(VOVworld) - Menyusul masa bakti sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) masa bakti 2014-2016, Vietnam sedang terus mengajukan calon pada salah satu diantara 7 posisi anggota Komisi Hukum Internasional masa bakti 2017-2021 untuk Asia-Pasifik. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa Vietnam ingin terus memberikan sumbangan, peranan dan suara yang lebih besar pada forum multilateral yang paling penting ini. 

Profesor Muda, Doktor Nguyen Hong Thao Duta Besar  Vietnam di Kuweit.
(Foto: baoquocte.vn)

Wakil dari Vietnam yang mencalonkan diri pada kali ini yalah Profesor Muda, Doktor, Duta Besar Vietnam di Kuweit, Nguyen Hong Thao. Dia adalah seorang pakar hukum internasional, pernah memegang jabatan sebnagai Ketua Komite Perbatasan Nasional, Kepala Perunding Vietnam tentang berbagai perjanjian perbatasan dengan negara-negara tetangga, penasehat hukum untuk Rancangan Undang-Undang mengenai Kelautan Vietnam tahun 2002. Dia mempunyai pengalaman aktivitas di bidang diplomatik.

Komisi Hukum Internaisonal PBB- Forum Hukum Internasional yang paling berprestise

Komisi Hukum Internasional PBB dibentuk pada tahun 1946 dengan tugas mengkodifikasikan dan mengembangkan hukum PBB. Peranan Komisi ini amat penting dalam menyusun Konvensi Internasional, mengeluarkan gagasan, membimbing penerapan hukum internasional. Komisi ini juga pernah menjadi penyusun Konvensi Internasional tentang Hukum Laut tahun 1958 dan konsep-konsepnya masa kini tetap masih diterapkan untuk dilaksanakan dalam Konvensi Internasional tentang Hukum Laut tahun 1982 dan serentetan konvensi-konvensi internasional yang lain. Komisi tersebut beranggotakan 34 orang, dipilih untuk lima tahun sekali dan dibagikan untuk setiap kawasan menurut alokasi geografis. Asia mempunyai tujuh kursi dan orang-orang yang dicalonkan dan dipilih oleh negara-negara untuk masuk Komisi tersebut yang mayoritasnya adalah profesor, diplomat, pakar hukum terkemuka yang berpengalaman dalam melakukan penelitian, pengajaran dan melakukan praktek hukum internasional. Seperti halnya dengan badan-badan hukum lain, Komisi ini beraktivitas secara obyektif, memperhatikan kepentingan dan hak dari semua negara-negara lain di dunia. Semua negara punya hak memperkenalkan calon-nya, tapi akan diadakan pemilihan yang sangat ketat, dipilih di depan Majelis Umum PBB dan harus mencapai sedikitnya jumlah suara yang lebih dari separo dan dihitung dari atas ke bawah, siapa yang memperoleh jumlah suara paling banyak  akan terpilih.

Vietnam mempersiapkan secara teliti  kampanye pencalonan

Kampanye lobi untuk Profesor Muda, Doktor Nguyen Hong Thao, yang mencalonkan diri pada posisi tersebut dengan resmi diawali pada bulan Februari 2016 setelah Perutusan Vietnam di PBB, Organisasi Perdagangan Dunia dan organisasi-organisasi internasional lain di Jenewa, Swiss mengirim Nota untuk menominasikan dia kepada perutusan dari negara-negara lain. Menurut Duta Besar Nguyen Hong Thao, pencalonannya kali ini ke dalam Komisi Hukum Internasional dari PBB merupakan satu kehormatan dan tanggung jawab besar. Dia memberitahukan: “Pada saat ini, Vietnam memutuskan akan ikut mengajukan calon karena ini merupakan saat yang membuka satu masa bakti baru, bersamaan itu sesuai dengan garis politik hubungan luar negeri  dari Partai Komunis dan Negara Vietnam yaitu melakukan integrasi secara komprehensif baik tentang ekonomi, sosial-budaya, maupun tentang hukum. Ini juga merupakan satu keputusan yang sangat berani dan bijaksana dari Partai Komunis dan Negara Vietnam. Tentunya, sesudah ini, Vietnam juga akan berpartisipasi lebih banyak lagi dalam badan-badan hukum internasional”.

Duta Besar Nguyen Hong Thao memberitahukan: Kalau terpilih, dia memprioritaskan beberapa tema yang cocok untuk kawasan Asia-Pasifik, negara-negara sedang berkembang di Asia dan Afrika serta tema-tema lain tentang bidang-bidang yang mendapat perhatian khusus dari Komisi ini, khususnya menjunjung tinggi semangat supremasi hukum melalui langkah damai. Dia memberitahukan: “Terhadap semua badan hukum, arbitrase internasional, semangat supremasi hukum adalah di atas segala-galanya. Tugas Komisi Hukum Internasional yalah mengkodifikasikan dan mengembangkan hukum. Vietnam selalu ingin membawa pengalaman-pengalaman dari negerinya dan sumbangan pendapat terpadu untuk membangun prinsip hukum, menangani masalah-masalah yang baru muncul dalam hukum internasional dan mengumpulkan pengalaman - pengalaman lama untuk menyosialisasikan semua pengalaman itu kepada negara-negara lain dalam kerangka hukum internasional. Ini merupakan sumbangan yang berkaliber internasional, ia memberikan pengaruh umum terhadap semua negara, jadi bukan khusus suatu negara manapun”.

Percaya diri untuk memikul tanggung jawab baik dari negara maupun dari dunia

Latar belakang dunia sedang mengalami banyak perubahan, negara-negara sedang harus menghadapi tantangan tradisional dan nontradisional, misal-nya bentrokan militer, situasi migran, kriminalitas terhadap umat manusia, perilaku teror, situasi perubahan iklim dan lain-lain….Pada latar belakang itu, semua negara harus mengusahakan suara bersama dalam mengembangkan dan mensistematikkan hukum internasional, karena hukum itu sendiri perlu digunakan sebagai instrumen untuk mengelola secara berhasil-guna tata tertib dunia baru. Jelaslah bahwa Vietnam mempunyai pengalaman dalam mengelola semua tantangan dan kesulitan, karena pernah mengalami perjuangan demi perdamaian, keamanan, mengentas dari kelaparan dan kemiskinan serta berkembang secara berkesinambungan. Khusus-nya pada tahun - tahun ini, Vietnam telah melakukan dengan sukses  peranan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan  posisi-posisi lain dalam banyak organisasi dan institusi yang lain dari PBB. Semua prestasi ini  mendapat penilaian tinggi dari  dunia internasional. Vietnam sekarang ini mempunyai Sekretaris Jenderal ASEAN, siap mengajukan calon untuk posisi Direktur Jenderal UNESCO dan sekarang ini mengajukan calon masuk Komisi Hukum Internasional. Hal ini menegaskan  bahwa Vietnam semakin memberanikan diri, percaya diri, cukup kekuatan, cukup kepandaian dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang bukan terhadap nasional-nya  saja, melainkan juga terhadap dunia internasional.