(VOVworld)- Pada Senin pagi, 7 Mei, Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) angkatan ke-11 dibuka di kota Hanoi dan direncanakan akan berlangsung dari 7 sampai 15 Mei. Pada upacara pembukaan Sidang Pleno tersebut, Sekretaris Jenderal KS PKV (Sekjen) Nguyen Phu Trong telah membacakan pidato penting.
Upacara pembukaan Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam.
(Foto: congly.com.vn)
Sekjen Nguyen Phu Trong memberitahukan bahwa pada Sidang Pleno ke-5 kali ini, KS PKV membahas isi-isi sebagai berikut: Mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1992 dan beberapa isi pokok yang perlu diamandir; Mengevaluasi pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-7 KS PKV angkatan ke-9 tentang “Terus memperbarui kebijakan, undang-undang tentang pertanahan pada periode memperkuat industrialisasi dan modernisasi tanah air”; Mengevaluasi sementara lima tahun pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-3 KS PKV angkatan ke-10 tentang “Memperkuat kepemimpinan Partai Komunis terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi dan keborosan”; Mempelajari dan memutuskan beberapa masalah tentang kebijakan sosial dan gaji periode 2012-2020 dan beberapa masalah penting lainnya. Tentang evaluasi, amandemen dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar tahun 1992 Sekjen Nguyen Phu Trong menekankan: “Mengamandir dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar tahun 1992 harus terus menegaskan watak dan pola umuma institusi politik dan aparatur negara yang telah ditetapkan dalam Program Politik (ditambah dan dikembangkan pada tahun 2011) dan Undang-Undang Dasar tahun 1992. Yaitu Negara Vietnam adalah negara hukum sosialis, milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Semua kekuasaan negara berada di tangan pada rakyat, rakyat melaksanakan kekuasaan negara melalui organisasi negara dibawah kepemimpinan Partai Komunis. Kekuasaan negara adalah tunggal, ada pembagian kerja, koordinasi dan pengontrolan kekuasaan antara semua lembaga dalam melaksanakan hak-hak legislatif, eksekutif dan yudikatif. Majelis Nasional adalah lembaga perwakilan tertinggi dari rakyat, lembaga kekuasaan negara yang tertinggi dan adalah lembaga satu-satunya yang punya fungsi legislatif dan eksekutif, semua lembaga negara lain yang dibentuk oleh Majelis Nasional bertanggung-jawab melaporkan pekerjaan dan terkena pengontrolan tertinggi dari Majelis Nasional. Negara Vietnam tidak melaksanakan Trian Politika”.
Tentang pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi dan keborosan, Sekjen Nguyen Phu Trong menyatakan bahwa harus menganalisis, menilai secara obyektif, menyeluruh dan mendalam situasi korupsi, keborosan dan hasil pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan keborosan, diatas dasar itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan solusi yang keras, bersifat terobosan dan layak laksana tinggi, menciptakan perubahan yang jelas di bidang ini, turut mensukseskan Resolusi Sidang Pleno ke-4 tentang pembangunan dan rektifikasi Partai pada waktu mendatang.
Akhirnya, Sekjen Nguyen Phu Trong meminta agar pada Sidang Pleno ini, Komite Sentral Partai membahas dan memberlakukan Resolusi simposium tentang Beberapa masalah kebijakan sosial untuk periode dari sekarang sampai tahun 2020, dimana titik beratnya ialah kebijakan prioritas terhadap orang yang berjasa dan menjamin jaringan pengaman sosial dengan isi-isi pokok ialah menjamin lapangan kerja, pendapatan, mengurangi kemiskinan, masalah asuransi sosial, asuransi kesehatan, perumahan bantuan sosial dan menjamin beberap jasa sosial pokok untuk penduduk. Sekjen Nguyen Phu Trong menunjukkan bahwa Sidang Pleno kali ini telah mendapat kebulatan pendapat tentang kebijakan dan pengarahan bagi masalah meneliti dan mempersiapkan kebijakan gaji, asuransi sosial, tunjangan prioritas terhadap orang yang berjasa sampai tahun 2020 dan proyek-proyek yang bersangkutan lainnya./.