Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menerima delegasi badan usaha AS
(VOVworld)- Pemerintah Vietnam selalu menciptakan syarat yang kondusif kepada para investor asing pada umumnya dan para investor Amerika Serikat (AS) pada khususnya untuk melakukan investasi dan bisnis jangka panjang demi kepentingan kedua pihak.
Demikian ditegaskan Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Tan Dung ketika menerima delegasi badan usaha Amerika Serkat yang dikapalai oleh Alexander Feldman, Ketua Dewan Bisnis Amerika Serikat –ASEAN pada Kamis sore, 23 Februari. PM Nguyen Tan Dung memberitahukan: AS adalah salah satu diantara partner dagang utama Vietnam dan adalah investor besar di Vietnam. Beliau juga berharap supaya kalau badan-badan usaha dalam proses kerjasama investasi menjumpai kesulitan dan problematik, maka berbahas secara langsung dan terus terang dengan semua badan fungsional Vietnam agar dua pihak bersama mengatasinya untuk menjamin aktivitas kerjasama investasi mencapai efektivitas yang paling tinggi.
Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menerima delegasi badan usaha Amerika Serikat.
(Foto : Chinhphu.vn)
Pada hari yang sama di kota Hanoi, PM VN Nguyen Tan Dung menerima Laksamana Eduard Guillaud- Kepala Staff Tentara Republik Perancis yang sedang melakukan kunjungan kerja di Vietnam. Di pertemuan ini, PM Nguyen Tan Dung menilai tinggi hubungan VN-Perancis yang sedang berkembang baik di semua bidang dan menunju ke peringatan ultah ke-40 penggalangan hubungan diplomatik, membawa hubungan dua negara ke ketinggian baru; menyambut hasil kerjasama yang baik antara Kementerian Pertahanan dan Tentara dua negara, meminta kepada dua fihak supaya menggelarkan secara aktif permufakatan-permufakatan kerjasama yang sudah disepakat di bidang ini.
Laksamana Eduard Guillaud igin memperkuat lebih lanjut lagi hubungan kerjasama persahabatan antara tentara dua negara. Ketika mengungkapkan masalah laut Timur, Kepala Staff Tentara Republik Perancis menegaskan mendukung pendirian Vietnam dalam memecahkan sengkeka-sengketa melalui dialog damai, sesuai dengan hukum internasional dan mendukung prinsip kebebasan navigasi./.