(VOVWORLD) -Vietnam sedang menggelarkan penggabungan unit administrasi. Ini merupakan kebijakan besar untuk merampingkan aparat, meningkatkan efisiensi manajemen, dan mengembangkan ekonomi. Penggabungan tersebut juga merupakan peluang untuk menata kembali ruang pembangunan nasional di tingkat daerah, mengatasi pembangunan yang terfragmentasi, investasi yang tersebar, dan alokasi sumber daya yang kurang efektif selama ini, memenuhi persyaratan pertumbuhan dua digit, dan menjadi landasan bagi Tanah Air untuk bangkit.
Vietnam saat ini memiliki 63 provinsi dan kota (57 provinsi dan 6 kota dibawah pusat yaitu: Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Da Nang, Hue, Hai Phong, dan Can Tho). Sejak penyatuan tanah air pada tahun 1975 sampai sekarang, Vietnam telah mengalami banyak kali pemisahan dan penggabungan unit administrasi tingkat provinsi.
Penggabungan provinsi merupakan kecenderungan yang positif dan tak terelakkan
 Doktor Nguyen Tien Dinh, mantan Deputi Menteri Dalam Negeri (Foto: VOV) |
Para ekonom memperkirakan bahwa penggabungan provinsi dan penghapusan tingkat kabupaten akan menghemat sekitar 262.500 miliar VND (11,2 miliar USD) per tahun, atau sekitar 3,8% PDB. Doktor Bui Duc Thu, mantan Wakil Kepala Badan Urusan Anggota, Komite Tetap Majelis Nasional, menilai bahwa penggabungan tingkat provinsi adalah kebijakan yang sangat betul dan tepat pada tujuan. Setelah penataan kembali provinsi dan kecamatan, ruang pengembangan ekonomi baru akan diperluas, masalah-masalah yang belum terselesaikan antardaerah, kawasan, dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah juga akan ditangani dan diselesaikan dengan cara yang lebih baik, turut mendorong pengembangan sosial-ekonomi tanah air. Sama pandangan dengan itu, Doktor Nguyen Tien Dinh, mantan Deputi Menteri Dalam Negeri, mengatakan:
“Pertama, penggabungan provinsi menciptakan sistem administrasi yang lebih ramping, kuat, efektif, dan efisien. Kedua, mengurangi biaya administrasi aparat, terutama memberikan ranah kepada daerah untuk berkembang dalam hal ruang, seperti lahan, pengembangan keunggulan masing-masing kawasan dan daerah.”
Melakukan perampingan dengan giat, tegas dan metodis
Pada beberapa tahun ini, Partai dan Negara telah menata kembali unit-unit administrasi, di antaranya menggabungkan sejumlah unit tingkat kecamatan menurut prinsip-prinsip yang menjamin standar mengenai pembagian batas-batas administrasi di setiap tingkat yang telah disetujui oleh Komite Tetap Majelis Nasional yang masih berlaku.
Terkait penggabungan tingkat provinsi, yang terkini, dalam Kesimpulan 127 tanggal 28 Februari 2025 tentang kelanjutan penataan dan perampingan aparat, Polit Biro dan Badan Sekretariat meminta untuk meneliti orientasi penggabungan sebagian provinsi, tidak melakukan pengorganisasian di tingkat kabupaten, menggabungkan sebagian unit di tingkat kecamatan; Melaksanakan model daerah bertingkat dua untuk menjamin perampingan, berhasilguna dan berdayaguna.
 Bui Hoai Son, Anggota Tetap Komisi Kebudayaan dan Pendidikan Majelis Nasional,(Foto: VOV) |
Dasar penelitian dalam penggabungan provinsi ialah meninjau secara komprehensif faktor-faktor: sejarah, budaya, tradisi, ekonomi, sosial, adat istiadat dan belajar pengalaman internasional. Ketika mengungkapkan kriteria penggabungan, Bui Hoai Son, Anggota Tetap Komisi Kebudayaan dan Pendidikan Majelis Nasional, mengatakan:
“Proses ini harus mengarah ke target pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengelolaan Negara, dan penciptaan kondisi yang paling kondusif bagi warga dan badan usaha. Kita perlu mengevaluasi penggabungan secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan pada faktor wilayah atau jumlah penduduk, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, budaya, sosial, infrastruktur, kapasitas pengelolaan, dan tingkat keterhubungan antardaerah secara keseluruhan.”
Pelaksanaan perampingan organisasi dan aparat di Vietnam merupakan suatu revolusi dan reformasi terhadap apa yang tidak sesuai untuk melaksanakan hal-hal yang baru, menciptakan ancang- ancang bagi tanah air untuk berkembang pesat pada waktu mendatang./.