(VOVworld) - Kaum anak-anak dapat hidup, dapat berkembang dan mendapat perlindungan dari semua bentuk kekerasan.  Hal ini ditekankan di Forum  ke-4 Kaum Anak-Anak ASEAN yang diselenggarakan di kota Hanoi pada akhir Juni lalu. Tetapi, pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap anak-anak  tetap masih menjadi satu tantangan di semua negara, diantaranya ada negara-negara ASEAN. Pada latar belakang itu, apa yang dilakukan Pemerintah semua negara untuk melindungi kaum anak-anak dari situasi kekerasan terhadap mereka?

“Saya bernama Christine asal Philippine. Saya melihat bahwa kita mempunyai ketentuan- ketentuan mengenai memberantas kekerasan di keluarga, sekolahan dan dalam kehidupan. Akan tetapi, pelaksanaannya belum mencapai hasil-guna karena kebanyakan para korban belum bisa menyadari hak bela diri. Saya sendiri juga pernah dianiaya oleh teman-teman besar di sekolahan, tetapi pada saat itu saya belum tahu cara bela diri, belum berani melaporkan  situasi kepada para guru. Saya berharap supaya semua soal ini tidak akan  terjadi terhadap teman-taman  lain”.

Demikian-lah pendapat yang diberikan salah seorang peserta Forum ke-4 Kaum Anak-Anak ASEAN  yang baru saja diselenggarakan di kota Hanoi. Pada forum ini, para peserta juga melihat bahwa kekerasan terhadap kaum anak-anak merupakan masalah yang memusingkan kepala yang tidak hanya terjadi di sekolahan dan dikalangan masyarakat saja, melainkan juga dalam keluarga. Selain Filipina, banyak negara di kawasan juga mencatat banyak kasus kekerasan yang serupa. Menurut satu penelitian tentang kekerasan terhadap kaum anak-anak di Asia Timur Pasifik, diperkirakan prosentasi pelecehan tubuh terhadap anak-anak di negara-negara ASEAN berfluktuasi antara 10 - 30 persen, pelecehan seksual dari 1,7 - 10 persen, pelecehan perasaan  ilalah 70 persendan pelecehan tenaga kerja anak-anak ada tempat yang mencapai kira-kira 60 persen.

Undang-undang dari semua negara telah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai kaum anak-anak dengan kerangka hukuman dari tiga tahun penjara sampai hukuman mati terhadap para pelanggar, akan tetapi, pekerjaan melindungi kaum anak-anak belum begitu banyak memberikan hasil-guna karena kesedaran masyarakat mengenai masalah ini masih menjadi satu rintangan yang tidak kecil. Salah satu diantara solusi-solusi yang sedang dijalankan Pemerintah negara-negara ASEAN dengan aktif yalah memperkuat sosialisasi dan pendidikan  mengenai kesedaran masyarakat. Dang Hoa Nam, Kepala Direktorat  Perlindungan  Kaum Anak-Anak, Kementerian Tenaga Kerja – Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Vietnam  mengatakan: “Semua negara ASEAN, diantara-nya ada Viet Nam melaksanakan hak hak partisipasi dari kaum anak-anak, menghormati pendapat anak-anak. Selain itu, kita perlu membuat semua program aksi yang berhasil-guna untuk meningkatkan kesedaran warga dan komunits dalam hal melindungi hak anak-anak. Dalam waktu bertahun-tahun ini, Pemerintah Vietnam juga mengadakan banyak simposium, lokakarya dan sosialisasi tentang hak anak-anak di banyak tempat serta menyosialisasikan hak bela diri dari anak-anak di sekolahan-sekolahan. Saya percaya  bahwa program melindungi ghak anak-anak akan bisa dilaksanakan lebih efektif lagi dalam masa depan”.

Disamping dengan perlindungan hukum dan perhatian dan upaya bersama dari komunitas, kaum anak-anak itu sendiri juga perlu bersuara dan melindungi diri sendiri. Hal ini diajukan Ibu Marta Santos Pais, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Kekerasan terhadap  kaum anak-anak di forum tersebut.  Dia menekankan:“Suara kaum anak-anak  amat penting  untuk menetapkan ketentuan, kebijakan dan beraksi secara lebih baik di tingkat nasional. Karena suara kaum anak-anak adalah perasaan mereka di sekolahan,  di kalangan masyarakat dan di keluarga. Apa yang melindungi mereka? Apa yang tidak melindungi mereka? Apa yang menakutkan mereka? Pemerintah semua negara ASEAN perlu memacu mereka mengeluarkan pandangannya dan memberikan respon mengenai kebijakan-kebijakan. Soal ini sangat penting”.

  Bisa dikatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap kaum anak-anak  merupakan tanggung jawab bukan hanya dari Pemerintah semua negara saja, melainkan juga dari seluruh masyarakat. Hanya ketika kekerasan dihapuskan dan semua hak  terjamin, kaum anak-anak- “tuan rumah masa depan” baru bisa berkembang secara stabil, sehat dan menjadi soko guru dari Tanah Air.