Presiden Joe Biden (kanan) dalam pertemuan dengan Presiden terpilih Donald Trump di Gedung Putih di Washington DC pada tgl 13 November tahun 2024 (Ilustrasi) (Foto: Reuters/VNA)

 

Memperkokoh Warisan Urusan Luar Negeri

Paket bantuan keamanan senilai 2,5 miliar USD untuk Ukraina pada tgl 30 Desember merupakan paket bantuan yang besarnya nomor 3 yang diberikan oleh Pemerintah pimpinan Presiden Joe Biden kepada Ukraina sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada awal bulan November tahun lalu dengan kemenangan yang direbut Donald Trump. Semua paket bantuan ini dengan total nilai yang bisa mencapai 6 miliar USD seperti yang dikomitmenkan Washington, membolehkan Pentagon terus memasok banyak senjata penting kepada Ukraina menjelang transisi kekuasaan di AS, pada latar belakang Presiden terpilih Donald Trump telah berulang kali mengumumkan secara terbuka pernyataan bahwa akan membatasi, bahkan menghentikan bantuan militer bagi Ukraina segera berkuasa, melalui itu menimbulkan tekanan untuk memaksa semua pihak duduk di meja negosiasi untuk menghentikan konflik.      

Di samping Ukraina, Pemerintah pimpinan Presiden Joe Biden juga sedang berupaya menegakkan warisan-warisan urusan luar negeri yang lain. Setelah bersama-sama dengan Prancis berhasil mendorong gencatan senjata sementara selama 60 hari antara Israel dan Pasukan Hezbollah di Lebanon pada akhir bulan November, prioritas AS sekarang di Timur Tengah yalah mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza antara Israel dan Gerakan Hamas.

Pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken juga melakukan perlawatan terakhir di Asia Timur untuk memperkokoh hubungan dengan dua sekutu yang penting yaitu Jepang dan Republik Korea pada latar belakang destabilitas politik sedang melanda luas di Republik Korea sehingga mengancam salah satu warisan urusan luar negeri yang terbesar dari Pemerintah pimpinan Presiden Joe Biden selama beberapa tahun ini di Asia-Pasifik. Menlu AS, Antony Blinken memberitahukan:

“Kita semjua memahami bahwa meskipun AS sedang berada dalam tahapan transisi kekuasaan tapi dunia tidak berhenti dan menunggu transisi di AS. Ada banyak masalah penting yang diajukan dalam agenda dan kami sedang meninjau secara teliti situasi sekarang serta semua yang harus terus kami lakukan”.      

Upaya memperkokoh warisan urusan luar negeri dari Pemerintah pimpinan Presiden Joe Biden dilaksanakan sampai hari-hari terakhir, karena menurut rencana, Wakil Presiden (Wapres) AS, Ibu Kamala Harris akan melakukan perlawatan ke Singapura, Bahrain dan Jerman dari tgl 13 sampai tgl 17 Januari untuk mendiskusikan prestasi-prestasi yang dicapai Premerintah Biden-Harris selama 4 tahun ini di setiap kawasan, bersamaan itu menjamin bahwa semua kepentingan keamanan-ekonomi dari negara AS tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan kebijakan yang sulit diduga pada waktu mendatang.           

Mendorong Prioritas Urusan Dalam Negeri

Tidak hanya berupaya memperkokoh warisan urusan luar negeri, Pemerintah AS sekarang sedang mendorong semua priporitas-prioritas mengenai urusan dalam negeri sebelum melakukan transisi kekuasaan. Pada tgl 06 Januari, Presiden Joe Biden memberlakukan perintah melarang pengeboran eksplorasi permigasan di lepas pantai di perairan-perairan besar di Atlantik dan Pasifik, serta beberapa perairan federal yang lain untuk melindungi lebih dari 253 juta Hektare wilayah perairan. Ketika menjelaskan keputusan tersebut, Presiden Joe Biden menekankan makna penting usaha melindungi semua daerah pesisir AS di konteks krisis iklim dan berlangsungnya proses tranformasi ke perekonomian energi yang bersih.       

Menurut kalangan pengamat, perintah larangan tersebut diberlakukan menurut Undang-Undang mengenai Landas Kontinen Lepas Pantai tahun 1953 dan mungkin menimbulkan kesulitan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, seorang yang selalu mendukung peningkatan eksploitasi bahan fosil. Pemberlakukan perintah larangan tersebut pada saat ini juga memperlihatkan bahwa Presiden Joe Biden sedang berupaya melindungi warisan tentang ekonomi dan lingkungannya, hal yang diakui oleh dia ketika berpartisipasi pada diskusi kebijakan di Institut Brookings pada akhir tahun lalu.

 “Hampir semua ekonom menyetujui bahwa Pemerintah AS yang baru akan mendapatkan pewarisan satu perekonomian yang relatif kuat, setidaknya pada saat ini. Perekonomian AS telah mengalami perubahan - perubahan yang penting untuk menegakkan fondasi yang lebih mantap bagi pertumbuhan yang berkesinambungan, lebih besar dengan produktivitas yang tinggi. Saya berharap agar Pemerintah baru akan melindungi dan mengembangkan kemajuan-kemajuan tersebut”.

Beberapa bidang yang lain di AS juga sedang mencatat perubahan-perubahan kebijakan yang penting. Pada tgl 24 Desember, Presiden AS, Joe Biden telah menandatangani untuk memberlakukan 50 Undang-Undang, di antaranya mengakui elang botak sebagai Lambang nasional resmi dan para legislator Kongres akan tidak mendapatkan gaji pensiun apabila melanggar hukum. Presiden Jode Biden juga untuk pertama kalinya membuat standar anti- intimidasi federal untuk menangani kekerasan dan kematian di basis-basis sekolah perguruan.

Sebelumnya, pada awal bulan Desember tahun lalu, Presiden Joe Biden telah memveto UU mengenai Penambahan 66 hakim baru ke Pengadilan-Pengadilan Federal yang sedang kekurangan personil di seluruh negeri. Pada tgl 12 Desember, Presiden Joe Biden telah mengurangi hukuman untuk sekitar 1.500 orang yang sedang menjalani tahanan rumah setelah menjalankan hukuman penjara selama Pandemi Covid-19, bersamaan itu, memberian amnesti kepada 39 kejahatan tanpa kekerasan yang tidak terkait dengan melakukan kekerasan atau melukai orang-orang lain. Ini merupakan gelombang pengurangan hukuman dan amnesti yang paling banyak dalam sehari di dalam sejarah kontemporer AS.