Di Vietnam, demokrasi dalam pemilihan tidak hanya dimulai ketika para pemilih memasuki bilik suara, tetapi telah dijalankan sejak tahap-tahap permusyawaratan dan proses pencalonan kandidat.  Prinsip “rakyat mengetahui, rakyat membahas, dan rakyat memilih” diwujudkan melalui prosedur yang ketat, terbuka, dan transparan.

Pembukaan pemungutan suara untuk memilih anggota MN Vietnam angkatan XVI dan anggota Dewan Rakyat berbagai tingkatan masa jabatan 2026–2031 di salah satu tempat pemungutan suara di kawasan istimewa Tho Chau (Foto: Lam Hieu/VOV)

Sesuai dengan ketentuan hukum, pemilihan umum di Vietnam diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti: umum, setara, langsung, dan rahasia. Hal ini berarti bahwa sebagian besar warga negara yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Setiap orang memiliki satu surat suara yang setara dan dapat secara langsung memilih kandidat tanpa harus mengungkapkan pilihannya kepada orang lain.

Demokrasi dari Proses permusyawaratan hingga surat suara

Di Vietnam, setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan utama menjamin hak kedaulatan rakyat.

Proses pemilihan para kandidat terbaik dilaksanakan oleh Front Tanah Air Vietnam di berbagai tingkatan melalui tiga putaran permusyawaratan. Hal ini bertujuan guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang lengkap serta memiliki dasar untuk memantau dan mengawasi seluruh proses pemilihan.

Nguyen Quynh Lien, Kepala Badan Demokrasi, Pengawasan, dan Kritik Sosial, Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam (Foto: Kim Thanh/VOV)

Menurut Profesor, Doktor Phan Trung Sơn, mantan dosen senior di Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh, dengan proses tiga putaran permusyawaratan, Front Tanah Air Vietnam dan berbagai organisasi sosial-politik memainkan peranan penting dalam menghimpun secara luas berbagai lapisan masyarakat. Mereka menjadi jembatan yang secara jujur mencerminkan aspirasi rakyat, serta turut berkontribusi dalam memilih orang-orang yang “memiliki hati nurani, kapasitas, kecerdasan, dan tanggung jawab” untuk memikul tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat.

“Organisasi-organisasi inilah yang berwenang menominasikan calon wakil yang memenuhi harapan rakyat untuk masuk ke dalam proses permusyawaratan. Dalam proses permusyawaratan tersebut harus tercermin aspirasi rakyat. Melalui tahapan penyaringan yang berlapis, diharapkan  terpilih orang-orang yang benar-benar layak, yaitu mereka yang memiliki kemampuan, hati nurani, kecerdasan, visi, serta bakat, sehingga mampu memikul tugas dan memenuhi tuntutan pada era baru.

“Dewan Pemilihan Nasional menyelenggarakan konferensi pers mengenai persiapan untuk Hari Pemilihan anggota Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-XVI dan anggota Dewan Rakyat berbagai tingkatan masa jabatan 2026–2031. (Foto: Do Minh/VOV)

Melalui praktik pelaksanaan di tingkat akar rumput, proses permusyawaratan tiga putaran dengan jelas menunjukkan hak “rakyat mengetahui”, “rakyat membahas”, “rakyat mengawasi”, dan “rakyat memilih”. Nguyen Thi Linh, seorang pemilih di Provinsi Thai Nguyen mengungkapkan pandangannya:

“Saya telah secara aktif mencari informasi tentang para calon, sekaligus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti kartu identitas. Saya juga memahami dengan jelas berbagai hal yang perlu diperhatikan saat memberikan suara nanti. Ini adalah kali kedua saya berpartisipasi dalam pemungutan suara dan saya merasa sangat terhormat”.

Mewakili Kepercayaan Rakyat

Dari proses permusyawaratan hingga surat suara, dari persiapan personel hingga hari raya seluruh rakyat memungut suara, pemilihan anggota Majelis Nasional Vietnam angkatan XVI dan anggota Dewan Rakyat di semua tingkatan masa bakti 2026–2031 di Vietnam dengan jelas menegaskan bahwa rakyat merupakan subjek utama dalam proses pemilihan. Prinsip “rakyat mengetahui, rakyat membahas, rakyat memilih” tidak hanya berhenti pada slogan semata, tetapi diwujudkan secara nyata dan hidup dalam setiap langkah dan setiap tahapan proses tersebut. Nguyen Quynh Lien, Kepala Badan Demokrasi, Pengawasan dan Kritik Sosial, Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam, menyatakan:

“Hal tersebut mencerminkan semangat untuk “menjadikan rakyat sebagai landasan”,  serta filosofi “negara milik rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat”. Dokumen-dokumen pada Kongres Nasional XIV Partai Komunis Vietnam juga secara konsisten menegaskan hal tersebut. Oleh karena itu, pemilihan umum bertujuan untuk mewujudkan pikiran “rakyat adalah pemilik, rakyatlah yang berkuasa”, sekaligus menjadi perwujudan paling nyata dari hak demokrasi rakyat dalam memilih wakil-wakil terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam lembaga kekuasaan negara tertinggi di tingkat pusat, yaitu Majelis Nasional, serta lembaga kekuasaan di tingkat daerah, yaitu Dewan Rakyat di berbagai tingkatan.

Masyarakat memeriksa informasi pribadi mereka dalam daftar pemilih di kawasan permukiman di Provinsi Thai Nguyen (Foto: Kim Thanh/VOV)

Sifat demokratis pemilihan umum di Vietnam juga terlihat jelas melalui tingkat partisipasi masyarakat yang luas. Persentase pemilih yang memberikan suara biasanya sangat tinggi, mencerminkan perhatian masyarakat terhadap pemilihan para wakil rakyat. Dengan proses pemilihan yang diselenggarakan secara sistematis, terbuka, dan transparan, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari proses pemilihan, pemilihan umum yang berlangsung pada 15 Maret 2026 akan turut membantu mempercepat penyempurnaan aparatur negara, sekaligus menciptakan fondasi untuk segera melaksanakan berbagai keputusan penting dari Kongres Nasional XIV Partai Komunis Vietnam.