(VOVworld) - Myanmar baru saja menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang dianggap paling bebas dan demokratis dalam waktu 25 tahun ini. Meskipun hasil pemilu resmi di seluruh negeri belum diumumkan (yang direncanakan pada 15 November) ini, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa Partai mana yang mencapai kemenangan dalam pemilu, Myanmar akan tetap meneruskan proses buka pintu dan melakukan reformasi demokrasi seperti sekarang. Ini merupakan prasyarat bagi negara ini untuk terus mencapai pertumbuhan ekonomi, mendatangkan kehidupan sehari-hari yang lebih baik untuk rakyat dan meningkatkan posisinya di gelanggang internasional.
Para pemilih Myanmar memberikan suara dalam pemilu.
(Foto:
news.zing.vn).
Menurut statistik, ada kira-kira 80 persen diantara total 32 juta pemilih Myanmar yang telah memberikan suara dalam pemilu bersejarah tanggal 8 November ini. Prosentasi ini memperlihatkan perhatian besar kaum pemilih terhadap pemilu, bersamana itu juga merupakan perhatian pada masa depan Tanah Air. Kaum pemilih berharap supaya Myanmar akan membentuk satu Pemerintah baru yang meneruskan jalan reformasi, semakin memperhatikan kehidupan warganya, terus memimpin Tanah Air di jalan pembaruan. Ini juga merupakan pengarahan yang paling sesuai bagi Myanmar untuk meningkatkan posisi-nya di kawasan dan di dunia.
Prasyarat yang kondusif
Tidak bisa diingkari semua prestasi penting yang dicapai Myanmar sebelum pemilu. Sejak Pemerintah militer menyatakan dimulai-nya tahap transisi ke sipil dan demokrasi beberapa tahun lalu, orang juga melihat perkembangan-perkembangan cepat di satu negara yang melakukan kebijakan buka pintu.
Di bidang politik, opini umum bisa melihat perkembangan partai-partai politik di negara Asia Tenggara ini. Lebih dari 90 partai politik telah mengirim kira-kira 6.000 wakilnya untuk menghadiri kampanye pemilu yang lalu. Yang paling dekat yalah tercapai-nya Permufakatan Gencatan Senjata Nasional (NCA) antara Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) Federasi Myanmar yang berkuasa dengan berbagai kelompok bersenjata merupakan kemajuan yang amat penting untuk menuju ke perdamaian yang berkesinambungan.
Di bidang ekonomi, dari keadaan dicatat dalam daftar negara-negara yang paling miskin di dunia setelah lebih dari dua puluh tahun diblokir oleh embargo, tapi dalam waktu tiga tahun ini, ekonomi Myanmar telah mencapai pertumbuhan rata-rata 7,6 persen setiap tahun. Negeri ini juga menjadi pasar investasi dan bisnis yang menarik di Asia Tenggara. Bank Pembangunan Asia (ADB) memprakirakan bahwa ekonomi Myanmar akan mencapai laju pertumbuhan sebanyak 9,5 persen pertahun sampai tahun 2030 dan pendapatan perkapita juga akan naik kira-kira 5.000 dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai bahwa karena memiliki sumber daya alam yang kaya raya, tenaga kerja muda dan posisi ekonomi strategis, Myanmar punya syarat yang kondusif untuk bisa berkembang menjadi pusat energi dan sumber daya alam yang mengkonektivitaskan India, Tiongkok dan Asia Tenggara.
Selain prestasi-prestasi di bidang pengembangan sosial-ekonomi, kepercayaan para pemilih Myanmar tentang sebuah negeri yang damai dan stabil semakin lebih punya dasar ketika semua partai politik dalam program politik kampanye pemilihan menegaskan akan terus menuju ke demokrasi. Rakyat Myanmar sedang menikmati prestasi-prestasi yang diberikan dalam proses pembaruan dan reformasi di bawah kepemimpinan Partai USDP yang berkuasa. Di atas dasar itu, Partai Liga Nasional Bagi Demokrasi (NLD) oposisi yang dipimpin oleh Ibu Aung San Suu Kyi juga telah mengeluarkan sologan: “Perubahan” menurut arah Pemerintah yang sepenuhnya adalah sipil dan menjamin semua hak manusia.
Tantangan yang tidak kecil.
Menurut penilaian kalangan analis, Penguasa Myanmar setelah pemilu tahun 2015 ini akan harus menghadapi tantangan-tantangan besar. Meskipun partai manapun merebut kemenangan, tapi hubungan antar-partai politik dan angkatan bersenjata di negara ini akan menjadi masalah yang mendapat perhatian dari opini umum. Ini merupakan faktor penting yang menentukan masa depan Myanmar. Selain kontradiksi tentang agama juga merupakan masalah yang patut diperhatikan ketika kalangan peninjau menganggap bahwa ekstrimisme agama sedang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan politik di Myanmar.
Di samping itu, Myanmar harus membentuk satu Pemerintah yang sesungguhnya melayani kepentingan rakyat. Ini juga merupakan keinginan dan harapan rakyat Myanmar karena meskipun telah mencapai kemajuan-kemajuan tertentu di bidang sosial-ekonomi, namun tarap kehidupan mayoriatas rakyat Myanmar tetap belum banyak diperbaiki. Myanmar tetap merupakan salah satu diantara negara-negara miskin di Asia dengan hampir 1/3 diantara total jumlah penduduk 60 juta orang yang hidup dalam keadaan miskin.
Pemerintah baru di Myanmar akan harus menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, namun kemenangan pemilu pada Minggu (8 November) akan membantu Myanmar menstabilkan politik, dari situ terpusat mengembangkan ekonomi sebagai prasyarat kunci agar negara ini mengalami perkembangan yang lebih kuat di semua segi pada waktu mendatang.