(VOVworld) - Laporan Pemerintah Vietnam pada persidangan ke-11 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam menilai bahwa pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi -tahun 2012  mencapai hasil yang positif, tapi  situasi kriminalitas  korupsi  belum ada indikasi menurun, tetap berlangsung  rumit secara sifat maupun tarap kerugian. 

Huynh Phong Tranh, Inspektor Jenderal  Vietnam
(Foto:Internet)

         Laporan Pemerintah  yang  dipresentasikan oleh Inspektor Jenderal  Huynh Phong Tranh pada persidangan ke-11 Komite Tetap Majelis Nasional Vientam  memberitahukan:  Jumlah kasus korupsi  yang digugat, diselidiki  pada tahun 2012  lebih meningkat  terbanding dengan masa yang sama tahun lalu.  Laporan tersebut juga mengatakan: Situasi kriminalitas korupsi belum ada indikasi menurun, tetap berlangsung rumit secara kualitas maupun tarap kerugian, terutama di bidang perbankan, keuangan, pembangunan dasar,  pengelolaan tanah dan di beberapa grup dan perusahaan umum milik negara, sehingga menimbulkan kehilangan dan kerugian tentang harta benda negara. Yang bersangkutan dengan hal ini,  Inspektor Jenderal Huynh Phong Tranh menegaskan: Situasi korupsi tetap berlangsung rumit, meskipun pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi telah selangkah diperhatikan. Dia mengatakan: “Selama beberapa tahun ini, terutama pada tahun 2012, Partai Komunis dan Negara  seperti halnya dengan pemerintahan berbagai tingkat dan instansi bersama dengan seluruh rakyat telah terfokus secara  semaksimal pada pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk selangkah  memundurkan  korupsi. Bisa dikatakan, tekat politik dan solusi-solusi tentang pencegahan dan penanganan yang dilakukan Partai, Negara, pemerintahan berbagai tingkat, instansi dan seluruh rakyat   sangat  terpusat”.

          Inspektor Jenderal Huynh Phong Tranh juga memberitahukan:  Dalam proses  pelaksanaan pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi di Vietnam telah memuncul kesulitan dan keterbatasan dan itu juga mungkin adalah beberapa sebab yang membuat situasi korupsi sekarang terjadi secara serius. Yaitu  menginstitusikan  mekanisme dan kebijakan  tentang pencegahan dan penanganan  korupsi  masih banyak keterbatasan. Masalah menterbukakan dan melaporkan  harta benda secara   terbuka dan transparan  harta benda,  masalah memutasikan  kedudukan kerja atau penangangan tanggung jawab pimpinan ketika terjadi  korupsi, pembelian harta benda yang nilainya besar di badan-badan negara  melalui rekening bank untuk mencegah dan memberantas korupsi  telah digelarkan, tapi  belum dilaksanakan secara efektif dalam  waktu lalu. Oleh karena itu,  badan-badan fungsional akan memperkuat pelaksanaan langkah-langkah ini untuk meningkatkan hasil-guna pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam waktu mendatang. Inspektor Jenderal Huynh Phong Tranh  memberitahukan: “Kita harus menjunjung tinggi peranan dan tanggung jawab pimpinan,  menangani dan memikul tanggung jawab jika terjadi korupsi di unit dan daerah yang dipimpin-nya. Dengan aktif mengajukan beberapa kebijakan yang dikaitkan dengan reformasi prosedur administrasi supaya  melaksanakan secara terbuka, transparan beberapa prosedur  yang masih berliku-liku, sehingga membuat warga kehilangan banyak waktu, menimbulkan kerumitan, kesulitan- itulah benih yang menyebabkan kerepotan, menimbulkan gejala negatif dan korupsi, harus menyempurnakan Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi”.

Berbicara  tidak terhadap  korupsi
(Foto:Internet)

          Kenyataan menunjukkan: Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang  menterbukakan dan mentransparansikan  dalam semua aktivitas badan, organisasi; menyusun dan melaksanakan rezim-rezim, patokan, prinsip perilaku, prinsip moral profesi, memutasikan kedudukan kerja  kader, pegawai negeri dan pejabat negeri menurut ketentuan dari Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi Vietnam –tahun 2005 telah mengembangkan pengaruh, turut  mencegah, memberantas dan mengekang  korupsi di  beberapa bidang pengelolaan negara.  Agar  usaha mencegah dan memberantas korupsi  dilakanakan secara lebih   efektif, maka amandemen atas Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi  akan disampaikan  kepada Majelis Nasional untuk diesahkan dalam waktu mendatang. Upaya menyempurnakan sistim naskah hukum, mengatasi  kelemahan-kelemahan  dari mekanisme  pengontrolan harta benda, pendapatan  dari pengelola  berbagai tingkat  menunjukkan bahwa Vietnam telah dan sedang menggelarkan secara kuat usaha pencegahan dan pemberantasan  korupsi untuk membangun  masyarakat  yang  sehat dan  berkembang./.