(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Vietnam baru saja memberlakukan Peraturan Pemerintah 67/2014/ND-CP tentang beberapa kebijakan pengembangan hasil perikanan. Menurut itu, Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan membantu kaum nelayan dalam hal investasi, perkreditan dan asuransi. Ini dianggap sebagai prasyarat yang sangat penting dalam memanfaatkan potensi ekonomi kelautan, mengembangkan perikanan menurut arah modern serta membantu kaum nelayan bisa tenang merapati dan membela kedaulatan laut dan pulau Tanah Air. 

Peraturan Pemerintah Vietnam tersebut berfokus membantu aktivitas investasi untuk mengupgrade dan menggalang baru semua peralatan penangkapan ikan serta armada kapal jasa logistik perikanan, melayani usaha penangkapan ikan jarak jauh secara lebih efektif lagi. Bersama dengan Peraturan Pemerintah ini, usaha membentuk grup dan tim kerjasama produksi perikanan, merangsang badan usaha supaya melakukan investasi pada cabang perikanan, dll juga disusun dan diberlakukan oleh Pemerintah dalam naskah-naskah sebelumnya juga merupakan syarat-syarat yang lengkap untuk mengembangkan perikanan jarak jauh.


Memberikan kebijakan prioritas maksimal kepada kaum nelayan

Hal yang patut diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah ini ialah Pemerintah Vietnam menaruh perhatian khusus pada kebijakan perkreditan prioritas yang diberikan kepada kaum nelayan untuk menggalang baru kapal berkulit baja. Menurut itu, jika menggalang baru kapal berkulit baja demi kepentingan jasa logistik eksploitasi perikanan jarak jauh (dengan kapasitas mesin utama lebih dari 400 CV), atau menggalang baru kapal penangkapan ikan jarak jauh (dengan kapasitas lebih dari 800 CV), pemilik kapal dapat meminjam modal dari bank perdagangan maksimal 95% dari total nilai investasi penggalangan kapal baru dengan suku bunga sebanyak 7% per tahun; diantaranya pemilik kapal hanya membayar 1% per tahun saja, sisanya sebanyak 6% akan diambil dari anggaran keuangan negara. Ketika menggalang baru kapal berkulit baja (dengan kapasitas dari 400 CV sampai 800 CV), pemilik kapal mendapat pinjaman maksimal 90% total nilai kapal tersebut dengan suku bunga sebesar 2% per tahun, sisanya 5% diambil dari anggaran keuangan negara. Khususnya, biaya mendidik dan melatih para awak kapal mengoperasikan kapal berelapis baja, memberikan latihan teknik untuk melakukan eksploitasi dan mengawetkan produk menurut teknologi baru; biaya membuat desain kapal; biaya perawatan, reparasi periodik akan mendapat bantuan 100%.

Di samping itu, dalam Peraturan Pemerintah ini juga ada kebijakan-kebijakan tentang asuransi, pajak dan beberapa kebijakan lain yang membantu kaum nelayan meningkatkan hasil produksi membantu mereka bisa dengan tenang merapati laut. Negara akan memberikan bantuan 100% biaya membeli asuransi kecelakaan untuk setiap awak kapal yang bekerja di kapal (kapal dengan kapasitas lebih dari 90 CV). Bersamaan itu memberikan bantuan tahunan biaya membeli asuransi tubuh kapal, peralatan dan jaring penangkapan ikan.

Phan Huy Hoang, Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam provinsi Quang Ngai berpendapat: “Ini merupakan satu haluan yang tepat dan mendekati kenyataan. Dengan tegas memberikan bantuan investasi kepada kaum nelayan untuk menggalang kapal berkulit baja, melakukan penangkapan ikan jarak jauh berarti. Hal ini turut membela kedaulatan Tanah Air. Kapal berkulit baja jauh lebih aman dan modern terbanding dengan kapal kayu sebelumnya, menciptakan terobosan dalam memodernisasi penangkapan ikan”.


Menggelarkan secara sinkron dan efektif Peraturan Pemerintah

Peraturan No. 67 akan mulai berlaku dari 25 Agustus mendatang. Agar kebijakan pengembangan perikanan dan program bantuan benar-benar praksis, masuk ke dalam kehidupan para nelayan, Gubernur Bank Negara, Nguyen Van Binh memberitahukan: “Kami menegaskan bahwa sumber modal untuk kaum nelayan sudah siap dan bisa dikucurkan kapan saja setelah ada dasar hukum dari Pemerintah”.

Selain itu, usaha mempercepat pembentukan badan usaha yang membantu nelayan merapati laut juga sedang dilaksanakan. Konfederasi Serikat Pekerja Vietnam mengorganisasi konektivitas antara kaum nelayan dengan Pemerintahan daerah dan badan-badan usaha. Dang Ngoc Tung, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Vietnam memberitahukan: “Ratusan kapal penangkap ikan dari kaum nelayan perlu didampingi oleh kapal jasa logistik besar. Pada saat itu, kapal jasa logistik akan memasok air, BBM dan semua peralatan yang perlu kepada kaum nelayan untuk bisa merapati laut selama berhari-hari. Yang penting ialah kapal logistik ini harus membeli ikan hasil tangkapan kaum nelayan dan memberikan bimbingan teknik kepada kaum nelayan supaya hasil penangkapan ikan terjamin dan kualitasnya naik. Jika ada teknik dan bimbingan, maka nilainya akan naik dari 6 sampai 7 kali lipat. Hal itu akan menguntungkan kaum nelayan”.

Pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan bantuan untuk kaum nelayan dengan berbagai bentuk. Bersama dengan kebijakan-kebijakan ini, Peraturan Pemerintah yang baru saja diberlakukan ini akan menciptakan payung hukum yang satu, menciptakan syarat yang paling kondusif untuk membantu kaum nelayan menjadi kaya dengan hasil laut, membela kedaulatan laut dan pulau Tanah Air./.