Kebebasan beragama di Vietnam merupakan kenyataan yang tidak bisa diingkari

(VOVworld) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat (AS), pada Rabu 10/8, mengumumkan laporan tentang kebebasan beragama internasional tahun 2015 dengan penilaian-penilaian yang termasuk pada urusan internal negara lain. Dalam bagian penilaian tentang Vietnam, walaupun telah  mempunyai pandangan yang cukup positif tentang Vietnam dalam menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan, laporan ini masih mempunyai banyak isi yang memanifestasikan pola pikir yang kurang beriktikat baik tentang kebebasan beragama di Vietnam. 


Kebebasan beragama di Vietnam merupakan kenyataan yang tidak bisa diingkari - ảnh 1
Menyambut Hari Natal di Katedral Hanoi
(Foto: nguoiduatin.vn)

Dalam laporan ini, Kemlu AS harus mengakui upaya-upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Vietnam dalam menjamin semua hak kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan serta  mengumumkan Rancangan Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama untuk mengambil pendapat dari rakyat. Laporan ini juga mencatat pendapat dari hampair semua pemimpin organisasi agama di Vietnam yang menyatakan bahwa kebebasan beragama sedang diperluas di Vietnam maka semakin ada banyak organisasi agama yang mendapat pengakuan dari Pemerintah Vietnam. Akan tetapi, Kemlu AS, seperti biasanya tetap memfitnah bahwa Vietnam melakukan kekerasan, menahan, menuduh, mengawasi, membatasi mobilitas, menolak pemberian surat izin kepada beberapa kelompok agama, merintangi aktivitas dari kelompok-kelompok agama di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kementerian ini juga menyatakan bahwa berbagai ketentuan tentang pengelolaan agama di Vietnam memberikan izin untuk membatasi kebebasan beragama dan para yang berwajib Vietnam terus merintangi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh berbagai kelompok agama yang tidak mendaftarkan nama dan lain-lain.


Bukti yang hidup-hidup tentang kebebasan beragama di Vietnam

Kenyataan kehidupan agama yang hidup-hidup dan  sifat supremasi hukum dalam membela hak-hak manusia di Vietnam merupakan pengingkaran yang paling kuat terhadap argumentasi sepihak dari Kemlu AS tentang situasi agama di Vietnam. Di segi kebijakan, Vietnam telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama sebagai pengganti Peraturan Negara tentang Keyakinan dan Agama, memasukkan isi-isi pokok yang sesuai dengan kenyataan aktivitas agama di Vietnam ke dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Rancangan Undang-Undang ini telah mencatat dan mengkongkritkan  subyek dari hak berkeyakinan dan beragama adalah “semua orang”, jadi bukanlah hanya “warga negara”, bersamaan itu menegaskan secara jelas hak menganut atau tidak menganut agama dari perseorangan, tidak ada yang dapat melanggar hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama dan melarang keras pemaksaan untuk menganut agama atau menolak agama atau menyalah-gunakan hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama untuk  menimbulkan kerugian terhadap Negara, warga negara dan hak dari organisasi agama. Terbanding dengan naskah undang-undang sebelumnya, Rancangan Undang-Undang kali ini memanifestasikan semangat terbuka lebar-lebar dan longgar dari Negara Vietnam dalam memberi perlakuan dengan semua agama. Penyusunan Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama bermaksud memperkuat kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama, menciptakan payung hukum yang lebih bagi aktivitas berkeyakinan dan beragama di Vietnam. Dalam proses penyusunan, Rancangan Undang-Undang ini juga mendapat sumbangan pendapat dari rakyat untuk disempurnakan sebelum disampaikan kepada Majelis Nasional untuk diesahkan pada waktu mendatang.

Kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama di Vietnam sudah sejak lama terjamin dengan tindakan-tindakan praksis. Hak bebas mengamalkan ritual-ritual agama, ikut serta dalam berbagai aktivitas agama  untuk para penganut agama mendapat penghormatan dan jaminan istimewa. Semua aktivitas pesta tahunan dari banyak agama seperti Hari Natal dari umat Katolik, Hari Waisak dari umat Buddhis dan serentetan pesta dari agama-agama lain berlangsung secara khidmat dengan partisipasi dari ratusan penganutnya. Aktivitas keyakinan dan agama tidak hanya dianggap sebagai  kebutuhan spiritualitas dari para penganut agama yang dilindungi oleh hukum dengan kebijakan dan praktek Negara, tapi juga dianggap sebagai kebutuhan aktivitas budaya untuk seluruh rakyat. Beberapa pesta agama yang besar telah menjadi pesta bersama dari rakyat, memanifestasikan keharmonisan dari agama-kehidupan dalam persatuan besar seluruh rakyat dari bangsa Vietnam. Karena adanya kehidupan berkeyakinan dan beragama  yang sejahtera, Vietnam telah menjadi tempat berlangsung banyak aktivitas yang penting dari komunitas penganut agama di dunia seperti Pesta Hari Waisak, Kongres Dewan Keuskupan Negara-Negara Asia dan lain-lain.


Menilai secara tepat situasi agama untuk mengembangkan hubungan Vietnam-AS

Vienam adalah negara multi etnis dan multi agama. Jarang ada negara di dunia yang punya keharmonisan antara berbagai agama di tengah-tengah bangsa seperti di Vietnam. Sekarang ini, Negara Vietnam telah mengakui 39 organisasi dari 14 agama dengan kira-kira 24,3 juta penganut, menduduki 27% jumlah penduduk, hampir 53.000 pemuka agama, 133.700 petugas agama dan 27.900 tempat ibadah. Organisasi-organisasi agama adalah satu kanal penting yang turut  menterjemahkan garis politik Partai Komunis dan undang-undang Negara ke dalam praktek kehidupan, Semua agama aktif menyambut dan ikut membangun pemerintahan berbagai tingkat, banyak pemuda agama yang berprestise telah dipilih menjadi anggota Majelis Nasional, anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat, Front Tanah Air Vietnam dan semua organisasi anggotanya. Hal ini menegaskan secara jelas kebijakan tentang keyakinan dan agama yang tepat dan konsekuen yang dijalankan oleh Partai Komunis dan Negara Vietnam dan mendapat sambutan dari para penganut agama dan para warga yang tak beragama.

Seperti halnya dengan banyak negara berdaulat yang lain, Vietnam punya hak menghukum perseorangan dan organisasi yang melanggar hukum, yang menyalah-gunakan kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan untuk menentang Negara, menentang usaha membangun dan membela Tanah Air dan menentang persatuan besar nasional Vietnam. Hal ini sesuai dengan patokan hukum inernasional dan hukum Vietnam. Penilaian secara tepat kehidupan berkeyakinan dan beragama dari warga dan upaya-upaya dari Negara Vietnam dalam menjamin hak kebebasan beragamaan dan kebebasan berkeyakinan untuk warga seperti dewasa ini menjadi pekerjaan yang perlu bagi Kemlu AS untuk memperkokoh dan mengembangkan hubungan Vietnam-AS yang sedang semakin menjadi baik. 


Komentar

Yang lain