(VOVworld) – Pada persidangan ke-10 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pers (amandemen) untuk pertama kalinya dibahas. Amandemen UU tentang Pers ini dilakukan untuk mengkongkritkan semangat dan isi Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013, bersamaan itu menciptakan kerangka hukum kepada pers untuk berkembang secara sehat, efektif dan sesuai dengan pengarahan dan UU.

Rakyat bebas mendekati media massa
(Foto: tuoitrethudo.vn)

UU tentang Pers diberlakukan pada tahun 1989, diamandir pada tahun 1999. Sampai sekarang, setelah 16 tahun dilaksanakan, UU ini telah menunjukkan banyak ketidak-sesuaian dengan keterkinian, belum bisa menyesuaikan secara tepat waktu semua masalah yang timbul dalam praktek aktivitas pers, belum berhasil mengembangkan daya-guna dan meningkatkan hasil-guna pekerjaan pengelolaan Negara tentang pers pada tahap dewasa ini. RUU tentang Pers (amandemen) ini terdiri dari 6 bab, 59 pasal, diantaranya ada 30 pasal yang disusun baru, 29 pasal revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU tentang Pers yang sedang berlaku.


Menginstitusikan UUD tahun 2013

Hal yang baru dalam RUU tentang Pers (amandemen) terbanding dengan UU tentang Pers yang sedang berlaku ialah menambah lagi satu bab yang menentukan hak kebebasan pers, hak kebebasan berbicara di media massa sesuai dengan semangat UUD tahun 2013. Bisa dilihat bahwa yang meliputi RUU tentang Pers (amandemen) kali ini ialah hak kebebasan pers dimanifestasikan secara sangat jelas. Mengenai hak kebebasan pers, RUU tersebut menambah beberapa ketentuan baru seperti: warga negara berhak berpartisipasi pada aktivitas pers sesuai dengan ketentuan UU dan dilindungi oleh Negara; wartawan dan warga negara berhak mendekati informasi-informasi yang tidak dilarang Negara sesuai dengan ketentuan UU tentang pendekatan informasi untuk mengabdi usaha informasi di media massa. Ha Minh Hue, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Thuan, berpendapat: “Hal yang paling diperhatikan opini umum masyarakat ialah UU tersebut harus menjamin menginstitusikan secara kongkrit UUD tahun 2013. Kongkritnya ialah kebebasan pers dan kebebasan berbicara dari warga negara. Mayoritas anggota MN sepakat bahwa dalam UU ini harus ada pasal dimana rakyat dapat berpartisipasi pada aktivitas pers, dapat memanifestasikan pandangannya”.

Hak kebebasan pers merupakan salah satu diantara hak-hak asasi dari manusia, dimanifestasikan dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi Internasional tahun 1966 tentang hak-hak sipil dan politik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UUD tahun 2013 telah menentukan prinsip-prinsip melaksanakan hak kebebasan pers. UUD tahun 2013 menentukan bahwa prinsip “Hak-hak manusia dan hak warga negara harus diakui, dihormati dan dilindungi sesuai dengan UUD dan UU”. Oleh karena itu, amandemen UU tentang Pers pada syarat sekarang adalah hal yang diperlukan. Do Manh Hung, anggota MN Vietnam dari provinsi Thai Nguyen, mengatakan: “Menurut semangat UUD tahun 2013, hak kebebasan berbicara dan hak kebebasan pers ditegaskan dan kali ini, UU tersebut mengkongkritkan hak-hak tersebut. Menurut saya, kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus menaati kerangka UUD dan UU. Tidak boleh menggunakan atau menyalah-gunakan hak ini untuk merugikan kepentingan nasional, kepentingan bangsa atau kepentingan orang lain”.

RUU tentang Pers (amandemen) menentukan bahwa pers, wartawan dan warga negara berhak mendekati informasi, memanifestasikan informasi, ikut mengawasi dan melakukan kritik sosial dan pekerjaan ini juga bertujuan menjamin pelaksanaan hak warga negara sesuai dengan UUD tahun 2013.


Memperkuat kepemimpinan Partai Komunis dan Negara terhadap pers

Dalam proses memimpin revolusi, Partai Komunis Vietnam selalu mementingkan pekerjaan komunikasi pers, menganggap pers sebagai “instrumen yang ampuh dalam pekerjaan ideologi Partai”, sebagai “kekuatan pembidas di front ideologi budaya”. Kepemimpinan Partai Komunis dan Negara mengarahkan informasi dan komunikasi pers, bersamaan itu menciptakan syarat yang lebih kondusif kepada pers untuk melaksanakan secara lebih baik peranan dan tugasnya terhadap masyarakat. Nguyen Bac Son, Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi, memberitahukan: “Pers Vietnam merupakan instrumen informasi, alat komunikasi yang penting dari Partai dan Negara, merupakan forum bagi rakyat. Oleh karena itu, pers harus diletakkan di bawah kepemimpinan langsung dan menyeluruh dari Partai dan Negara. UU tentang Pers harus menjamin kepemimpinan Partai dan pengelolaan Negara terhadap pers”.

RUU tentang Pers diamandir menurut arah memperkuat kepemimpinan dan pengelolaan Partai dan Negara menurut pedoman perkembangan seiring dengan pengelolaan yang baik.

UU tentang Pers merupakan salah satu diantara berbagai UU yang penting dalam sistim Perundang-undangan Vietnam, berpengaruh secara kuat terhadap politik, kehidupan sosial-ekonomi Tanah Air. Semua penyesuaian dalam UU tentang Pers kali ini dilakukan secara cukup menyeluruh dan tepat waktu, guna memenuhi tuntutan pengelolaan dan pengembangan aktivitas pers pada situasi baru, bersamaan itu mengkongkritkan semangat dan isi UUD tahun 2013.