(VOVworld) – Pernah dianggap sebagai negara yang berpola politik Islam yang sukses di dunia, tapi Turki kini sedang mengalami masa ketidak-stabilan karena demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah yang sudah memakan waktu 10 hari ini dan sedang ada bahaya melanda luas. Walaupun Perdana Menteri (PM) Turki, Recep Tayyip Erdogan telah melakukan gerak-gerik “de-eskalasi”, tapi kesempatan untuk menemukan satu solusi yang bisa segera menghentikan bentrokan tampaknya masih mengalami banyak halangan, karena instabilitas-instabilitas yang sudah potensial di negara ini.
Dalam satu perkembangan terkini, setelah sidang kabinet yang berlangsung selama 6 jam, pada Selasa (11 Juni), PM Turki, Recep Tayyip Erdogan telah setuju melakukan pertemuan dengan para pemimpin pihak demonstran, mendengarkan pendapat mereka untuk menghentikan situasi bentrokan yang sudah berlangsung beberapa hari ini, yang menimbulkan instabilitas keamanan di dalam negeri. Walaupun menunjukkan tanda-tanda kerujukan, tapi pemerintah pimpinan PM Recep Erdogan juga menyatakan tidak membiarkan terjadinya lagi satu demonstrasi di luar hukum manapun di wilayah Turki dan bahwa kesabaran ada batasnya. Akan tetapi, tanpa memperdulikan peringatan ini, pada Selasa (11 Juni) ini, polisi tetap harus menggunakan gas air mata untuk membubarkan ratusan demonstran di pusat ibukota Ankara, pada saat masih ada ribuan orang yang berkumpul penuh lapangan Taksim di Istanbul untuk menuntut kepada Erdogan supaya lengser.
Demonstrasi besar-besaran di Turki
(Foto: vov.vn) Demonstrasi anti pemerintah di Turki diawali dari beberapa tindakan yang tampaknya seperti tak menimbulkan kerugian apa-apa dari para pembela lingkungan hidup terhadap keputusan pemerintah yang berencana menghapuskan taman bunga Gezi di Istanbul untuk membangun pusat perdagangan. Sampai saat Pemerintah menggunakan kekerasan yang berlebihan untuk membubarkan demonstrasi, maka perlawanan-perlawanan barulah melanda seluruh negeri. Menurut perkiraan sampai sekarang, ada 280 kantor, toko-toko beserta puluhan mobil polisi di 67 kota dan kota madya di Turki telah dihancurkan. Kerugian total mencapai USD 40 juta. Sedikit-dikitnya ada 3 orang telah tewas dan kira-kira 5.000 orang yang lain luka-luka. Pulang kembali setelah perlawatannya di Afrika, PM Turki Recep Erdogan telah berusaha meyakinkan para penduduk negara ini bahwa semua huru-hara yang sedang terjadi tidak bisa dianggap sebagai manifestasi dari demokrasi. Deputi PM Turki, Bulent Arinc juga mengatas-namai Pemerintah menenangkan demonstran bahwa “Pemerintah telah menarik pelajaran dari apa yang sudah terjadi” dan mengimbau kepada warga-negaranya yang punya tanggung jawab supaya cepat menghentikan aktivitas demonstrasi, tapi demonstrasi-demonstrasi ini telah melampaui angka 200 dan belum ada indikasi berhenti.
Demonstrasi telah menunjukkan akan kekecewaan penduduk yang semakin meningkat terhadap rezim PM Recep Erdogan. Tidak bisa diingkari bahwa pada tahun-tahun belakangan ini, Turki telah mencapai perkembangan yang melompat baik di bidang ekonomi maupun politik. Posisi Turki semakin naik di arena internasional dan regional. Akan tetapi, dalam internal negara ini, kebijakan “Islamisasi Tanah Air” yang dilakukan Partai Keadilan dan Perkembangan selalu menghadapi tentangan yang keras dari para pengikut faham liberalisme. Kebijakan-kebijakan seperti membatasi penjualan minuman keras, secara sembarangan menangkap para wartawan, pengarang, seniman-seniwati, dll yang dilakukan Pemerintah pimpinan PM Recep Erdogan telah menimbulkan kemarahan dalam masyarakat. Mereka mengkritik bahwa ini merupakan indikasi dari sifat konservatif dan pelanggaran terhadap kehidupan pribadi. Semua partai oposisi di Turki memanfaatkan kesempatan ini untuk menuduh Partai Keadilan dan Perkembangan dari Pemerintah pimpinan PM Recep Erdogan sedang ingin menuju ke pola negara Islam konservatif, dari pada negara seperti sekarang. Kalau diasosiasikan dengan perkembangan-perkembangan yang pernah terjadi di Tunisia, Mesir, dll, tampaknya situasi polarisasi semakin meningkat antara kaum Muslim dan para pengikut garis sekularisme, diantaranya kaum Muslim yang berkuasa dituduh tidak melaksanakan komitmen-komitmennya yaitu menjamin hak asasi manusia dan kebebasan di negara yang selama ini tetap dipuji sebagai teladan dari demokrasi Islam yang moderat. Demonstrasi di Turki dianggap sebagai bunyi lonceng peringatan tentang ilusi akan “peranan pelopor yang mendatangkan perubahan” dari para pengikut liberalism dan sekularisme. Jika difikir secara cermat, semua perkembangan instabilitas sekarang tidak hanya sekedar merupakan reaksi dari rakyat terhadap satu proyek atau satu Undang-Undang yang kontroversial dari pemerintah saja. Kalau melihat kenyataan di negara-negara yang dilanda gerakan “Musim Semi Arab”, maka masalah-masalah yang dikirakan sangat kecil seperti ini justru menjadi alasan atau menjadi tetesan air yang menumpahkan gelas bagi kegusaran yang selama ini masih tersimpan seperti api dalam sekam di hati penduduk terhadap cara penyelenggaraan Negara dari Pemerintah yang berkuasa.
Menurut para alanis, pada saat sekarang ada 3 jalan keluar bagi Turki. Yang pertama ialah PM Recep Erdogan mengundurkan diri dan mengadakan pemilihan umum lebih awal. Yang ke-2 ialah sangat mungkin rombongan demonstran akan harus menghadapi kekerasan dari pihak polisi pada hari-hari mendatang. Akan tetapi, jika pemerintah pimpinan PM Recep Erdogan bisa mengekang diri, tidak menangkap atau menindas warga sipil, bisa melakukan dialog, maka mungkin gelombang perlawanan akan mereda. Yang ke-3 ialah jika tidak bisa mengatasi bentrokan secepat-cepatnya, maka bentrokan ini akan menjadi berkepanjangan seperti pola di Suriah. Dari semua perkembangan sekarang, opini umum internasional berpendapat bahwa jika Pemerintah Ankara tidak cepat melakukan langkah-langkah yang praksis untuk menenangkan rakyat, maka skenario “Musim Semi Arab” yang pernah melanda banyak negara di kawasan bisa terjadi kembali di negara ini adalah hal yang sudah jelas-jemelas”./.