(VOVWORLD) -Sepanjang proses pembangunannya, Vietnam secara konsisten mempertahankan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dikaitkan dengan kemajuan sosial, kesetaraan, dan jaminan jaring pengaman sosial bagi rakyat. Pencapaian yang diraih dalam proses pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Vietnam (PKV) untuk periode 2021–2025 merupakan bukti untuk komitmen kuat Vietnam, sekaligus menjadi landasan untuk mendorong pembangunan yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan, semuanya untuk rakyat di era baru.
 Menteri Kesehatan Vietnam, Dao Hong Lan (Foto: VGP) |
Kebijakan jaring jaminan sosial semakin intensif
Program Target Nasional Pengurangan Kemiskinan Berkelanjutan untuk periode 2021–2025 telah diimplementasikan secara komprehensif, mulai dari dukungan mata pencaharian, penciptaan lapangan kerja, pelatihan kejuruan, kredit preferensial hingga perluasan akses ke layanan sosial dasar. Pendekatan multidimensional terhadap pengurangan kemiskinan membantu mencerminkan standar hidup masyarakat secara lebih menyeluruh, mengatasi pola pikir pengurangan kemiskinan yang hanya berdasarkan pendapatan.
Di tengah gejolaknya ekonomi global, bencana alam, wabah penyakit dan dampak berkepanjangan pandemi COVID-19, berbagai kebijakan tentang jaminan sosial terus memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat untuk menstabilkan kehidupan dan memulihkan produksi. Menteri Kesehatan Vietnam, Dao Hong Lan menegaskan:
“Bahkan selama pandemi COVID-19, Pemerintah menerapkan empat paket dukungan yang belum pernah ada sebelumnya senilai lebih dari 120 triliun VND (lebih dari 4,5 miliar USD) dan 200.000 ton beras, untuk membantu puluhan juta orang dan pelaku usaha dalam mengatasi kesulitan. Hal ini disertai dengan kebijakan yang mendukung lapangan kerja dan jaminan sosial, membantu masyarakat melewati masa-masa sulit. Kebijakan jaminan pengaman sosial telah berkontribusi dalam menjamin hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan materiil dan spiritual, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.”
Kebijakan penunjang telah sepenuhnya dan segera diimplementasikan, dan kebijakan kredit preferensial yang mendukung mata pencaharian telah terbukti efektif, menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan multidimensi, dari 4,4% pada tahun 2021 menjadi sekitar 1,3% pada tahun 2025. Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam, Phung Duc Tien menegaskan:
“Pendapatan dan kondisi kehidupan masyarakat terus membaik. Pendapatan rata-rata di daerah pedesaan pada tahun 2025 meningkat sekitar 1,4 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Di daerah etnis minoritas dan pegunungan, pendapatan mencerminkan peningkatan yang jelas dalam mata pencaharian dan standar hidup. Jaringan jaminan sosial dan layanan sosial dasar telah diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Pada tahun 2025, terdapat 92% kecamatan yang memenuhi kriteria kesehatan, 95% memenuhi kriteria pendidikan, dan 99% penduduk memiliki akses ke air bersih dan higienis.”
Secara khusus, program penghapusan perumahan sementara dan bobrok telah dilaksanakan secara gencar di seluruh negeri. Hal ini merupakan landasan penting untuk menjamin perumahan dan mata pencaharian yang stabil bagi masyarakat, terutama dalam konteks bencana alam dan perubahan iklim yang semakin kompleks.
Mendorong pembangunan berkelanjutan, tanpa siapa pun tertinggal di belakang
 Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Phung Duc Tien (Foto: VGP) |
Dalam laporan Pemerintah tentang orientasi pembangunan untuk 5 tahun ke depan, jaminan sosial terus diidentifikasi sebagai salah satu tugas utama, dengan persyaratan yang lebih tinggi ditetapkan untuk cakupan, kualitas manfaat, dan keberlanjutan kebijakan. Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam, Phung Duc Tien menyatakan:
“Mendorong pengembangan mata pencaharian yang terkait dengan pasar melalui dukungan produksi, pelatihan kejuruan, kredit preferensial, pengembangan koperasi, dan keterkaitan konsumsi produk dianggap sebagai solusi mendasar untuk menciptakan stabilisasi dan peningkatan pendapatan. Memperkuat perlindungan dan bantuan untuk kelompok rentan, menjamin bahwa semua warga negara memiliki akses minimal terhadap kebijakan jaminan sosial, sekaligus meningkatkan daya tahan terhadap risiko perubahan iklim yang semakin parah.”
Dengan pencapaian periode sebelumnya, sistem jaminan sosial akan terus ditingkatkan menuju inklusivitas yang lebih besar, multi-tingkat, fleksibilitas, dan adaptasi yang lebih baik terhadap kejutan sosial-ekonomi, bencana alam, wabah penyakit, dan perubahan iklim.
Kebijakan-kebijakan tersebut melampaui pemberian dukungan semata-mata, dengan fokus kuat pada penciptaan mata pencaharian berkelanjutan, perluasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan, sehingga meningkatkan penggeliatan masyarakat sendiri. Pendekatan ini secara jelas menunjukkan komitmen Negara untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi seluruh warga negara, tanpa meninggalkan siapa pun, dan menciptakan fondasi sosial yang kokoh untuk pembangunan yang cepat dan berkelanjutan di masa mendatang.