Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam
(Foto: ktdt.com.vn)

Mengevaluasi dan mengamandir UUD  1992 merupakan satu isi yang amat besar dan istimewa pentingnya dalam Sidang Pleno kali ini. Menurut Sekjen KS PKV Nguyen Phu Trong, sampai sekarang, UUD 1992 telah melewati penggalan jalan selama 20 tahun. Kongres Nasional ke-11 PKV telah mengesahkan program politik pembangunan Tanah Air pada periode transisi menuju ke sosialisme (penambahan dan perkembangan tahun 2011); ada berbagai masalah baru yang dihadapi dan banyak ketentuan UUD 1992 telah dilampaui praktek dan sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, amandemen UUD 1992 merupakan tuntutan yang objektif dan perlu. 

Sekjen KS PKV Nguyen Phu Trong mengatakan bahwa "Dalam Sidang Pleno kali ini, KS PKV telah meninjau dan membahas laporan dari Komite Perancang dan Amandemen UUD, yang secara pada pokoknya telah menyepakati banyak isi dari laporan. Bersamaan itu terus menekankan bahwa amandemen UUD merupakan pekerjaan yang istimewa pentingnya dan sensitif, jadi harus ada pandangan dan visi yang menyeluruh, dialektis, kongkrit dan historis, punya cara penanganan yang ilmiah dan berhati-hati; menghindari pola fikir yang tak berdasarkan pada praktek, jauh dari praktek. Semua rekomendasi amandemen harus berdasarkan pada hasil evaluasi yang mendalam dari pelaksanaan UUD 1992 serta semua Undang-undang yang bersangkutan; mencengkam secara lengkap tuntutan dari pekerjaan menginstitusikan program politik tentang pembangunan Tanah Air pada masa transisi menuju ke sosialisme (penambahan dan perkembangan 2011) serta Resolusi Kongres Nasional ke-11 PKV; terus mewarisi ketentuan-ketentuan dalam UUD 1992 dan semua UUD sebelumnya yang masih sesuai".

Sekjen Nguyen Phu Trong membacakan pidato di depan Sidang Pleno ke-5
(Foto: dantri.com.vn)

Sekjen Nguyen Phu Trong juga menekankan semua tuntutan akan amandemen UUD tentang sistim politik dan ekonomi di Vietnam. Menurut itu, sistim demokrasi di Vietnam adalah demokrasi sosialis. Negara Vietnam adalah negara hukum sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Partai Komunis Vietnam adalah kekuatan yang memimpin negara dan masyarakat. Vietnam berhaluan mengembangkan perekonomian pasar menurut pengarahan sosialis dengan banyak bentuk kepemilikan, banyak unsur ekonomi, bentuk pengorganisasian bisnis dan distribusi. Mengenai proses amandemen UUD 1992, Sekjen Nguyen Phu Trong meminta supaya melakukannya menurut semangat Resolusi Sidang Pleno ke-2 Partai Komunis Vietnam angkatan ke11 serta Pasal 147 UUD yang sedang berlaku, melaksanakannya secara ketat dan ilmiah, menjamin partisipasinya para pakar, ilmuwan dan pengelola serta mengadakan pemungutan pendapat di kalangan rakyat yang luas terhadap semua isi yang diamandir, supaya Majelis Nasional mendapat cukup fundasi untuk meninjau dan mengeluarkan keputusan.

Mengenai kebijakan dan Undang-Undang tentang Pertanahan, Sekjen Nguyen Phu Trong memberitahukan bahwa Sidang Pleno kali ini terus menegaskan bahwa tanah adalah milik seluruh rakyat dan kepemilikannya diwakili dan dikelola secara tunggal oleh Negara. Hal yang baru dalam Sidang Pleno tersebut ialah KS PKV memahami secara lebih jelas dan menentukan secara lebih tegas akan perbedaan antara hak kepemilikan dan hak penggunaan tanah; hak dan tanggung jawab Negara terhadap hak dan kewajiban pengguna terhadap setiap jenis tanah. 

Sekjen Nguyen Phu Trong membacakan pidato di depan Sidang Pleno ke-5
(Foto: dantri.com.vn)

Sekjen Nguyen Phu Trong menekankan bahwa "Dengan cepat meneliti dan mengamandir Undang-Undang tentang Pertanahan dan menyempurnakan Undang-Undang tentang pertanahan untuk cepat mengatasi semua keterbatasan dan kelemahan yang sekarang masih ada, memenuhi secara lebih baik lagi tuntutan pembagian yang rasionil dan penggunaan tanah sesuai dengan tujuan, hemat dan efektif, menjamin kepentingan mendesak dan jangka panjang serta menjaga lingkungan ekologi. Meningkatkan kualitas dan menjaga lahan pertanian, menjamin ketahanan pangan nasional, mempertahankan kestabilan sosial-politik dan perkembangan yang berkesinambungan. Mengembangkan secara sehat pasar real estate, diantaranya ada hak penggunaan tanah, menjamin secara harmonis kepentingan Negara, rakyat dan investor".

Mengenai pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi dan keborosan, Sekjen Nguyen Phu Trong menegaskan bahwa situasi korupsi dan keborosan masih terjadi secara serius dengan berbagai manifestasi yang semakin lebih halus dan rumit, menimbulkan hal-hal yang mendesak di kalangan masyarakat dan menjadi tantangan besar terhadap peranan memimpin dari Partai Komunis dan pengelolaan Negara. 

Para peserta Sidang Pleno ke-5 KS PKV
(Foto: vneconomy.vn)

Setelah menunjukkan semua keterbatasan dan kelemahan di bidang ini, Sekjen Nguyen Phu Trong meminta "KS PKV menekankan bahwa harus tekun dan mendorong kuat perjuangan mencegah dan memberantas korupsi dan keborosan menurut semangat Resolusi Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam dan Resolusi Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan ke-11. Terus mencengkam dan melaksanakan secara serius semua pandangan dan ideologi bimbingan serta semua tugas dan solusi dari Resolusi Sidang Pleno ke-3 KS PKV angkatan ke-10, yang dikaitkan dengan pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan ke-11. Memperhatikan baik pencegahan maupun pemberantasan terhadap korupsi dan terhadap keborosan. Meningkatkan peranan dan tanggung jawab Komite Partai semua tingkat pemerintahan dan pemimpin; menambah dan menyempurnakan mekanisme, kebijakan dan undang-undang tentang pengelolaan sosial-ekonomi; memperluas demokrasi, keterbukaan dan transparansi; mengembangkan pengawasan Majelis Nasional, Dewan Rakyat, Front Tanah Air, rakyat dan opini umum".

Menurut Sekjen Nguyen Phu Trong, KS PKV telah memutuskan haluan membentuk Badan Pengarahan Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi langsung di bawah Polit Biro; membentuk kembali Badan urusan internal KS PKV, melaksanakan fungsi sebagai satu badan Partai sekaligus sebagai kantor harian Badan Pengarahan Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Mengenai beberapa masalah tentang kebijakan sosial dan gaji dari sekarang sampai tahun 2020, Sekjen Nguyen Phu Trong meminta supaya mencengkam secara serius semua pandangan dan bimbingan Partai, menganggap usaha tidak henti-hentinya memperbaiki dan meningkatkan kehidupan materiil dan spirituil terhadap orang-orang yang berjasa dan menjamin jaring pengaman sosial sebagai satu tugas permanen dan penting. Di samping itu, harus segera meneliti dan membangun proyek reformasi sistim gaji tahap 2013-2020 beserta proyek-proyek yang bersangkutan, menciptakan terobosan dalam menciptakan sumber serta menjamin reformasi gaji mencapai hasil guna./.