Organisasi mesin aparat adminitrasi yang ramping

(VOVWORLD) - Reformasi  organisasi  mesin aparat administrasi Negara mrerupakan satu haluan besar dan penting yang diungkapkan dalam banyak dokumen Partai Komunis Vietnam, terutama  Resolusi  Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) nomor 39-NQ/TW pada tanggal 17 April 2015 tentang masalah merampingkan formasi kepegawaian dan  restrukturisasi barisan kader, pejabat negara dan pegawai negara. Ini juga merupakan salah satu di antara  isi-isi yang dibahas dalam rangka Sidang Pleno ke-6 KS PKV angkatan XII yang dibuka pada Rabu pagi (4 Oktober) di kota Hanoi. 
Organisasi mesin aparat adminitrasi yang  ramping - ảnh 1Sekretaris Jenderal  KS PKV Nguyen Phu Trong  menyampaikan pidato pembukaan Sidang Pleno ke-6 KSPK angkatan XII pada 4 Oktober. (Foto: VGP/Jepang)

Menurut perhitungan, kalau satu kabupaten bisa merampingkan 50 formasi  kepegawaian, maka akan bisa menghemat dana sebesar ratusan juta VND untuk anggaran keuangan Negara setiap tahun. Belum terhitung berbagai kementerian dan instansi di Pusat, khususnya  pola-pola  yang cocok  diterapkan di 63 provinsi dan kota  dengan kira-kira 700 unit tingkat kabupaten dan lebih dari 11000 unit tingkat kecamatan, maka angka ini akan sangat jauh lebih besar. Menurut perhitungan sementara,  sampai tahun 2021,  kalau bisa mengurangi 10% jumlah formasi kepegawaian, maka akan menghemat anggaran keuangan Negara sebanyak 70 triliun VND. Begitulah angka yang bisa dilihat, tapi di belakangnya ialah  hasil-guna nya yang besar  tentang simpul-simpul yang  bisa dirampingkan dan tidak simpang-sirur, meningkatkan hasil-guna manajemen dan prestise mesin aparat  administrasi Negara.

Perubahan-perubahan permulaan.

Di daerah, masalah merampingkan mesin aparat telah mencatat hasil-hasil permulaan. Berkat adanya tekat merampingkan dan melakukan penggabungan jabatan  yang sama di basis, pada tahun 2016, provinsi Ha Giang, Vietnam Utara telah menghemat anggaran keuangan Negara lebih dari 24 miliar VND.

Di samping membuat proyek menyatukan beberapa jabatan yang punya tugas yang sama, provinsi ini  juga telah membuat proyek penggabungan badan-badan yang punya tugas yang hampir-hampir sama di tingkat provinsi dan kabupaten. Hampir semua basis, badan dan instansi berkurang dari 1 sampai 3 seksi. Melaksanakan pembenahan dan penyempurnaan mesin aparat  akan membantu  semua badan dan unit bisa ramping tentang organisasi, jelas orangnya dan jelas pekerjaannya, tidak  lagi simpang-sirur. Ini juga merupakan persyaratan agar semua unit bisa menggelarkan garis politik dan haluan dari Partai, kebijakan dan undang-undang dari Negara dan provinsi  turun ke basis-basis secara  tepat  waktu dan berhasil-guna.

Pada pihak semua kementerian dan instansi, untuk merampingkan mesin aparat, Pemerintah Vietnam, baru-baru ini telah memberlakukan peraturan nomor 98 tentang fungsi, tugas, hak dan struktur organisasi cabang dari Kementerian Industri dan Perdagangan. Menurut itu, kementerian ini  bisa mengurangi dari 35 unit dan simpul bawahan menjadi tinggal 30 unit. Bersama-sama dengan Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam, Kementerian Dalam Negeri Vietnam juga melakukan pembenahan  dengan arah merampingkan simpul.

Menteri Dalam Negeri Vietnam, Le Vinh Tan memberitahukan: “Peraturan Pemerintah nomor 34 menentukan: Kementerian Dalam Negeri hanya mengurangi satu sekolah penataran pegawai negara, tapi mengatur unit, kementerian ini membubarkan lagi 3 sekolah lagi dan 2 unit  yang adalah kantor di bawah di kota Da Nang dan kota Ho Chi Minh. Sampai sekarang,  kementerian ini tidak punya tingkat seksi dalam direktorat. Pembenahan struktur internal bertujuan menghindari tumpang tinduh antardirektorat dan sekolah”.

Lebih gigih dalam waktu mendatang.

Kenyataan menunjukkan: Pelaksanaan Resolusi Polit Biro KS PKV nomor 39 tentang masalah merampingkan formasi kepegawaian dan restrukturisasi barisan pejabat pegawai negara sampai sekarang tetap belum menciptakan perubahan secara kualitas, terutama baru secara kuantitas dengan hasil yang sangat tidak seberapa. Setelah 2 tahun, manajemen kementerian dan instansi tetap dijalankan menurut simpul. Terhitung sampai Juni 2017, di seluruh Vietnam, ada 42 direktorat jenderal, naik terbanding dengan sebelumnya. Jumlah  biro, direktorat dan seksi   tidak berkurang. Khususnya jumlah para pemakan gaji dan uang tunjangan dari anggaran keuangan Negara sampai sekarang telah mencapai hampir-hampir 4 juta orang, meningkat lebih dari 96 000 orang terbanding dengan  2 tahun lalu. Mesin aparat administrasi Negara yang  besar menelan biaya  sampai 65% anggaran keuangan.

Menurut Doktor Dinh Duy Hoa, staf ahli Kementerian Dalam Negeri, reformasi mesin aparart administrasi Negara pada waktu lalu belum mencapai hasil-guna tinggi karena belum  dilaksanakan  di atas fundasi yang  ilmiah. Semua persyaratan yang menjamin pekerjaan reformasi mesin aprat administrasi Negara, terutama kualitas barisan pejabat pegawai negara  masih  terbatas. Oleh karena itu,  masalah penting pada waktu mendatang ialah mengelola dan mengontrol secara efektif struktur di dalam unit-unit dengan undang-undang. Dinh Duy Hoa mengatakan: “Majelis Nasional sebaikny menugasi Pemerintah mempelajari dan menyusun satu Peraturan tentang Seksi, Biro, Dirkektorat dan Direktorat Jenderal. Unit-unit dan organisasi administrasi ini ditentukan dengan arah yang satu dengan kriterium kongkrit. Semua ketentuan seperti itu  dimasukkan dalam naskah dan naskah ini dilaporkan kepada Komite Tetap Majelis Nasional sebelum diberlakukan dan disepakati dalam  mesin aparat administrasi Negara».

Dalam masa bakti  Kongres Nasional ke-12, PKV telah menegaskan tugas-tugas  titik berat, di antaranya ada 2 tugas  besar. Yang pertama ialah terus membangun dan merektifikasi Partai Komunis dan yang ke-2 ialah membangun mesin aparat yang ramping, berdaya-guna dan berhasil-guna. Masalah memperhebat penggelaran yang sinkron proses meramping formasi kepegawaian dan restrukrisasi barisan pemimpin, pejabat pegawai dan pegawai negara pada waktu mendatang akan meningkatkan kualitas barisan pemimpin, pejabat pegawai dan pegawai negara, memenuhi tuntutan industrialisasi, modernisasi Tanah Air dan integrasi  internasional.

Komentar

Yang lain