(VOVworld) – “Laporan nasional Vietnam telah memberikan secara lengkap dan multi dimensi informasi di semua bidang dan telah menonjolkan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Vietnam di semua bidang selama 4 tahun ini”. Demikian penilaian bersama dari semua negara peserta sidang Kelompok kerja tentang Laporan Pemeriksaan Periodik Universal (UPR) dari Dewan Hak Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di Jenewa, Swiss baru-baru ini. Menurut penilaian bersama, Laporan nasional Vietnam telah memanifestasikan secara jelas keseriusan, keterbukaan dan kerjasama aktif dari Vietnam di bidang hak manusia. 

Prestasi-prestasi hak manusia yang tidak bisa dinegasi

Kepercayaan itu berdasarkan pada prestasi-prestasi tentang hak manusia di Vietnam, berdasarkan pada penerimaan dan pelaksanaan semua sumbangan pendapat yang diberikan oleh komunitas internasional dari rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh mekanisme pemeriksaan periodik uiversal kali pertama (Dewan Hak Manusia PBB) pada tahun 2009. Yaitu, pelaksanaan secara serius dan aktif 96 diantara 123 rekomendasi yang ditentukan oleh mekanisme pemeriksaan periodik universal. Diantaranya, harus bicara tentang penyempurnaan lebih lanjut lagi sistim perundang-undangan, membina dan melaksanakan semua kebijakan tentang hak manusia, memperkuat pengentasan dari kelaparan, kemiskinan, mengembangkan ekonomi secara berkesinambungan, menjamin jaring pengaman sosial, menjamin semua hak kebebasan fundamental warga, khususnya ialah menaruh perhatian terhadap kelompok-kelompok  rentan dalam masyarakat.

Satu prestasi yang menonjol lagi ialah Vietnam mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 2013, diantaranya, hak manusia telah ditentukan secara lebih lengkap dan komprehensif, menciptakan prasyarat bagi semua kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan melaksanakan secara lebih baik hak manusia dalam praktek kehidupan. Menambah dan memberlakukan naskah-naskah undang-undang yang sangat penting seperti misalnya, Undang-Undang tentang Pertanahan, Undang-Undang tentang Serikat Buruh, Undang-Undang tentang Pengaduan, Undang-Undang tentang Gugatan, Undang-Undang tentang Penyandang Cacad, Undang-Undang tentang Pengacara dan lain-lain telah turut menyempurnakan lebih lanjut lagi kerangka hukum tentang hak manusia di Vietnam. Tentang masalah menjamin hak-hak fundamental warga negara, semua indeks tentang ekonomi, sosial-budaya, usaha pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan yang dilakukan oleh Vietnam selama bertahun-tahun ini telah mencapai hasil positif. Hal itu memperlihatkan bahwa pengembangan  ekonomi, sosial-budaya yang dikaitkan dengan soal memikirkan kehidupan materiil dan spirituil rakyat semakin terjamin secara lebih baik.

Kepercayaan itu juga dimanifestasikan melalui penilaian-penilaian komunitas internasional sejak dulu hingga sekarang. Bukan kebetulan kalau negara-negara ASEAN telah menyambut semua sumbangan Vietnam dalam membentuk dan aktivitas Komite Antar-Pemerintah ASEAN tentang hak manusia, merekomendasikan supaya Vietnam terus memberikan sumbangan aktif dalam melaksanakan Deklarasi tentang Hak Manusia ASEAN. Dan bukan kebetulan pula kalau Vietnam resmi dipilih menjadi anggota Dewan Hak Manusia PBB masa bakti 2014-2016 pada tanggal 13 November tahun lalu dengan jumlah suara yang paling tinggi. Dan juga bukan kebetulan kalau Pelapor Khusus PBB tentang hak kebudayaan, ibu Farrida Sha-heed dalam kunjungannya di Vietnam pada bulan Desember tahun 2013 telah menyatakan: “Saya mempunyai kesan khusus tentang kemajuan-kemajuan akan perkembangan ekonomi, pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan di daerah pedesaan, daerah pedalaman, daerah pelosok dan saya menilai tinggi semua prestasi yang dicapai oleh Vietnam dalam menjamin dan mengembangkan hak kebudayaan untuk semua warga”.

Dialog terus-terang

Komunitas internasional memberikan penilaian yang serius, terus-terang, dialektik dan bersifat penyanggahan tentang pelaksanaan hak manusia di Vietnam. Walaupun begitu, di sana sini masih ada suara-suara yang kurang beriktikat baik tentang situasi hak manusia di Vietnam. Mereka dengan bermacam-macam tujuan dan bermacam-macam motivasi berusaha mencela Vietnam tanpa memperhitungkan upaya-upaya Vietnam dalam memperkuat hak manusia dan hak kebebasan warga. Itu adalah satu perhitungan yang bertendens dan tidak adil. Penilaian-penilaian tentang hak manusia di Vietnam supaya mempunyai cara memandang yang lebih obyektif, lebih realis dan diletakkan pada latar belakang setiap negara yang kongkrit jadi jangan memaksakan dan berprasangka subyektif.

Pengesahkan terhadap Laporan nasional  Vietnam tersebut, sekali lagi membuktikan akan transparansi, semangat berdialog yang terus-terang, terbuka, tulus dan serius dari Vietnam.

Justru ibu Pratibha Mehta, Koordinator Tetap Program Perkembangan PBB (UNDP) di Vietnam telah menyatakan bahwa “Saya merasa sangat gembira karena Pemerintah Vietnam sedang menggunakan mekanisme pemeriksaan periodik uiversal  yang diajukan oleh Dewan Hak Manusia PBB sesuai dengan arti awalnya. Yaitu menggunakan mekanisme dialog antara semua obyek dalam masyarakat untuk membahas semua masalah dan tantangan tentang hak manusia”. Itu adalah satu kenyataan./.