Utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, pada 26 Maret, secara resmi menegaskan bahwa AS telah mengirimkan Rencana 15 poin kepada Iran melalui Pakistan. Langkah ini dipandang sebagai sinyal paling konkret menuju skenario pengakhiran konflik Timur Tengah melalui jalur diplomatik.

Utusan Khusus AS Steve Witkoff berbicara dalam pertemuan kabinet di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, pada 26 Maret /2026. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Langkah-langkah awal

Informasi mengenai Rencana 15 poin dari pemerintah AS telah beredar di media Barat selama beberapa hari, sebelum akhirnya dikonfirmasi secara resmi oleh utusan khusus Steve Witkoff pada 26 Maret. Meskipun rincian rencana tersebut belum dipublikasikan, informasi awal menunjukkan bahwa pihak AS menginginkan gencatan senjata selama 30 hari. Iran diminta untuk menghancurkan fasilitas nuklir di Natanz, Isfahan, dan Fordow, serta berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir untuk selama-lamanya. Washington juga meminta Teheran untuk menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), menyetujui pengawasan penuh IAEA terhadap seluruh infrastruktur nuklir yang tersisa, dan tidak melanjutkan pengayaan uranium.

Tuntutan lain dari AS adalah Iran harus membatasi jangkauan dan jumlah rudal, serta yang paling penting adalah membuka kembali Selat Hormuz. Sebagai imbalannya, seluruh sanksi terhadap Teheran akan dicabut, sekaligus mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memungkinkan pengenaan kembali sanksi yang cepat terhadap negara tersebut (snapback) juga akan dihapus. AS juga berkomitmen untuk mendukung produksi listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir sipil Bushehr milik Iran. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, menyatakan:

“Kami akan mempelajari bagaimana perkembangannya dan apakah kami dapat meyakinkan pihak Iran bahwa ini adalah titik balik dan mereka tidak memiliki solusi yang lebih baik. Kami menerima sinyal yang sangat jelas bahwa ini adalah sebuah kemungkinan (untuk mengakhiri konflik), dan jika kesepakatan tercapai, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Iran, bagi seluruh kawasan, dan bagi dunia”.

Bangunan hunian hancur setelah serangan udara AS dan Israel di Kota Tehran, Iran pada 23 Maret 2026. (Foto: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Masalah yang muncul saat ini adalah reaksi dari pihak Iran. Kantor berita Tasnim dari Iran, pada Kamis (26 Maret), melaporkan bahwa Teheran telah mengirimkan tanggapan resmi terhadap Rencana 15 poin yang diajukan oleh AS. Dalam tanggapannya, Iran menekankan perlunya menghentikan tindakan militer yang menyasar pada negara tersebut, sekaligus menciptakan kondisi untuk mencegah konflik terjadi kembali. Selain itu, Iran juga menuntut kompensasi atas kerugian, jaminan pelaksanaan komitmen ganti rugi, serta penghentian konflik di seluruh front yang terkait dengan sekutu-sekutunya di kawasan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, menyatakan:

“Mereka (pihak AS) telah mengajukan sejumlah ide, di antaranya Rencana 15 poin, namun disampaikan sebagai usulan yang berbeda di berbagai daerah. Semua hal ini telah disampaikan kepada para pemimpin negara dan kami akan menyampaikan pandangan jika diperlukan. Saat ini, kebijakan kami adalah terus melakukan perlawanan dan membela tanah air, dan kami tidak memiliki niat untuk bernegosiasi, juga tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung”.

Menurut para pengamat, tanggapan awal dari Iran menunjukkan sikap yang hati-hati sekaligus tegas. Raz Zimmt, Direktur program Iran di Institut Penelitian Keamanan Nasional Israel, menilai bahwa kepemimpinan Iran saat ini jelas memiliki ketertarikan terhadap gencatan senjata, tetapi tidak dengan harga berapa pun.

Risiko eskalasi tetap tinggi

Keputusan Presiden AS Donald Trump pada 26 Maret untuk kedua kalinya menunda “ultimatum” terkait rencana menyerang pembangkit listrik Iran jika Iran tidak mencabut blokade di Selat Hormuz selama 10 hari lagi, hingga 5 April mendatang. Penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi para pihak untuk mempertimbangkan opsi diplomatik, sekaligus membuka lebih banyak harapan untuk mengakhiri konflik melalui dialog. Namun, menurut Daniel Levy, setiap upaya dialog langsung antara AS dan Iran perlu mempertimbangkan faktor kunci, yaitu pandangan Israel. Menurut Daniel Levy, pemerintah Israel selama bertahun-tahun telah berhasil menetapkan kerangka kondisi bagi perundingan antara AS dan Iran, dan jika diperlukan, Israel dapat memengaruhi hasil perundingan tersebut.

Helikopter di kapal induk AS ikut serta dalam operasi serangan terhadap Iran. Foto: REUTERS.

Namun demikian, risiko eskalasi militer tetap sangat tinggi. Seiring dengan langkah-langkah diplomatik, AS juga terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan. Sekitar 40.000 serdadu AS telah dikerahkan ke Timur Tengah sejak konflik meledak, sementara ribuan marinir tambahan sedang dikirim ke wilayah tersebut. Gedung Putih, pada 25 Maret, juga memperingatkan akan melakukan serangan yang lebih kuat jika Iran tidak menerima kekalahan militer. Hal-hal ini dikhawatirkan akan berpotensi menghambat upaya diplomatik sejak tahap awal. Profesor hubungan internasional dan geopolitik di Universitas Cologne, Klemens Fischer, memperingatkan:

“Mereka (AS dan Israel) telah salah memperhitungkan tanggapan Iran karena jelas bahwa Iran telah mempersiapkan diri untuk hari ini selama lebih dari 40 tahun. Tentu saja, mereka mungkin dapat memenangkan konflik ini dalam hal militer, tetapi harga yang harus dibayar terus meningkat setiap hari, tidak hanya dari segi korban manusia dan uang, tetapi juga biaya politik yang akan sangat tinggi”.

Dari pihak Iran, para pejabat tinggi negara tersebut tetap sangat waspada terhadap perkembangan baru. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, pada 26 Maret memperingatkan adanya risiko terjadinya invasi yang menyasar pada sebuah pulau milik Iran dengan bantuan dari sebuah negara di kawasan yang tidak disebutkan namanya. Di media sosial X, Ghalibaf menyatakan bahwa pasukan Iran sedang memantau setiap perkembangan, sekaligus menegaskan bahwa jika terjadi serangan apa pun terhadap Iran, seluruh infrastruktur penting milik negara tersebut di kawasan akan menjadi sasaran dalam serangan balasan.