Mengambil pendapat rakyat untuk mengamandir UUD 1992

Instruksi Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) yang ditanda-tangani pemberlakuannya oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV Nguyen Phu Trong pada 28 Desember 2012 dan Resolusi Majelis Nasional (MN) yang ditanda-tangani pemberlakuannya oleh Ketua MN Nguyen Sinh Hung pada hari yang sama, semuanya menegaskan bahwa penyelenggaraan pengambilan pendapat rakyat atas rancangan amandemen UUD-1992 merupakan aktivitas politik yang penting, besar dan luas di seluruh Partai Komunis, seluruh rakyat dan sistim politik. Hal ini bertujuan mengembangkan hak kedaulatan, kearifan dan keinginan rakyat; meningkatkan kesedaran dan tanggung jawab dari setiap perseorangan, badan dan organisasi terhadap amandemen UUD, pelaksanaan UUD dan Undang-Undang, turut membangun Negara hukum Sosialis Vietnam.

Menurut Phan Trung Ly, Ketua Komisi Perundang-undangan MN, Kepala Badan Penyunting Rancangan Amandemen UUD-1992, rancangan amandemen UUD tersebut merupakan kristalisasi dari proses kerja dan partisipasi dari pakar dan ilmuwan dari pusat sampai daerah melalui berkali-kali evaluasi terhadap pelaksanaan UUD dan semua gelombang pengambilan pendapat, khususnya pendapat anggota MN pada persidangan MN baru-baru ini. Dia juga menegaskan bahwa rakyat memainkan peranan yang sangat penting dalam menyusun dan mengamandir UUD. Semua UUD Vietnam sebelumnya seperti UUD -1959, UUD -1980, UUD -1992 dan amandemen UUD -1992 dan amandemen serta penambahan tahun 2001, semuanya dilakukan dengan mengambil pendapat rakyat.

Bapak Phan Trung Ly berbicara pada jumpa per tentang masalah ini
(Foto: vtv.vn)

Pada kali ini, pendapat rakyat juga akan dihimpun dan disintesakan secara cukup lengkap dan akurat, serta dipelajari untuk diterima dan dipaparkan secara serius  untuk menyempurnakan Rancangan amandemen UUD-1992. Profesor Muda, Doktor Nguyen Viet Thong, Anggota Badan Penyunting Rancangan amandemen UUD-1992 memberitahukan bahwa pekerjaan mengambil  pendapat berbagai lapisan rakyat yang luas menjadi cara guna menegaskan kekuasaaan  rakyat sebagai watak UUD. 

Dia mengatakan: “Pada kenyataannya, UUD - 1946 yang penyusunannya dibimbing oleh Presiden Ho Chi Minh  menetapkan: rakyat berhak mengesahkan UUD. Pasal 2 UUD  yang sedang berlaku menegaskan bahwa semua kekuasaan negara adalah milik rakyat. Penegasan itu adalah benar. Rakyat tidak hanya melaksanakan kekuasaan negara melalui MN, Dewan Rakyat, tetapi Rakyat juga berhak melaksanakan kekuasaan negara melalui semua badan- badan lain”.

Menurut Badan Penyunting Rancangan amandemen UUD-1992, rakyat memberikan pendapat melalui langsung memberikan pendapat atau melalui naskah tertulis kepada semua badan dan organisasi, melakukan perbahasan di semua konferensi, lokakarya, sarasehan atau melalui Portal MN pada nama domain http://duthaoonline.quochoi.vn dan berbagai media massa. Semua akademi, sekolah tinggi, institut penelitian, Front Tanah Air Vietnam, semua organisasi sosial-polisik, organisasi politik - sosial profesional,  organisasi sosial – profesi dan ormas lain juga melakukan pengambilan pendapat rakyat. Menurut Wakil Ketua merangkap Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam, Vu Trong Kim, Front Tanah Air Vietnam akan menggelarkan rencana mengambil sumbangan pendapat rakyat terhadap rancangan amandemen UUD -1992 dengan berbagai macem bentuk seperti menyelenggarakan lokakarya dan sarasehan dengan banyak tema dan isi, guna menggerakkan semua lapisan rakyat, para cendekiawan, intelektual, pemuka agama, orang Vietnam di luar negeri supaya dengan terus terang memberikan pendapat kepada seluruh isi rancangan amandemen UUD -1992.

Berlangsung selama tiga bulan (dari 2 Januari sampai 31 Maret 2013), pengambilan pendapat rakyat atas rancangan amandemen UUD - 1992 diharapkan menjadi gelombang aktivitas politik – hukum yang penting, besar dan luas di kalangan rakyat, supaya semua orang bisa bersama-sama membangun Negara hukum Sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat./.