(VOVworld) - Undang-Undang tentang Perumahan (amandemen) adalah salah satu diantara isi-isi yang dibahas  pada persidangan ke-26 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam yang berlangsung pada pekan ini. Banyak pendapat menyepakati haluan melonggarkan prasyaratan bagi orang asing untuk memiliki rumah yang seiring dengannya menjamin hak kepemilikan orang Vietnam, sesuai dengan Undang-Undang Dasar - tahun 2013 (UUD-2013) tentang hak manusia dan hak warga negara. 

Menteri Pembangunan Vietnam, Trinh Dinh Dung
memaparkan  Undang-Undang tentang Perumahan (amandemen)
(Foto: vov.vn)

Menurut RUU tentang Perumahan (amandemen), orang Vietnam  di luar negeri  punya berbagai hak dan kewajiban seperti halnya dengan warga negara di dalam negeri misalnya memiliki rumah tanpa membatasi jumlah bersamaan itu diizinkan menjual, menghadiahkan, memberikan, menggadaikan dan mewariskan-nya. Organisasi dan perseorangan asing yang sedang beraktivitas di Vietnam juga berhak memiliki rumah di proyek-proyek. Bagi  organisasi, waktu kepemilikan maksimal tidak melewati waktu  seperti yang tercantum dalam surat pengakuan investasi. Bagi perseorangan, waktu kepemilikan rumah adalah 50 tahun  dan bisa diperpanjang lagi.

Mendorong integrasi internasional.

Menteri Pembangunan Vietnam, Trinh Dinh Dung mengatakan bahwa melonggarkan prasyaratan  pembelian dan  kepemilikan rumah bagi  diaspora Vietnam  dan orang asing  bertujuan menyerap  sumber daya dan  talenta. Hal ini sesuai dengan  kebiasaan internasional, turut  mendorong integrasi internasional.

Setuju dengan  haluan yang diperluas bagi  diaspora Vietnam di luar negeri, organisasi dan perseorangan asing di Vietnam berhak memiliki rumah, Kepala Komisi Pertahanan dan Keamanan Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Kim Khoa mengatakan: “Saya setuju memperluas kasus kepemilikan rumah bagi orang asing di Vietnam. Tapi bagi orang Vietnam di luar negeri dengan martabat sebagai orang asing harus ada ketentuan lain sesuai dengan pandangan politik hubungan luar negeri dan UUD baru. Bagi orang asing sisanya dan orang asing yang tidak berkewarga-negaraan harus ada penggolongan bagi orang asing yang tidak berkewarga-negaraan yang sedang tinggal sementara di Vietnam. Orang asing yang sedang tinggal sementara di Vietnam dan punya cukup syarat akan ditinjau untuk tinggal menetap dan berhak memiliki rumah”.

Akan tetapi, beberapa pendapat menganggap bahwa di bidang ini harus ada lebih banyak ketentuan untuk menjamin keamanan politik Tanah Air, khususnya di daerah yang penting. Menurut Kepala Komisi Perundangan-undangan MN Vietnam, Phan Trung Ly, harus ada ketentuan yaitu tidak boleh membeli rumah di daerah-daerah khusus, membatasi jumlah rumah yang dibeli di satu daerah; membatasi jumlah apartemen yang dibeli di satu gedung apartemen.

Tentang ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan (amandemen) bagi orang Vietnam di luar negeri, Ketua Komisi Ekonomi MN Vietnam, Nguyen Van Giau berpendapat bahwa UUD telah menegaskan orang Vietnam di luar negeri merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari komunitas bangsa Vietnam. Oleh karena itu, semua ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan (amandemen) harus sesuai dengan ketentuan ini, jangan ada perbedaan.

Harus menjamin hak warga negara terhadap rumah sesuai dengan UUD 2013

Dalam Undang-Undang tentang Perumahan harus ada kebijakan-kebijakan yang merangsang perkembangan rumah-rumah supaya penduduk bisa memiliki rumah sesuai dengan UUD baru tentang hak manusia dan hak warga negara. Menurut Kepala Ombudsman Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Duc Hien, Vietnam harus menciptakan mekanisme dan kebijakan yang singkron untuk menyerap partisipasi dari investor  properti lebih banyak lagi agar rakyat menikmati lebih banyak kesejahteraan sosial. Namun, dalam RUU ini harus menetapkan lebih jelas prioritas dan mekanisme  untuk mengatasi  keterbatasan tentang rumah murah dalam waktu lalu. Yang ke-2 ialah Negara membuat mekanisme  investasi seperti mengambil anggaran keuangan perkembangan perumahan terpadu, diantaranya ada rumah murah. Kepala Komisi urusan Masalah-Masalah Sosial Majelis Nasional Vietnam, Ibu Truong Thi Mai memberitahukan:  “Pandangan pertama ialah harus menjamin hak warga negara tentang  perumahan menurut UUD-2013. Negara harus bertanggung jawab atas hak ini. Saya minta  agar dalam investasi rumah yang ditugasi kepada organisasi dan perseorang, bukan Negara, ketika dilakukan harus transparan, nilai rumah supaya diperhitungkan  secara tepat dan  lengkap”.

Selama beberapa tahun belakangan ini,  Negara  membuat banyak kebijakan tentang perumahan untuk keluarga miskin, keluarga yang menjumpai kesulitan, orang yang  mendapat kebijakan prioritas. Perihal RUU tentang Perumahan (amandemen) kali ini melonggarkan hak tentang perumahan untuk orang asing di Vietnam dan diaspora Vietnam di luar negeri dan menjamin hak kepemilikan rumah untuk orang Vietnam turut menyesuaikan secara lebih menyeluruh bidang perumahan, sesuai dengan UUD-2013 dan mendorong integrasi  internasional./.