Menurut Menteri Perencanaan dan Investasi Nguyen Chi Dung, Wakil Kepala Harian Badan Pengarahan, setelah 20 tahun melaksanakan Resolusi No.13 – NQ/TW, bersama dengan proses inovasi ekonomi dan integrasi ekonomi internasional, sektor ekonomi kolektif telah mengalam tahap-tahap perkembangan yang berbeda-beda, di antaranya ada kemudahan, kesulitan, dan tantangan tertentu.

Menteri Perencanaan dan Investasi Nguyen Chi Dung (Fotot: VNA)

Peran Penting dari Sektor Ekonomi Kolektif

 Sektor ekonomi kolektif dengan berbagai jenis organisasi ekonomi kooperatif yang beranekaragam, di antaranya intinya adalah koperasi sebagai salah satu bagian ekonomi penting telah mengatasi sebagian situasi kelemahan lama, secara bertahap melakukan renovasi yang dikaitkan dengan mekanisme pasar, untuk permulaan menegaskan sebagai faktor penting yang memberikan sumbangsih untuk menjamin pengaman sosial dan perkembangan ekonomi tanah air. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan perkapita dari kaum pekerja di koperasi rata-rata meningkat dan semakin mempersempit kesenjangan dibandingkan pendapatan per kapita dari pekerja di sektor badan usaha, dari 44,6 juta VND/orang/tahun, setara dengan 44,8% pendapatan pekerja di sektor badan usaha pada tahun 2017 telah meningkat menjadi 52,8 juta VND/tahun dan mencapai 47,3% pada tahun 2019.

Dalam konteks revolusi industri 4.0 yang berkembang kuat seiring dengan partisipasi yang kian intensif dan ekstensif dalam proses globalisasi dan integrasi internasional dengan komitmen untuk membuka pasar tentang perdagangan barang, jasa dan investasi berdasarkan pada berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral telah menciptakan semua peluang dan tantangan bagi sektor ekonomi kolektif, koperasi, 5 kelompok kebijakan yang diusulkan untuk menuju ke pengembangan sektor ekonomi koperasi yang semakin dinamis, efektif dan berkelanjutan, yang benar-benar menjadi bagian penting dari perekonomian Vietnam. Kelompok-kelompok kebijakan meliputi:

5 Kelompok Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kolektif

Kelompok  kebijakan pertama tentang penyempurnaan semua peraturan tentang sifat koperasi. Dengan demikian, memperluas anggota peserta koperasi menurut arah warga negara di bawah 18 tahun kaum disabilitas, orang yang tidak tinggal di Vietnam, perusahaan, kelompok koperasi, pejabat dan pegawai negeri semuanya dapat berpartisipasi dalam sektor koperasi, dan sebagainya.

Kelompok kebijakan kedua  tentang penyempurnaan semua ketentuan tentang jenis organisasi ekonomi koperasi dan organisasi perwakilan yang beroperasi untuk jangka panjang harus didaftarkan untuk pendirian; Federasi Koperasi masuk UU Koperasi amandemen; menyempurnakan ketentuan-ketentuan untuk memperjelas posisi dan peran organisasi Gabungan Koperasi Vietnam  sesuai dengan sifat dan ketentuan yang berlaku saat ini serta berintegrasi dengan dunia.

Konferensi nasional online untuk mengevaluasi masa 20 tahun pelaksanaan Resolusi no.13 NQ/TW tentang ekonomi kolektif dan Evaluasi 10 tahun pelaksanaan Undang-Undang tentang Koperasi 2012 diadakan pada 15 Februari 2022 di Hanoi (Foto: VNA)

Kelompok kebijakan ketiga tentang perluasan pasar, meningkatkan kemampuan memobilisasi modal, menciptakan motivasi bagi sektor koperasi untuk berkembang. Menurut itu, Pemerintah mengubah ketentuan tentang transaksi koperasi dan gabungan koperasi dengan obyek yang bukan anggota mengikuti arah institusi koperasi, yang ditetapkan gabungan koperasi, setelah memenuhi kebutuhan anggota.

Selanjutnya, kelompok kebijakan keempat tentang penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pengelolaan, penyelenggaraan koperasi, dan gabungan koperasi. Menurut itu, Pemerintah akan meneliti untuk menambahkan satu babtersendiri tentang audit. Peraturan tentang audit internal, audit independen untuk menjamin sesuai dengan standar audit koperasi, gabungan koperasi dunia, dan undang-undang tentang audit di Vietnam.

Yang terakhir ialah kelompok kebijakan tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan negara di bidang ekonomi kolektif. Menurut itu, Pemerintah menyempurnakan semua ketentuan tentang aparat amandemen negara yang ramping, beraktivitas secara berdaya guna dan berhasil-guna. Bersamaan dengan itu, menyepakati simpul bantuan di sektor ekonomi kolektif di seluruh tanah air. Menyatukan ketentuan-ketentuan tentang isi kebijakan pendukung yang sedang ditentukan secara tersebar dalam naskah-naskah perundang-undangan khusus seperti: pajak dan retribusi; melatih dan menatar sumber daya manusia, mendorong perdagangan dan perluasan pasar, modal perkreditan, dan sebagainya yang sesuai dengan  kegiatan khusus untuk membawa sektor koperasi berkembang pantas dengan peran yang dimilikinya dalam perekonomian pasar dengan pengarahan sosialis.