(VOVworld) - Bersamaan dengan penempatan secara tidak sah anjungan minyak  di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, Tiongkok terus-menerus memberikan keterangan yang salah tentang isi surat dinas dari almarhum Perdana Menteri  Pham Van Dong (surat dinas –tahun 1958) untuk beranggapan bahwa Vietnam mengakui Tiongkok punya kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly). Doktor Nguyen Toan Thang, Wakil Kepala jurusan Hukum Internasional dari Institut Hukum Hanoi, ketika mengungkapkan  surat dinas ini dari sudut hukum internasional menunjukkan bahwa Tiongkok telah sepenuhnya salah ketika menyalah-gunakan surat dinas ini untuk mengklaim  kedaulatan. 

Pada tanggal 4 September 1958, Pemerintah Tiongkok secara sepihak mengeluarkan pernyataan tentang laut teritorial pada latar belakang Konferensi pertama Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mencapai permufakatan tentang soal menetapkan lebarnya laut teritorial antar-negara, oleh karena setiap negara  secara sepihak mengeluarkan klaim yang berbeda-beda, diantaranya tuntutan Amerika Serikat ialah lebarnya laut teritorial  ialah 3 mil laut, negara-negara lain ialah 4,5 mil laut, sedangkan Tiongkok ialah 12 mil laut. Pada tanggal 14 September 1958, Perdana Menteri Republik Demokrasi Vietnam (yang sekarang adalah Repubulik Sosialis Vietnam), Pham Van Dong  telah mengirim surat dinas kepada Perdana Menteri Tiongkok, Chu Enlai yang antara lain menegaskan: “Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam  mencatat dan menyetujui pernyataan tertanggal 4 September  1958 dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang menetapkan  wilayah  laut Tiongkok….”.

Cara berfikir yang kurang lempang, tidak sesuai dengan Hukum Internasional.

Berfikir tentang surat dinas-tahun 1958, pihak Tiongkok beranggapan bahwa dalam pernyataan tentang laut teritorial -1958, Tiongkok  telah menunjukkan: skala laut teritorial sejauh 12 mil laut diterapkan terhadap semua pulau Tiongkok yang terdiri dari  kepulauan Sisha dan  Nansha (yaitu Hoang Sa dan Truong Sa milik Vietnam); Surat dinas-1958 telah “mencatat dan menyetujui” keputusan  tentang  wilayah laut Tiongkok, maka itu adalah pengakuan  dan persetujuan terhadap  haluan  wilayah Tiongkok, karena  haluan tentang  laut teritorial sumbernya ialah kedaulatan wilayah. Doktor Nguyen Toan Thang menunjukkan bahwa pernyataan Tiongkok tertanggal 4 September 1958 adalah pernyataan tentang teritorial laut, artinya pernyataan tentang wilayah laut, bukanlah pernyataan tentang kedaulatan wilayah. Surat dinas - tahun 1958 menunjukkan mencacat dan menyetujui  tentang lebar laut  teritorial  yang dinyatakan oleh Tiongkok ialah 12 mil laut, oleh karena itu tidak bisa disamakan dengan menyetujui  lebar  laut teritorial dengan pengakuan atas kedaulatan wilayah. Seiring dengan itu, masalah wilayah  dan pernyataan tentang pembentukan wilayah laut  adalah dua masalah yang berbeda-besa. Pernyataan Tiongkok tentang pembentukan lebar laut teritorial terhadap semua pulau milik Tiongkok tidak boleh menyimpulkan bahwa Tiongkok punya kedaulatan terhadap semua pulau itu. Di segi lain, pernyataan laut teritorial - tahun 1958 tidak boleh menegaskan bahwa Tiongkok punya kedaulatan terhadap pulau-pulau yang dituntut oleh Tiongkok, oleh karena itu tidak bisa berfikir karena Tiongkok menyatakan laut teritorial terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa (yang  termasuk dalam wilayah Vietnam), maka mereka punya kedaulatan terhadap pulau-pulau ini. Menurut ketentuan hukum internasional, pernyataan ini hanya mengikat Tiongkok, tapi tidak dengan sendirinya berlaku dan mengikat negara-negara lain. Dengan sifatnya  ialah  sebagai pernyataan sepihak, Tiongkok bisa mengeluarkan tuntutan terhadap pulau-pulau yang sedang menjadi obyek sengketa dengan negara-negara lain, tapi pernyataan itu tidak menciptakan kedaulatan Tiongkok terhadap pulau-pulau  ini. Menurut prinsip  tanah menguasai  laut, laut teritorial terbentuk dari wilayah daratan atau pulau, tapi pernyataan  sepihak tentang  pembentukan laut teritorial  tidak  bisa diberikan kepada negara-negara yang mengklaim kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, pernyataan sepihak Tiongkok  tentang pembentukan  laut teritorial terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa  tidak menciptakan kedaulatan kepada Tiongkok  dan tidak berlaku terhadap Vietnam; dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa selama-lamnya  merupakan satu bagian dari wilayah Vietnam.

Surat Dinas tahun 1958 tidak melepaskan  kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa

             Pada kenyataan-nya dan kalau ditinjau dari bidang hukum, pada  saat tahun 1954, Vietnam untuk  sementara terpecah menjadi dua bagian dengan garis sementara yalah garis paralel 17 derajat. Dasar hukum internasional yang penting pada situasi ini yalah Konferensi Jenewa tentang penegakan kembali perdamaian di Indocina dan Perjanjian Jenewa yang ditandatangani pada 21 Juli tahun 1954.

Dalam pernyataan terakhir yang dikeluarkan pada Konferensi ini, semua fihak peserta berkomitmen menghargai kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan negara dan keutuhan wilayah Vietnam, akan tetapi berdasarkan pada situasi nyata, Pemerintah Republik Vietnam untuk sementara mengelola bagian negeri dari garis paralel 17 derajat ke sebelah Selatan, Pemerintah Republik Demokrasi  Vietnam untuk sementara mengelola bagian negeri  dari garis paralel 17 derajat ke sebelah Utara.

  Di atas dasar ketentuan dari Perjanjian Jenewa, Pemerintah Republik Vietnam telah meneruskan pelaksanaan kedaulatan Vietnam  yang sudah ada sejak lama terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa, melalui naskah-naskah pengelolaan administrasi dan aktivitas-aktivitas pelaksanaan kedaulatan pada kenyataannya. Itulah alasan mengapa angkatan laut Republik Vietnam telah dengan gigih berjuang membela kedaulatan wilayah, menentang agresi yang dilakukan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa pada tahun 1974. Dan karena menduduki kepulauan Hoang Sa dengan kekerasan, melanggar secara serius semua ketentuan Hukum Internasioal, keberadaan Tiongkok sekarang di kepulauan Hoang Sa tidak melahirkan adanya kedaulatan terhadap Tiongkok.

Pada latar belakang seperti itu, setelah Perjanjian Jenewa tahun 1954, Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam untuk sementara mengelola wilayah sebelah Utara  dari garis paralel 17 derajat, maka tidak punya wewenang terhadap kepulauan Hoang Sa yang terletak di sebelah Selatan garis paralel 17 derajat. Oleh karena itu, Surat Dinas 1958 hanya berlaku terhadap isi yang diungkapkan dalam naskah dan hanya bersangkutan dengan masalah-masalah yang termasuk wewenang Pemerintah Republik Demokratik  Vietnam. Isi Surat Dinas dari Perdana Menteri Pham Van Dong hanya memanifestasikan sikap politik dan hubungan antara Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam dengan Tiongkok, menegaskan “mencatat dan menyetujui” dari Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam terhadap pernyataan Tiongkok tentang lebar laut teritorial  sejauh 12 mil laut, tapi mutlak tidak melepaskan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa./.