(VOVworld) – Pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi dan Rancangan Amandemen atas Undang-Undang (UU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah isi yang dibahas dalam agenda persidangan ke-4 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 pada dua hari mendatang.
Rancangan amandemen atas UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah diumumkan untuk mengambil sumbangan pendapat dari rakyat dan disampaikan kepada MN untuk diesahkan dalam persidangan ini. Ini merupakan satu Rancangan UU dengan ketentuan-ketentuan yang implementatif, dengan penerapan sanksi yang cukup kuat dan membatasi semaksimal mungkin kelemahan yang bisa disalah-gunakan oleh para koruptor. Amandemen UU kali ini untuk terus meningkatkan kualitas semua sistim pencegahan korupsi merupakan tugas kunci, khususnya ialah memperkuat keterbukaan dan transparansi aktivitas kedinasan yang dikaitkan dengan langkah-langkah meningkatkan tanggung jawab menjelaskan dari barisan kader dan pegawai negara.
Persidangan ke-4 Majelis Nasional Vietnam
(Foto: baoninhbinh.gov.vn)
Ketika melakukan perbahasan di aula, beberapa anggota MN beranggapan bahwa amandemen atas UU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kali ini harus mengubah beberapa mekanisme untuk meningkatkan sifat menangkal dan mencegah perilaku korupsi. Nguyen Ba Truyen, anggota MN dari propinsi Lam Dong mengatakan “Ada beberapa penyebab yaitu mekanisme berjuang untuk memberantas korupsi. Kalau kita membolehkan memantau beberapa obyek dan mengambil ketentuan kongkrit, saya berfikir koruptor bisa tertangkap. Kalau kita tidak mengamandir mekanisme itu, maka perjuangan memberantas korupsi tidak mendatangkan efektivitas”.
Pada kenyataannya, pelaporan harta benda menurut UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada 2005 tetap bersifat formal saja, sedangkan pelapornya tidak benar dan tidak kena. Jika ingin mencegah dan memberantas korupsi maka harus berhasil mengontrol harta benda semua perseorangan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pemegang jabatan.
Berbicara " tidak " terhadap korupsi.
(Foto: dantri.com.vn)
Oleh karena itu, amandemen atas UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kali ini berfokus menyempurnakan ketentuan dalam mengumumkan hasil pelaporan harta benda, pendapatan di tempat kerja dan tempat tinggalnya; selangkah demi selangkah memperluas jumlah pelapor dan skala pelaporan harta benda, pendapatan kader, anggota Partai, pegawai negara; mengkralifikasikan asal usul dan menangani harta benda dan pendapatan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Melalui itu, menentukan secara lebih kongkrit lagi pelaksanaan secara terbuka dan transparan harta benda dan pendapatan. Opini umum menaruh perhatian besar dan sepakat dengan perubahan-perubahan tersebut.
Bapak Luong Ngoc Son, seorang warga kota Hanoi mengatakan: “Solusi yang paling penting ialah kalau kita ingin berhasil mencegah dan memberantas korupsi, maka pertama-tama kita harus melaksanakannya secara demokratis, terbuka dan transparan. Jika kita tidak bisa melaksanakan hal ini maka pencegahan dan pemberantasan korupsi akan sangat sulit dilakukan”.
UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diamandir
Semua isi yang diamandir dalam UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kali ini memanifestasikan tekad Partai Komunis dalam memundurkan kebobrokan korupsi, memenuhi keinginan rakyat. Bapak Tran Dinh Tru, seorang warga kota Hanoi mengatakan: “Untuk mengembangkan semangat mencegah korupsi dari seluruh rakyat, maka semua pemegang jabatan dituntut harus melaporkan harta bendanya. Pelaporan harta benda dilakukan supaya seluruh rakyat mengetahui dan mengelolanya, dengan demikian baru dapat memberantas korupsi".
Salah satu diantara isi-isi yang paling penting dalam amandemen atas UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kali ini ialah pengubahan pola Badan Pengarahan Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Bersamaan dengan menyempurnakan struktur pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut pola yang baru, rancangan amandemen atas UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kali ini terus menyempurnakan mekanisme dan kebijakan, menggunakan sumber daya manusia dalam mencegah dan memberantas korupsi, memperjelas hubungan antara Badan Pengarahan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan badan-badan fungsional Negara serta mengembangkan secara maksimal peranan pengawasan dari rakyat dalam mencegah dan memberantas korupsi./.