(VOVworld) - Vietnam sedang dalam proses mencalonkan diri pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) masa bakti 2013-2016. Akan tetapi, akhir-akhir ini, beberapa perorangan dan organisasi pembelaan HAM orang Vietnam di luar negeri telah menyatakan bahwa Vietnam belum layak masuk ke dalam struktur antar pemerintah dari PBB untuk mempelajari situasi HAM di seluruh dunia, karena masih melakukan pelanggaran- pelanggaran terhadap HAM di dalam negeri. Ini merupakan satu penilaian yang kurang realis tentang prestasi HAM yang dicapai oleh Vietnam, dengan intrik menurunkan prestise dan peranan Vietnam di gelanggang internasional.
.jpg)
Dalam argumentasi yang diajukan semua organsiasi dan perseorangan ini, mereka beranggapan bahwa pemerintah Vietnam telah melakukan bentuk-bentuk penindasan dan ancaman terhadap orang-orang yang berjuang membela HAM di dalam negeri. Yang lebih kongkrit yalah mereka menyinggung beberapa orang dan beberapa blogger yang baru saja dijatuhi hukuman penjara karena telah melanggar hukum Vietnam dan beranggapan bahwa Pemerintah Vietnam tidak menghargai HAM. Mereka juga berkaok-kaok menyatakan bahwa mereka “perlu berbicara supaya seluruh dunia ini mengetahui bahwa Vietnam tidak melaksanakan setepatnya semua komitmen tentang kehormatan terhahdap HAM” dan berseru kepada Vietnam supaya pertama-tama memperbaiki prestasi HAM, membebaskan tahanan politik dan tahanan agama supaya punya cukup martabat mencalonkan diri atau menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Pertama-tama, perlu ditegaskan, prestasi- prestasi HAM yang dicapai oleh Vietnam telah dicatat komunitas internasional melalui Laporan Nasional menurut Mekanisme pemeriksaan periodik tentang HAM (UPR) dari Vietnam di Dewan HAM PBB pada September 2009. Semua negara telah memberikan apresiasi terhadap prestasi dan upaya Vietnam dalam mengembangkan dan membela HAM. Komunitas dunia melihat dengan jelas kebijakan yang konsekwen dari Negara Vietnam yalah menghormati semua HAM tentang politik, sipil, ekonomi, kebudayaan dan sosial. Justrtu karena bisa menjamin semua HAM, maka bidang-bidang ekonomi, sosial, kebudayaan di Vietnam telah mengalami perkembangan-perkembangan besar, terutama pada tahun-tahun melakukan usaha penmbaruan. Laju pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai tingkat tinggi terus-menerus sebanyak lebih dari 7% per tahun selama lebih dari satu dekade ini, dikaitkannya pertumbuhan ekonomi dengan pemecahan dengan baik atas semua masalah sosial justru merupakan pelaksanaan- pelaksanaan yang efektif smeua kebijakan demi manusia di Vietnam. Semua prestasi besar dalam usaha pembaruan yang dilakukan Vietnam selama 35 tahun ini telah menciptakan syarat kepada Vietnam untuk semakin bisa menjamin secara lebih baik semua HAM, khususnya semua hak tentang sosial- ekonomi dan kebudayaan.
Oleh karena itu, semua argumentasi yang diajukan semua organisasi dan perseorangan beranggapan bahwa pemerintah Vietnam “membatasi hak kebebasan berbicara, kebebasan pers”, menyamakan semua pelanggar hukum yang ditindak dengan “para aktivis politik” dan menguar-uarkan bahwa Vietnam tidak menepati semua komitmen tentang penghormatan terhadap HAM atau kurang menghargai HAM adalah tidak punya dasar, tidak bisa menipu siapapun, demi tujuan keuntungan perseorangan atau kelompok orang. Undang-Undang Dasar dan hukum Vietnam melarang semua tindakan yang menyalahgunakan agama dan HAM untuk mendestabilkan politik, sosial, merugikan keamanan nasional, menyabot persatuan besar nasional. Semua orang yang melanggar hukum, tanpa memperdulikan etnis atau agama manapun, semuanya diajukan ke depan pengadilan Vietnam sesuai dengan ketentuan hukum. Itu adalah hal yang dilaksanakan oleh semua negara di dunia untuk membela wewenang hukum. Dan Vietnam bukan satu kekecualian. Oleh karena itu, di Vietnam tidak ada apa yang dinamakan “tahanan hati nurani, “tahanan politik” atau "tahanan agama”, yang ada hanya warga negara yang hidup dan bekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan hukum atau yang diadili sesuai dengan hukum saja.
Hal yang perlu untuk mempelajari situasi HAM di dalam satu negara, pertama-tama harus meninjau apa yang sudah dilakukan pemerintah di negara itu bagi rakyat untuk dapat memiliki kehidupan yang semakin lebih beerkecukupan secara materiel maupun spiritual, terutama di negara-negara miskin atau sedang berkembang seperti Vietnam. Begitulah isi-isi yang sangat fundamental dari HAM. Tetapi, beberapa organisasi dan perorangan ketika bicara besar bahwa Vietnam melanggar HAM tidak melakukan hal seperti itu. Beberapa perorangan yang mereka uarkan sebagai “aktivis politik”, “tahanan-tahanan agama”, “tahanan hati nurani” pada hakekatnya adalah orang-orang yang melanggar Undang-Undang, diadili secara terbuka menurut perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Sosialis Vietnam. Langkah-langkah penangkalan yang dilakukan pemerintahan berbagai tingkat untuk mencegah perilaku pembangkangan menentang atau diadili oleh pengadilan terhadap orang-orang yang melanggar Undang-Undang bukanlah tindakan yang melangar HAM, tapi justru bertujuan untuk membuat warga dapat hidup di dalam satu negeri yang damai dan stabil.
Resolusi tentang pembentukan Dewan HAM PBB pada 15 Maret 2006 telah menunjukkan bahwa semua anggota dalam Dewan HAM PBB harus mencapai patokan yang paling tinggi dalam mendorong dan membela semua HAM. Dengan konsisten menjalankan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan mendorong aktivitas Negara hukum, semua HAM di Vietnam semakin terjamin secara nyata telah memperlihatkan bahwa informasi finahan oleh semua organisasi dan perorangan terhadap Vietnam kurang kemanusiaan dan tidak benar. Di samping itu, politik konsekwen Vietnam ialah berupaya bersama dengan komunitas internasional mendorong usaha memperoleh dan membela HAM bagi rakyat di dunia. Oleh karena itu, Vietnam harus ikut menjadi anggota Dewan HAM PBB supaya bersama-sama dengan negara-negara melaksanakan HAM, bersama-sama berbagi pengalaman-pengalaman Vietnam yang sukses di bidang ini. Dengan komitmen-komitmen yang kuat dalam menjamin HAM dan pengalaman-pengalaman secara nyata, Vietnam pasti akan memegang secara baik peranan ini dan akan memberikan sumbangan-sumbangan aktif pada urusan umum dari Dewan HAM PBB demi satu dunia yang damai, sejahtera dan setara./.