(VOVworld) -  Sepanjang masa 70 tahun terbentuk dan berkembang-nya, Majelis Nasional (MN) Vietnam telah menyelesaikan secara menonjol fungsi legislatif, menciptakan dasar politik hukum yang penting, mengabdi usaha pembangunan Negara hukum Vietnam sosialis  dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Hasil pekerjaan legislasi dari MN juga memberikan sumbangan penting pada usaha pengembangan Tanah Air dan integrasi internasional. 

Persidangan Majelis Nasional Vietnam (Ilustrasi).
(Foto:www.bbc.com).

Legislatif merupakan salah satu diantara tiga fungsi penting dari MN Vietnam, disamping fungsi mengawasi dan memutuskan masalah-masalah penting dari Tanah Air. MN dengan peranan sebagai badan pelaksanaan hak legislatif yang bertugas menyusun dan memberlakukan Undang-Undang Dasar  (UUD) dan mengkongkritkan semua ketentuan dari UUD menjadi sistem semua undang-undang,tepat waktu memenuhi semua kebutuhan usaha pembangunan negara hukum, mengembangkan demokrasi, menghargai, menjamin hak manusia, hak warga negara, reformasi institusi ekonomi  pasar dan integrasi internasional.

Kesan-kesan mengenai jumlah naskah undang-undang yang diberlakukan

70 tahun ini, MN Vietnam telah melaksanakan  secara menonjol fungsi konstitusional dan legislatif. Sejak MN angkatan pertama sampai sekarang ini, MN Vietnam telah memberlakukan 5 naskah UUD (belum terhitung naskah UUD amandemen dan penyempurnaan), 387 undang-undang, memberlakukan 628 Resolusi dan 220 peraturan negara. Wakil Ketua MN Vietnam, Uong Chu Luu menilai: “ Itu merupakan angka-angka yang mengesankan, merupakan dasar politik hukum yang penting, memanifestasikan kearifan, kerajinan dan semangat bertanggung jawab tinggi dari para legislator, mencerminkan tekat dan aspirasi rakyat dalam membangun dan menyempurnakan sistem perundang-undangan untuk perkembangan demokrasi Sosialis, mengabdi usaha pembangunan Negara hukum Vietnam sosialis, usaha pembangunan, pembelaan, perkembangan Tanah Air dan integrasi Internasional”.

Menyusun sistem UU secara intensif

  Disamping semua pembaruan  dan perbaikan untuk meningkatkan jumlah naskah UU yang diesahkan pada setiap persidangan, dalam proses terbentuk dan berkembang-nya, MN Vietnam tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas legislatif. Isi semua Rancangan UU yang diesahkan cukup  kaya raya, menyesuaikan bidang-bidang yang berbeda-beda dalam kehidupan sosial, dari terus membangun dan menyempurnakan aparat Negara, menurut pengarahan pembangunan Negara hukum sosialis dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat sampai terus melakukan pembaruan dan menyempurnakan mekanisme dan instrumen pengelolaan Negara mengenai bidang-bidang, misalnya ekonomi, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan-teknologi, keamanan, pertahanan dan  hubungan luar negeri.

Teknik legislatif  juga mendapat perhatian khusus dari MN Vietnam, membatasi secara berangsur-angsur UU yang setelah diberlakukan harus menunggu terbitnya peraturan dan  surat edaran, baru bisa diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan. Mantan Wakil Ketua Kantor MN, Profesor, Doktor Tran Ngoc Duong menganggap: “Dari segi kualitas sudah jauh meningkat, khususnya UU telah mencerminkan tuntutan praktek kehidupan, sesuai dengan kenyataan Tanah Air, menerima secara selektif semua nilai kemajuan umat manusia. Oleh karena itu, pada umumnya semua UU yang diberlakukan telah waktu memenuhi tuntutan kehidupan. Semua bidang yang dulu belum punya UU, maka pada kemudian hari telah ada, misal-nya, UU mengenai Referendum atau UU mengenai Asosiasi, Pengelolaan dan Penggunaan Harta Benda  Publik dan lain- lain…”

Khususnya, akhir-akhir ini, dengan diberlakukannya UUD-tahun 2013, pekerjaan legislasi memasuki satu halaman baru dengan terbentuknya dasar-dasar hukum penting dalam meneruskan pembangunan dan memperkokoh Negara hukum  yang dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Di atas dasar itu, aktivitas legislatif meliputi hampir semua bidang dalam kehidupanmasyarakat. Dari menyusun dan menyempurnakan UU mengenai organisasi dan aktivitas dari berbagai lembaga dalam sistem politik, tentang masalah menjamin hak manusia, hak kebebasan demokratis dari warga negara; institusi ekonomi pasar menurut pengarahan sosialis. Profesor, Doktor Le Minh Thong, Wakil Ketua Komisi Hukum MN Vietnam menegaskan: “MN memberlakukan banyak UU mengenai Aparat Negara, misal-nya UU mengenai Organisasi MN, UU mengenai Organisasi Pemerintah, UU mengenai Kejaksaan Rayat, UU mengenai Organisasi Mahkamah Rakyat. Yang bersangkutan dengan hak manusia, hak warga negara  dan fikiran  menghargai hak manusia menjadi fikiran yang menjelujuri  dalam semua UU tipikel, misalnya Kitab UU mengenai Hukum Perdata, Acara Hukum Perdata, UU mengenai Hukum Pidana, UU mengenai Kepercayaan dan Agama. UU mengenai Referendum  dan lain-lain… Selain itu, semua UU juga terus menyempurnakan institusi ekonomi pasar menurut pengarahan sosialis”

Pekerjaan legislasi dari MN dalam masa 70 tahun ini telah mencapai prestasi-prestasi  yang penting, tidak hanya membuat sistem perundang-undangan menjadi sinkron dan lebih lengkap saja, melainkan juga memberikan sumbangan penting untuk mengabdi usaha pembangunan Negara hukum Vietnam sosialis melakukan integrasi internasional.