(VOVworld) - Lebih dari sebulan ini, saat Tiongkok dengan congkak menempatkan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981  di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, menggunakan kapal pengawal berbagai jenis, diantaranya ada kapal militer dengan sengaja menabrak dan menyeruduk kapal-kapal sipil yang melaksanakan hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam, Vietnam  telah konsisten berupaya menangani ketegangan dengan langkah damai. Ini adalah haluan konsisten yang mendapat dukungan kuat dari komunitas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa garis politik luar negeri yang damai Vietnam pada umumnya, diantaranya ada kebijakan keamanan maritim yang selalu  mengarah ke perdamaian sesuai dengan hukum internasional

Keamanan maritim merupakan satu bagian dari keamanan nasional, regional dan internasional. Isi  keamanan maritim  terdiri dari keamanan tradisional  dan keamanan non-tradisional. Vietnam punya tiga  sisi yang berbatasan dengan laut ialah di sebelah Timur, Selatan dan Barat Daya, punya  garis pantai sepanjang 3 260Km, punya perairan pedalaman, laut teritorial dan zona tambahan, zona ekonomi eksklusif  dan landas kontinen, punya kira-kira 3000 pulau dan kepulauan besar, diantaranya ada dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly). Oleh karena itu, keamanan maritim memainkan peranan penting istimewa bagi Vietnam tentang sosial-ekonomi, pertahanan, keamanan dan lingkungan hdiup.

 
Vietnam selalu menghormati hukum internasional.

Kebijakan keamanan maritim Vietnam telah disusun oleh Majelis Nasional dan Pemerintah Vietnam sejak  hari berdirinya negara, yang berada dalam keseluruhan strategi  membela Tanah Air. Khususnya, sampai Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam, ideologi-ideologi, faktor strategis tentang penjaminan keamanan di wilayah laut  dan pulau Tanah Air disusun secara  sempurna,  sesuai dengan situasi baru.  Pada Kongres Nasional ke-11,  Partai Komunis Vietnam memperhatikan dan mengeluarkan masalah-masalah kongkrit dalam konektivitas ekonomi dengan penjaminan keamanan di wilayah laut  dan pulau Vietnam.

Pada bulan Juni 2012, Majelis Nasional Vietnam telah mengesahkan Undang-Undang tentang  Kelautan. Seluruh Undang-Undang tentang Kelautan Vietnam sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sesuai dengan Konvensi PBB.

Pada kenyataan-nya, untuk bisa menjamin keamanan di laut, Vietnam mempunyai kekuatan langsung yalah pasukan polisi laut dan patroli perikanan. Ini merupakan dua pasukan pelaksana hukum permanen yang berfungsi menjamin hak dan kepentingan yang sah dari Vietnam di laut menurut ketentuan Konvensi Internasional tentang Hukum Laut- tahun 1982. Jadi, semua pasukan pelaksana hukum dari Vietnam yang menjamin keamanan di laut juga sepenuhnya sesuai dengan Konvensi tentang Hukum Laut-tahun 1982. Profesor Muda, Le Van Cuong, Mantan Kepala Institut  Strategi Kementerian Keamanan Publik Vietnam mengatakan: “Semua isi pokok dari kebijakan keamanan maritim atau lebih tepat yalah pembelaan kedaulatan Vietnam di wilayah laut Vietnam, semuanya berdasarkan pada  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  tentang Hukum Laut. Semua isi pokok dari strategi keamanan maritim dari Vietnam sepenuhnya sesuai dengan naskah- naskah internasional sekarang ini dan sesuai dengan kecenderungan wajar dari zaman sekarang yalah Vietnam ikut memberikan sumbangan dan menjamin  perdamaian, kestabilan dan kerjasama perkembangan di Laut Timur. Oleh karena itu, kebijakan ini diterima oleh komunitas internasional secara aktif dan bisa dikatakan bahwa  di dunia, negara-negara, misalnya Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Eropa, India, semuanya mendukung strategi keamanan maritim Vietnam”.

Di atas dasar menghargai hukum internasional, menghadapi penempatan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 secara tidak sah oleh Tiongkok di dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, Vietnam selalu memanifestasikan iktikat baik, secara tekun menangani secara tuntas sengketa melalui perundingan, melakukan dialog dan langkah-langkah damai yang lain. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Vietnam Phung Quang Thanh ketika bertukar informasi dengan kalangan pers di sela-sela Dialog Shangri-La 13, di Singapura baru-baru ini. Dia mengatakan: “Haluan kami yalah secara konsekuen menangani sengketa dengan dialog dan langkah-langkah damai dan berdasarkan pada hukum internasional, Konvensi Internasional tentang Hukum Laut-tahun 1982 maupun DOC. Kami amat mengekangkan, tidak menggunakan kekerasan, tidak mengancam menggunakan kekerasan. Kami menggunakan kapal patroli perikanan, kapal polisi laut dan kapal ikan dari kaum nelayan, berkoordinasi dengan pasukan pelaksanaan hukum untuk berjuang membela kedaulatan, pada umumnya pendirian Vietnam mendapat sambutan dan simpati dari negara-negara yang lain".

Kerjasama multilateral untuk menangani tantangan-tantangan keamanan non-tradisional di Laut Timur.

Penaatan  hukum internasional  juga dimanifestasikan oleh Vietnam dalam kerjasama  untuk menangani tantangan-tantangan keamanan non-tradisional. Di satu segi, Vietnam berhaluan mengembangkan  sumber daya internal, di satu segi lain,  terus  memperluas hubungan kerjasama  internasional dengan semua negara lain di atas dasar prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, keutuhan wilayah, tidak mengintervensi urusan internal masing-masing. Profesor muda Le Van Cuong memberitahukan: “Masalah keamanan maritim Vietnam juga berkaitan dengan internasional. Pertama-tama ialah negara-negara ASEAN. Undang-Undang tentang Laut  Vietnam dilahirkan tahun 2012  pada latar belakang  negara-negara ASEAN  sedang mengarah ke pembentukan Komunitas Ekonomi, Kebudayaan dan Keamanan.  Justru Undang-Undang tentang Laut dan penggelaran kebijakan keamanan maritim memberikan sumbangan pada pembentukan komunitas keamanan dengan tiga pilar tersebut, oleh karena itu Vietnam  baru mendapat dukungan dari  negara-negara ASEAN.  Selain itu,  pada forum-forum ASEAN+1, ASEAN+3, Keamanan Asia Timur, APEC, Vietnam telah mempresentasikan jelas Undang-Undang tentang Kelautan dan mengatakan bahwa ini sesuai dengan dunia internasional. Vietnam telah mendapat  pertolongan dan dukungan hangat  dari semua organisasi internasional”.

Seiring dengan kerjasama internasional, Vietnam juga memperkuat pekerjaan meneliti, menilai dan memprakirakan secara tepat waktu-nya dampak keamanan non-tradisional di laut, khususnya dampak perubahan iklim, kriminalitas trans-nasional, terorisme, menyusun strategi-strategi, perancangan, program, proyek perkembangan sosial-ekonomi di laut yang berkaitan dengan memperhatikan pengembangan lingkungan hijau, berkesinambungan, bersamaan itu memperkuat investasi sumber-sumber daya dan menentukan mekanisme dan kebijakan pemasyarakatan dalam mencegah dan menghadapi musibah bencana alam dan perlindungan lingkungn hidup.

Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan keamanan maritim Vietnam dengan titik beratnya ialah menaati hukum internasional, menangani sengketa-sengketa dan perselisihan-perselisihan melalui perundingan damai, tidak menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan, memberikan sumbangan positif dalam membangun Laut Timur menjadi satu kawasan yang damai, stabil dan bekerjasama, turut membangun lingkungan damai dan sejahtera di Asia-Pasifik./.