(VOVWORLD) - Konferensi Menteri Luar Negeri (Menlu) Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ke-52 (AMM-52) dan semua konferensi yang bersangkutan baru saja berakhir di Bangkok, Ibukota Thailand pada akhir pekan lalu. Di samping mengungkapkan serentetan masalah panas di kawasan, masalah Laut Timur telah menyerap perhatian khusus dari konferensi ini, baik dalam ASEAN maupun dalam negara-negara mitra luar ASEAN. Terhadap pernyataan-pernyataan yang terus-terang dan gigih dengan semangat konstruktif dari Deputi Perdana Menteri (PM), Menlu Vietnam, Pham Binh Minh di konferensi ini, banyak negara telah memberikan persetujuannya dan dukungan yang kuat.
 Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh (Foto: VGP) |
Laut Timur sudah selalu merupakan isi yang banyak dibahas di konferensi-konferensi ASEAN. Dan kali ini tidak terkecualikan, terutama pada latar belakang di Laut Timur baru-baru ini, kelompok kapal survei Hai Yang 8 dari Tiongkok dan semua kapal pengawalannya secara congkak beraktivitas dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, melanggar kedaulatan dan hak kedaulatan Vietnam.
Kekuatan yang adil dari Vietnam
Pelanggaran yang dilakukan kelompok kapal survei Hai Yang 8 merupakan tindakan congkak, tanpa memperdulikan celaan dari opini umum regional dan internasional. Menghadapi pelanggaran terhadap zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen-nya yang sudah terlampau jelas, Vietnam sepenuhnya punya hak dalam melaksanakan langkah-langkah yang gigih dan telenta untuk membela kedaulatannya dengan semangat damai.
Semangat itu juga dibawa oleh Vietnam ke Konferensi AMM-52 dan semua konferensi yang bersangkutan kali ini di Bangkok, Ibukota Thailand. Di semua konferensi tersebut, Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh telah menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tiongkok tersebut tidak hanya menjadi lebih serius, melainkan juga perkembangan-perkembangan yang menegangkan di Laut Timur ini telah menggerus kepercayaan, meningkatkan ketegangan dan berpengaruh langsung terhadap perdamaian, kestabilan, keamanan, keselamatan, kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut Timur, melanggar DOC dan bertentangan dengan komitmen mempertahankan lingkungan yang kondusif bagi perundingan COC. Vietnam meminta kepada ASEAN supaya mempertahankan persatuan dan suara bersama, menegaskan kembali berbagai prinsip dan komitmen terhadap perdamaian dan kestabilan, berseru mengekang diri, tidak menjalankan tindakan-tindakan sepihak yang merugikan proses dialog dan kerjasama regional, merintangi aktivitas-aktivitas ekonomi yang sah dari semua negara pesisir serta upaya menyusun COC secara berdaya-guna dan substantif.
Keterus-terangan dan kegigihan Vietnam dalam membela kedaulatan dengan semangat konstruktif telah menerima dukungan kuat dari semua negara dalam dan luar kawasan. Para Menlu ASEAN telah mengeluarkan Pernyataan Bersama, di antaranya ada pernyataan-pernyataan keras yang untuk pertama kalinya berseru kepada semua pihak supaya menghindari tidakan-tindakan meningkatkan ketegangan di Laut Timur dengan melakukan reklamasi lapangan atau dengan insiden-insiden yang serius. Semua aktivitas reklamasi, khususnya insiden-insiden serius yang sedang berlangsung di Laut Timur, telah menggerus kepercayaan, meningkatkan ketegangan dan merugikan perdamaian keamanan dan kestabilan di kawasan. ASEAN menegaskan kembali makna penting dari usaha menaati hukum internasional dan UNCLOS 1982, berseru kepada semua pihak supaya mengekang diri, tidak melakukan militerisasi dan menghindari tindakan-tindakan yang merumitkan situasi, memecahkan sengkata dengan langkah damai, di atas dasar hukum internasional dan UNCLOS 1982. Semua negara ASEAN berkomitmen terus mempertahankan upaya melekasanakan DOC secara berhasil-guna dan lengkap dan cepat mencapai COC.
Tidak hanya ada negara-negara ASEAN, melainkan juga ada negara-negara luar ASEAN seperti Amerika Serikat (AS), Australia dan Jepang yang mengeluarkan pernyataan yang mengutuk intervensi Tiongkok terhadap wilayah laut yang masuk kedaulatan Vietnam, di antaranya menekankan bahwa kegarangan Tiongkok baru-baru ini di Laut Timur merupakan bukti yang sangat mengkhawatirkan tentang sebuah negara yang congkak meremehkan hukum dan diplomatik internasional. Dalam pernyataan-nya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS telah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam atas informasi intervensi Tiongkok terhadap aktivitas-aktivitas eksploitasi permigasan Vietnam di Laut Timur dan menyatakan bahwa tindakan Tiongkok mengancam ketahanan energi di kawasan.
Hukum internasional harus dihormati dan ditempatkan di depan
Bisa ditegaskan bahwa dunia maju sekarang ini tidak menerima perilaku-perilaku yang tidak menurut hukum dan kekerasan. Keadilan sedang menciptakan kekuatan bagi Vietnam dalam perjuangan membela kedaulatan laut dan pulau. Dan bisa dilihat secara jelas bahwa, ketika komunitas internasional melihat keadilan Vietnam, melihat semangat damai dan haluan konsekuen dari Vietnam dalam menghormati hukum internasional, maka usaha membela kedaulatan laut dan pulau yang suci dari Tanah Air yang dijalankan Vietnam di Laut Timur bisa mendapat banyak syarat yang lebih kondusif.
Persatuan dan kesatuan ASEAN dalam memecahkah ketegangan-ketegangan di Laut Timur dibangun di atas fundasi standar hukum internasional serta tanggung jawab terhadap perdamaian, kestabilan dan keamanan di kawasan serta di dunia. Yaitu sengketa-sengketa di Laut Timur harus dipecahkan dengan langkah-langkah damai, tidak menggunakan kekerasan, membela kebebasan pelayaran dan penerbangan di kawasan, menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Pandangan ASEAN yang tunggal tersebut juga merupakan pendirian bersama di dunia sekarang ini serta mayoritas negara adi kuasa di dunia ketika mengadakan perbahasan dan memecahkan ketegangan-ketegangan di Laut Timur.