Sejak 28 Februari, saat konflik pecah, AS – Israel dan Iran telah menyerang ribuan sasaran milik satu sama lain. Yang lebih mengkhawatirkan, konflik tersebut telah meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah, bahkan mulai ke luar dari wilayah tersebut, setelah insiden kapal selam menenggelamkan kapal perang Iran di lepas pantai Sri Lanka di Asia Tenggara.

Pertanyaan dari Washington 

Hampir satu minggu setelah konflik terjadi, pertanyaan besar yang diajukan para pengamat saat ini adalah apa yang sebenarnya mendorong pemerintah Presiden Donald Trump untuk terlibat dalam sebuah petualangan militer berbahaya melawan Iran - sebuah skenario yang selama ini selalu ditangani dengan sangat hati-hati oleh para presiden AS sebelumnya. 

Lokasi kejadian serangan mematikan Iran terhadap Israel di Beit Shemesh pada 1 Maret 2026, setelah serangan AS dan Israel. (Foto: REUTERS/Ilan Rosenberg)

Keraguan terhadap keputusan dari Washington muncul dari pernyataan yang tidak konsisten dari para pejabat tinggi dalam pemerintah AS. Dalam pernyataan awalnya, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa ia meluncurkan serangan tersebut untuk mencegah kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir, sekaligus menghancurkan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh kemampuan rudal balistik Iran terhadap kepentingan AS dan sekutunya di kawasan.  Namun, pernyataan-pernyataan berikutnya menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Menlu AS Marco Rubio  menyebutkan bahwa AS menyerang Iran karena mengetahui Israel akan melakukan hal tersebut. Sementara Menteri Perang Pete Hegseth (menyinggung kemungkinan menggulingkan pemerintahan Iran,  serta pernyataan terbaru dari Donald Trump pada 5 Maret  yang mengatakan bahwa AS harus memiliki suara dalam pemilihan Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, seperti yang pernah dilakukan di Venezuela.

Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di Grup Krisis Internasional / International Crisis Group (ICG), menilai bahwa argumen awal dari pihak AS mengenai serangan preemtif terhadap Iran untuk mencegah program senjata secara bertahap sedang digantikan oleh sebuah “pertaruhan” untuk mengubah rezim di Iran, atau setidaknya mengubah kebijakan pada tingkat kepemimpinan tertinggi Iran.  Fakta bahwa Donald Trump secara langsung menyebut kemungkinan memilih pemimpin baru di Iran menunjukkan bahwa AS menginginkan hal serupa dengan krisis yang terjadi di Venezuela, yakni berkuasanya sebuah pemerintahan yang lebih bersahabat dengan AS. Namun, Ali Vaez menilai bahwa harapan tersebut relatif sulit terwujud dalam konteks konflik yang masih terus meningkat secara tajam. Bersamaan dengan itu, para pemimpin Iran saat ini juga memahami tantangan jangka panjang setelah AS dan Israel secara terbuka membunuh sejumlah pemimpin tingkat tinggi negara tersebut:

“Republik Islam Iran adalah sebuah sistem, ia bukan dan tidak pernah menjadi panggung bagi satu orang saja. Para pemimpin Iran saat ini memahami bahwa jika mereka tidak mencapai suatu tingkat keseimbangan tertentu dengan AS, jika mereka terlihat lemah, maka di kemudian hari mereka akan berada dalam posisi yang tidak mampu memperoleh hasil apa pun yang menguntungkan atau adil setelah konflik ini”.

Pertanyaan tentang hukum internasional

Gejolak-gejolak geopolitik yang terjadi di dunia pada awal tahun ini, dari Venezuela hingga Iran, terus memanaskan sebuah pertanyaan yang sangat relevan dengan zaman sekarang: apakah hukum internasional dan lembaga-lembaga multilateral masih memiliki cukup kekuatan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas dunia? 

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, berpendapat bahwa apa yang sedang terjadi di Iran merupakan kegagalan tatanan dunia, sementara banyak negara Eropa memilih respons yang hati-hati, bahkan secara terbuka menentang tindakan militer dari AS dan Israel. Bahkan Inggris, sekutu terdekat AS, juga menolak mengizinkan tentara AS menggunakan pangkalan Inggris untuk menyerang Iran. Profesor keamanan di University of Bath (Inggris), Patrick Bury, berpendapat bahwa Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memiliki kekhawatiran mengenai legalitas serangan terhadap Iran, sehingga ia memilih menerima risiko memburuknya hubungan dengan AS daripada melakukan petualangan militer bersama sekutu.  Ia menilai:

“Satu-satunya alasan yang dapat diajukan oleh AS dan Israel untuk membenarkan penggunaan kekuatan terhadap Iran adalah hak untuk membela diri. Namun, menurut Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembelaan diri tersebut harus didasarkan pada fakta bahwa Iran melakukan serangan militer terhadap Israel atau AS, atau setidaknya memiliki niat yang akan segera melakukannya, meskipun hal ini sangat diperdebatkan. Tidak ada bukti apa pun yang menunjukkan bahwa Iran akan segera menyerang Amerika Serikat atau Israel dengan senjata nuklir maupun senjata lainnya.”

Sistem pertahanan udara Israel menembakkan rudal untuk mencegat misil yang diluncurkan dari Iran pada 1 Maret 2026. (Foto: REUTERS/Jamal Awad)

Pertanyaan besar berikutnya adalah apa yang akan menanti kawasan Timur Tengah dan dunia dalam beberapa hari ke depan. Skenario konflik yang berkepanjangan dan meluas mulai nyata ketika api konflik telah meluas ke 15 negara. Titik panas lama kembali memanas di Lebanon Selatan, ketika tentara Israel kembali melancarkan operasi serangan darat di wilayah tersebut.  Asia Selatan dan Asia Tengah juga mulai memanas setelah insiden kapal selam AS menenggelamkan kapal perang Iran pada 3 Maret di perairan internasional di lepas pantai Sri Lanka, serta dua UAV yang meledak di sebuah bandara di Azerbaijan.  Pemblokiran Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia, telah mendorong kenaikan harga minyak serta harga berbagai komoditas pangan dan bahan baku. Semakin lama blokade tersebut berlangsung, semakin besar pula kerugian ekonomi yang akan dialami banyak negara.  Naveen Das, analis dari Kpler, perusahaan global terkemuka dalam bidang data, analisis, dan informasi pasar secara real time (waktu nyata), menyatakan bahwa:

“Jika situasi ini terus berlanjut selama beberapa minggu ke depan, kita benar-benar akan menyaksikan situasi yang berbahaya bagi cadangan pangan di Timur Tengah. Pertama, ketersediaan makanan yang cukup akan menjadi masalah bagi negara-negara di Timur Tengah; selanjutnya adalah harga energi dan semua dampak lainnya terhadap berbagai aspek kehidupan”.

Marion Messmer, Direktur Program Keamanan Internasional di Chatham House (Inggris), berpendapat bahwa bahaya terbesar pasca  konflik saat ini berakhir adalah munculnya pesan berbahaya bagi dunia bahwa negosiasi dapat dengan cepat digantikan oleh penggunaan kekuatan militer. Hal ini akan membuat banyak negara menjadi sangat ragu untuk menaruh kepercayaan pada upaya diplomatik maupun pada niat baik negara-negara besar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih serius bagi lingkungan keamanan internasional yang sudah semakin rapuh.