(VOVworld) – Pada Rabu pagi (27 Agustus) di Kantor Pemerintah, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung memimpin sidang periodik Pemerintah bulan Agustus-2014 untuk menilai situasi sosial-ekonomi bulan Agustus dan masa 8 bulan ini, bersamaan itu menyepakati langkah-langkah guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,8% untuk sepanjang tahun ini.

Laporan yang disampaikan Kementerian Perencanaan dan Investasi pada sidang ini menunjukkan bahwa situasi sosial-ekonomi selama 8 bulan ini terus mencapai pemulihan dengan banyak perkembangan yang positif. Hampir semua instansi dan bidang, khususnya, industri, pertanian dan jasa layanan mencapai taraf pertumbuhan tinggi; ekspor terus mempertahankan laju pertumbuhan dan ada perdagangan, inflasi berhasil dikontrol pada taraf rendah. Menurut prakiraan dari Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam, pertumbuhan GDP pada bulan September bisa mencapai 5,54%.

Pada sidang ini, PM Nguyen Tan Dung meminta kepada semua kementerian, instansi dan daerah supaya berfokus berusaha untuk mencapai setinggi-tingginya semua target yang sudah ditetapkan, menciptakan fundasi bagi pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2015 dan tahun-tahun berikutnya. PM Nguyen Tan Dung menekankan: “Restrukturisasi badan usaha milik negara bukan peseronisasi. Peseronisasi hanyalah satu solusi titik berat, tapi bagaimana melakukan manajermen, bagaimana indeks tenaga kerja dan hasil produksinya? Para menteri harus datang ke setiap perusahaan. Kita tidak bisa menerima badan usaha milik negara yang bẻaktivitas kerja yang kurang efektif, rugi dan adanya penyelewengan. Pemerintah pusat telah memutuskan melakukan restrukturisasi dengan tujuan meningkatkan hasil produksi yang lebih tinggi, berhasil melaksanakan peranan badan-badan usaha milik negara”.

Bersama dengan perbahasan tentang situasi sosial-ekonomi, selama 2 hari berlangsung, para anggota Pemerintah berfokus membahas dan memberikan sumbangan pendapat kepada metode pengedaran obligasi internasional dari Pemerintah; mekanisme prioritas untuk basis penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi istimewa; mekanisme uji coba menyerahkan hak otonomi kepada basis-basis pendidikan universiter milik negara, dll./.