Di Vietnam, menurut data Kementerian Keamanan Publik, dalam waktu 6 bulan awal tahun ini, pasukan fungsional telah menemukan dan memberantas 50 kasus perdagangan manusia dengan 126 korban. Ada 48 kasus perdagangan anak dengan 121 korban.

Perlindungan hak-hak korban perdagangan manusia, khususnya anak-anak, merupakan salah satu titik berat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

 Menerapkan secara sinkron kebijakan sambil praktik

Pada tahun 2011, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia mulai berlaku, yang menciptakan dasar hukum tertinggi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah 09/2013/ND-CP dan Peraturan Pemerintah No. 20/2021/ND-CP menciptakan koridor hukum untuk membantu perlindungan korban pada tingkat terbaik seperti: mendukung kebutuhan ensensial, biaya perjalanan; bantuan medis; bantuan psikologis; bantuan hukum; bantuan budaya dan kejuruan; Tunjangan kesulitan awal dan bantuan pinjaman modal. Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional ke-4 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (setiap 5 tahun sekali sejak tahun 2005). Baru-baru ini, Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (amandemen) telah dibahas oleh Majelis Nasional ke-15 pada persidangan ke-7 Ibu Park Mihyung, Kepala Perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Vietnam, mengatakan:

“Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Vietnam dalam memberantas kejahatan berat ini patut dicatat, banyak upaya telah dilakukan, Vietnam hampir menyempurnakan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (amandemen) pada tahun 2011, yang akan menciptakan sebuah tonggak penting bagi Vietnam, diharapkan bahwa undang-undang yang direvisi ini akan memberikan landasan yang lebih kokoh untuk mengatasi perdagangan manusia.”

Selain sistem hukum, Vietnam juga mendorong banyak kegiatan praktis. Ibu Ha Thi Nga, Ketua Gabungan Asosiasi Perempuan Vietnam, mengatakan bahwa berpartisipasi dalam menyelesaikan kasus-kasus pelecehan anak, kekerasan, dan perdagangan anak-anak memerlukan koordinasi yang erat dengan pihak berwenang, turut menangani secara serius semua kasus. Sejak didirikan pada tahun 2007, Wisma Damai untuk sementara telah menerima 463 korban perdagangan manusia, diantaranya 159 korban adalah anak-anak.

“Gabungan Asosiasi Perempuan Vietnam terus mendorong koordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik dan berbagai kementerian dan instansi terkait di berbagai provinsi, kota, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, khususnya melakukan propaganda untuk meningkatkan kesadaran bagi anggota perempuan dan masyarakat, mengenai penggunaan jejaring sosial yang aman, turut meminimalkan risiko perdagangan manusia, perdagangan anak, dan berbagai jenis kejahatan siber.”

Mendorong kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia

Bersamaan dengan upaya dari berbagai departemen dan instansi di dalam negeri, Pemerintah Vietnam juga mendorong kerja sama internasional dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Vietnam telah menandatangani banyak perjanjian bantuan hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan dengan negara-negara lain, yang semuanya bertujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan manusia. Banyak kementerian dan departemen di daerah lsecara proaktif memberikan masukan dan menggelarkan secara efektif perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral mengenai pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Rekomendasi-rekomendasi internasional terkait pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia diperhatikan dan dipelajari secara cermat dan tulus oleh Vietnam. Banyak rekomendasi telah dimasukkan dalam Program pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia untuk periode 2021-2025 dan orientasi hingga tahun 2030. Khususnya, pada waktu belakangan ini, pihak berwenang Vietnam telah meningkatkan kerja sama dengan pihak asing dalam memverifikasi, mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan manusia.

Laporan tahun 2024 tentang situasi perdagangan manusia di dunia yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri AS baru-baru ini memberikan penilaian obyektif mengenai hasil-hasil positif Vietnam dalam mencegah perdagangan manusia, yang menonjol ialah merevisi Undang-Undang tentang perdagangan manusia tahun 2011, memperkuat investigasi dan gugatan dan mengajukan ke pengadilan semua kasus perdagangan manusia. Vietnam juga melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan tujuan-tujuan dalam perjanjian global Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai migrasi legal, aman dan tertib, turut mencegah risiko perdagangan manusia dalam kegiatan migrasi internasional.

Tekad untuk mencegah kejahatan perdagangan manusia tidak hanya menunjukkan komitmen Vietnam dalam melaksanakan perjanjian internasional tetapi juga mencerminkan kesadaran yang mendalam akan pentingnya membangun sistem hukum yang kuat untuk melindungi kelompok rentan, terutama  kaum anak./.