(VOVworld) - Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-14, pada persidangan ke-3 yang berlangsung dari 12-22 September ini, telah membahas isi Undang-Undang tentang Pembentukan Asosiasi untuk menyempurnkan rancangan undang-undang ini dan disampaikan kepada MN untuk cepat diesahkan dan digelarkan dalam praktek kehidupan. Pesan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Asosiasi ialah Negara  menjamin dan menciptakan syarat yang kondusif  kepada warga negara untuk melaksanakan hak pembentukan asosiasi  menurut ketentuan Undang-Undang Dasar  (UUD).  

Asosiasi-asosiasi di Vietnam berkembang secara beraneka ragam dengan skala dan sifat aktivitas  yang bebeda-beda. Terhitung sampai bulan Desember 2014 di seluruh  Vietnam,  ada kira-kira 52 565 asosiasi, diantaranya ada 483 asosiasi yang beraktivitas dengan skala nasional dan sisanya beraktivitas dengan skala daerah.  Beberapa asosiasi  ditetapkan sebagai organisasi sosial-politik. Asosiasi-asosiasi sisanya ditetap sebagai organisasi sosial-kejuruan, organisasi sosial-kemanusiaan. Semua asosiasi ini  emakin memainkan peranan yang positif dalam memberikan masukan dan kritik sosial tentang haluan dan garis politik dari Partai Komunis Vietnam, kebijakan dan hukum dari Negara, program dan proyek perkembangan sosial-ekonomi   Pemerintah dan  daerah.

Hak membentuk asosiasi  dari warga negara  ditentukan oleh UUD

Kalau di Vietnam, ada aosiasi  yang jumlahnya  besar adalah karena  asosiasi, organisasi dan gabungan asosiasi  seperti itu  dianggap salah satu diantara  hak-hak  dasar dari warga negara yang tercantum secara jelas oleh Negara Vietnam dalam semua UUD. Kongkritnya, pasal 10 dari UUD yang pertama,  tahun 1946 menunjukkan secara jelas: “Warga negara Vietnam punya hak kebebasan berbicara, kebebasan penerbitan, kebebasan berorganisasi dan kebebasan berkeyakinan,  kebebasan  berdomisili  dan berpergian di dalam dan di luar negeri. Pasal 25 dari UUD tahun 1959 menunjukkan: “Warga negara Republik Demokrasi  Vietnam punya hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan  pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan membentuk asosiasi, kebebasan berdemonstrasi. Negara menjamin  persyaratan-persyaratan materiel  yang perlu  bagi warga negara untuk  bisa memperoleh  hak-hak itu”.  Pasal 67 dari UUD tahun 1980  mengatakan: “Warga negara  punya hak-hak kebebasan  berbicara, kebebasan pers, kebebasan beroganisasi, kebebasan membentuk asosiasi, kebebasan berdemonstrasi sesuai dengan kepentingan  sistim politik sosialisme dan  rakyat”. Pasal 69 dari UUD  tahun 1992 menentukan: “Warga negara punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, punya hak mendapat informasi, kebebasan berorganisasi, kebebasan membentuk asosiasi dan kebebasan berdemonstrasi  menurut  ketentuan dari undang-undang”. Sedangkan, pasal 25 dari UUD tahun 2013  menegaskan: “Warga negara punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, bisa mendekati informasi, kebebasan berorganisasi dan kebebasan berdemonstrasi”. Bukan begitu saja, Negara Vietnam juga menjamin  dan membela hak-hak kebebasan membentuk asosiasi menurut pasal 22 dari Konvensi  Internasional  tentang hak-hak politik dan sipil tahun 1966  yang antara lain ditunjukkan secara jelas oleh Vietnam  bahwa “semua  orang juga punya hak kebebasan membentuk  asosiasi, termasuk hak  membentuk dan masuk ke serikat sekerja untuk membela kepentingannya”.

Negara Vietnam menciptakan syarat yang kondusif bagi warga negara untuk bebas membentuk asosiasi.

Dalam praktek pembuatan undang-undang di banyak negara menunjukkan  bahwa hubungan antara hak membentuk asosiasi dan masalah manajemen Negara terhadap asosiasi merupakan masalah kunci dari Undang-Undang tentang Pembentukan Asosiasi, berpengaruh terhadap isi,cara penentuan tentang hak pembentukan asosiasi. Bersangkutan dengan masalah ini, RUU tentang Pembentukan Asosiasi punya ketentuan-ketentuan yang cukup ketat tentang masalah mendaftar untuk membentuk asosiasi, mengesahkan anggaran dasar tentang asosasi dan khusus pada bab 7  menentukan tentang “Manejemen Negara tentang  asosiasi”. Mengubah kata-kata dalam RUU tentang pembentukan asosiasi: “minta ijin membentuk asosiasi” menjadi “mendaftar untuk membentuk asosiasi” menandai  perubahan besar dalam ide menyusun  undang-undang ini.  Menurut itu, Negara Vietnam menciptakan payung hukum secara lebih baik bagi rakyat untuk melaksanakan hak kebebasan tentang pembentukan asosiasi. Hal ini  juga memanifestasikan peranan penting  dari semua asosiasi dalam  perkembangan sosial, oleh  karena itu mendapat persyaratan untuk  berkembang.

Terus menghargai hak kebebasan dasar dari  manusia.

RUU ini  telah mengajukan pasal-pasal yang menciptakan syarat yang kondusif kepada warga negara untuk melaksanakan hak pembentukan asosiasi, mengembangkan kesukarelaan, self-manajemen dan bertanggung jawab sendiri dari  semua asosiasi, khususnya  membayar sendiri biaya aktivitas, membatas secara maksimal subsidi dan  menanti-nantikan anggaran keuangan Negara, menghindari kecenderungan “mengadministrasikan” organisasi dan aktivitas asosiasi, menjamin daya-guna, hasil-guna dari manajemen Negara tentang asosiasi, turut menjamin keamanan politik, ketertiban dan keselamatan sosial. Khususnya, karena Vietnam telah berpartisipasi pada Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Deklarasi Internasional tentang hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka  RUU tentang Pembentukan  Asosiasi  punya tambahan ketentuan  ialah orang asing yang tinggal dan bekerja secara sah di Vietnam juga bisa berpartisipasi pada semua asosiasi. Ini merupakan manifestasi-manifestasi yang positif dalam proses pendemokrasian masyarakat  di Vietnam, mengembangkan peranan kedaulatan rakyat dalam proses perkembangan Tanah Air dan integrasi internasional.

RUU tentang Pembentukan Asosiasi  yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri  terdiri dari 8 bab dan 36 pasal, menginstitusikan pandangan Negara Vietnam tentang posisi dan peranan dari semua asosiasi, organisasi dan ormas rakyat, bersamaan itu mengkongkritkan ketentuan dari UUD-tahun 2013 tentang peranan dari semua organisasi sosial, ormas dan organisasi. Penyusunan secara cepat  Undang-Undang tentang Pembentukan Asosiasi  oleh MN Vietnam angkatan ke-13 bertujuan menjamin dan membela secara lebih baik hak pembentukan asosiasi dan  partisipasi dari warga negara pada asosiasi, bersamaan itu memenuhi semangat menjamin hak manusia, hak kebebasan pembentukan Asosiasi  dari UUD-tahun 2013 dan Konvensi Internasional tentang hak politik dan sipil  dimana Vietnam  telah ikut.