(VOVworld) - Menurut rencana, mulai 1/1/2016, Vietnam akan resmi menggelarkan kebijakan-kebijakamn menurut kriterium pengurangan kemiskinan multidimensi, satu kebijakan baru yang diharapkan akan menjamin tarap hidup secara lebih menyeluruh bagi rakyat dalam waktu 5 tahun mendatang. Sekarang, banyak Kementerian dan instansi yang bersangkutan bersama-sama dengan semua daerah aktif mempersiapkan pelaksanaan kebijakan ini untuk mencapai hasil yang tinggi. 

Pada tahun-tahun lalu, kriterium memastikan kepala keluarga miskin  biasanya diukur melalui  pendapatan. Patokan kemiskinan  dipastikan berdasarkan pada tarap perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimal dan dinilai dengan uang. Tonggak dalam perpindahan dari metode ukuran dimensi ke multidimensi ialah 15/9/2015, Perdana Menteri Vietnam menandatangani Keputusan untuk mengesahkan Proyek terpadu: “Memindahkan metode pendekatan ukuran  kemiskinan dari dimensi  ke multidimensi  yang diterapkan untuk tahap 2016-2020”.  Menurut itu, patokan kemiskinan tentang pendapatan dan tarap kekurangan pendekatan jasa-jasa menurut pengarahan: Menggunakan kombinasi patokan kemiskinan  tentang pendapatan dan tarap kekurangan  pendekatan jasa-jasa sosial yang mendasar. Dan agar satu kebijakan dikembangkan secara efektif  pada kenyataannya dituntut mempersipakan  kemampuan, sumber daya dan koordinasi secara ekfektif antara berbagai  tingkat pemerintahan dan instansi.

Penggelaran secara sinkron di Pusat.

Menurut proyek tersebut,  pada triwulan  empat  tahun 2015 ini,  badan-badan fungsional akan menghimpun dan melaporkan hasil  penyelidikan dan  memastikan dan mengklasifiki obyek-obyek menurut kriterium  kemiskinan multidimensi di seluruh negeri dan setiap daerah, dan  laporan Perdana Menteri. Seiring dengan proses itu, membangun dan menstransfer bagian lunak online, mengelola kaum miskin di seluruh negeri, menghimpun data penyelidikan  untuk mengikuti hasil melaksanakan kebijakan-kebijakan pengurangan kemiskinan. Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung memberitahukan: «Pemerintah Vietnam memberikan bimbingan kepada berbagai kementerian, instansi dan daerah supaya memeriksa dan memastikan jumlah kepala keluarga miskin, kepala keluarga prasejahtera menurut patokan baru dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk dilakanakan pada tahun 2016 yang dikaitkan dengan menggelarkan Program Target Nasional  tentang pengurangan kemiskinan yang berkesinambungan tahap 2016-2020 yang baru-baru ini diesahkan oleh Majelis Nasional.  Bersamaan itu  terus meyempurnakan dan melaksanakan secara efektif kebijakan-kebijakan khusus terhadap daerah pemukiman warga etnis minoritas dan daerah-daerah yang menjumpai kesulitan berat, khususnya tentang lahan produksi, tempat tinggal, rumah, air minum, kesehatan, pendidikan, pengembangan kujuruan, penyuluhan  pertanian, penyuluhan  kehutanan».

Berdasarkan pada bimbingan Perdana Menteri, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Statistik dan semua kementerian dan instansi yang bersangkutan membangun semua kriteirum tentang patokan taraf hidup minimal, patokan kemiskinan yang mendapat kebijakan prioritas, kriterium taraf hidup menengah, patokan kepala keluarga miskin, kepala keluara pra-sejahtera untuk disampaikan kepada Perdana Menteri. Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam juga baru saja menyelesaikan latihan komunikasi kepada pejabat tingkat kecamatan dan kabupaten tentang metode pengurangan multi dimensi. Dalam pada itu, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam akan mengumumkan prosentase kekurangan semua kebutuhan sosial di seluruh negeri dan setiap daerah, menganalisis taraf perubahan sebagai dasar untuk mengarahkan semua kebijakan pengembangan ekonomi daerah, bidang, kebijakan pengurangan kemiskinan dan jaring pengaman sosial. Menurut prakiraan, untuk melaksanakan kebijakan pengurangan kemiskinan multi dimensi tahun 2016, anggaran keuangan Negara perlu mengalokasi 15 triliun dong Vietnam untuk membantu kaum miskin dan pra sejahtera. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan Vietnam bertanggung-jawab memperhitungkan dan menyeimbangkan semua sumber daya. Selain itu, semua kementerian dan instansi lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan dan Kementerian Pembangunan Vietnam juga turut mengeluarkan rekomendasi untuk meningkatkan kemungkinan mendekati jasa pemeriksaan dan pengobatan untuk warga negara, meningkatkan prosentase anak-anak yang bersekolah secara tepat pada usianya, meningkatkan prosentase warga yang mendapatkan perumahan yang tepat pada luasnya dan berkualitas.

Daerah aktif ikut serta

Menurut bapak Ngo Truong Thi, Kepala Kantor Nasional urusan Penguranan Kemiskinan, pandangan melaksanakan pengurangan kemiskinan pada tahap mendatang ialah akan memperkuat desentralisasi dan penyerahan hak kepada basis. Oleh karena itu, di daerah, Komite Rakyat semua provinsi dan kota memberikan bimbingan untuk melakukan pemeriksaan, menetapkan obyek yang mendapatkan kebijakan pengurangan kemiskinan dan jaring pengaman sosial periodik, berinisiatif membangun solusi untuk meningkatkan kemungkinan mendekati semua jasa sosial mendasar untuk warga di daerah. Beberapa provinsi dan kota telah siap menyelenggarakan konferensi menggelarkan proyek induk “Memindahkan metode pendekatan tera kemiskinan dari dimensi ke multi dimensi yang diterapkan untuk tahap 2016-2020”, melakukan latihan dan membimbing metode, proses penyelidikan, pemeriksaan kepala keluarga miskin dan kepala keluarga pra sejahtera untuk para pejabat di basis. Berdasarkan pada syarat dan situasi nyata daerah, semua provinsi dan kota bawahan pusat bisa menambahkan kebutuhan sosial yang mendasar. Di segi lain, juga melakukan pemeriksaan secara sinkron semua kebijakan tidak membiarkan terjadi situasi  bertumpuk-tumpuk dan berselang-seling. Diberlakukannya kebijakan memperhatikan keinisiatifan warga untuk lepas dari kemiskinan. Wakil Ketua Dewan Etnis dari Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Lam Thanh mengatakan: “Mengubah cara pendekatan untuk meningkatkan kemampuan bermandiri dan menggeliat diri dari warga merupakan satu tenaga pendorong penting untuk mengurangi  fikiran sebagian warga yang bersandarkan pada orang lain. Kebijakan pengurangan kemiskinan perlu mengurangi subsidi dan bantuan hibah dan bantuan yang dikaitkan dengan syarat-syarat kongkrit. Ini merupakan cara yang sesuai”.

Memindahkan metode pendekatan tera kemiskinan dimensi ke multi dimensi adalah satu proses. Akan tetapi, penggelaran secara serius yang dilakukan oleh pemerintahan dan instansi berbagai tingkat dan daerah akan membantu melaksanakan kebijakan ini secara lebih berhasil-guna dan cepat, turut menjamin isi Undang-Undang Dasar tahun 2013 yaitu “Warga berhak mendapat jaminan tentang jaring pengaman sosial”.