Presiden Komisi Eropa (EC), Ursula von der Leyen dan para kepala negara anggota Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay dan Paraguay) telah menandatangani Perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa-Mercosur dalam pertemuan pada tgl 6 Desember di Montevideo, Ibu kota Uruguay, menyelesaikan proses perundingan yang mengalami kesulitan selama lebih dari dua dekade ini.

Kepentingan besar tentang ekonomi

Uni Eropa dan Mercosur memulai perundingan-perundingan tentang penandatanganan Perjanjian perdagangan bebas bilateral (FTA) sejak tahun 1999 tetapi dibutuhkan 20 tahun, hingga tahun 2019, kedua pihak baru mencapai kesepakatan sementara. Saat itu, perjanjian ini diharapkan akan selesai selama 1 sampai 2 tahun, setelah mengalami proses ratifikasi di Parlemen negara-negara anggota Uni Eropa. Akan tetapi, pandemi Covid-19 dan meningkatnya gerakan protes yang dilakukan kaum tani Eropa, khususnya di Prancis, Belgia, Spanyol, dll, membekukan perjanjian ini selama 5 tahun ini. Upaya-upaya menyelesaikan perjanjian hanya diperhebat sejak ada perubahan-perubahan besar di kalangan peminpin Mercosur, khususnya sejak Lula da Silva kembali menjadi Presiden Brasil pada awal tahun 2023.

Menurut kalangan pengamat, meski masih ada banyak kontroversi, khususnya dari pihak Eropa, tetapi perjanjian tersebut membuka peluang besar baik untuk Uni Eropa maupun Mercosur. Apabila disahkan, perjanjian akan menciptakan salah satu kawasan perdagangan bebas yang terbesar di dunia dengan lebih dari 720 juta jiwa, menduduki sekitar 25% PDB global.

Menurut isi perjanjian, lebih dari 90% hambatan tarif sekarang ini antara dua pihak akan dihapuskan, mengizinkan barang-barang unggulan Eropa seperi mobil, mesin, bahan kimia, alat telekomunikasi, obat-obatan memasuki pasar Mercosur yang berpenduduk 273 juta jiwa dengan prioritas yang lebih banyak dibandingkan dengan produk-produk pesaing dari Amerika Serikat (AS) atau Jepang.

Sebaliknya, produk-produk pertanian dan mineral yang memiliki keunggulan kompetitif dari negara-negara Mercosur akan bisa mendekati pasar Uni Eropa yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa dengan daya beli primer di dunia. Bagi Uni Eropa, meskipun Mercosur saat ini hanya merupakan mitra dagang terbesar ke-10 (nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar 110 miliar USD pada tahun lalu), tetapi selain pasar dengan populasi 273 juta jiwa, Mercosur juga memiliki banyak bahan mentah esensial untuk proses transisi energi (litium, nikel...) yang sangat dibutuhkan Eropa. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menilai:

Perjanjian ini akan menyederhanakan investasi Eropa pada cabang-cabang industri strategis di negara-negara Mercosur seperti pertambangan yang berkelanjutan, energi terbarukan, produksi kehutanan yang berkelanjutan. Perjanjian juga membantu investasi pada bidang-bidang yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, misalnya, memperluas jaringan listrik ke daerah pedesaan, daerah terpencil atau memperhebat digitalisasi di seluruh kawasan.

Kebutuhan tentang politik

Hingga sebelum Ursula von der Leyen terbang ke Uruguay pada tanggal 5 Desember untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi bersama dengan para pemimpin Mercosur dan menandatangani perjanjian, tentangan di dalam Uni Eropa masih relatif besar. Oleh karena itu, keputusan pemimpin Komisi Eropa untuk mengesampingkan oposisi internal untuk menandatangani perjanjian dengan Mercosur dianggap sebagai satu tindakan di luar dugaan. Ketika menjelaskan keputusan ini, Ursula von der Leyen menganggap bahwa di samping kepentingan ekonomi, perjanjian juga memiliki makna politik yang besar, menggambarkan daya hidup multilateralisme dan kebebasan perdagangan global.

Perjanjian ini tidak hanya merupakan satu peluang ekonomi saja, melainkan juga merupakan kebutuhan politik. Kita merupakan para mitra dengan target yang sama, bersama-sama percaya pada keterbukaan dan kerja sama sebagai motivasi sungguh-sungguh dari kemajuan dan kesejahteraan. Saya tahu kini sedang ada angin sakal yang menuju ke arah isolasi dan fragmentasi, namun Perjanjian ini merupakan jawaban yang jelas dari kami.

   Tantangan besar terhadap perjanjian sekarang ini ialah mengatasi rintangan-rintangan internal di Eropa untuk dilaksanakan. Menurut ketentuan Uni Eropa, Perjanjian ini hanya akan berlaku jika diratifikasi oleh 15 di antara 27 negara anggota yang mencakup 65% populasi Uni Eropa, dan mendapat dukungan lebih dari 50% jumlah anggota Parlemen Eropa. Prancis, Polandia, dan Austria tetap menentang Perjanjian dengan butir-butir sekarang dengan alasan bahwa Perjanjian ini akan menimbulkan kerugian besar terhadap cabang pertanian Eropa. Oleh karena itu, kalangan pengamat menganggap bahwa Komisi Eropa pada waktu mendatang mungkin harus memberlakukan banyak kebijakan preferensial baru di bidang pertanian untuk menenangkan asosiasi petani di berbagai negara, sehingga memperoleh jumlah suara dukungan yang diperlukan untuk meratifikasi Perjanjian tersebut./ .