(VOVWORLD) - Di Vietnam, sejak awal Partai Komunis Vietnam (PKV) dan Presiden Ho Chi Minh telah sangat memperhatikan ekonomi kolektif dan pembangunan koperasi. Pada tanggal 11 April 1946, Presiden Ho Chi Minh telah menulis surat untuk mengimbau pemilik tanah dan petani Vietnam untuk berpartisipasi dalam koperasi pertanian. Beliau menekankan bahwa “kalau petani ingin menjadi kaya, pertanian makmur perlu ada koperasi”, “koperasi berarti saling mengumpulkan modal dan tenaga. Modal yang banyak dan tenaga yang kuat akan membawa banyak kepentingan”. Praktik selama 77 tahun ini telah menunjukkan bahwa ekonomi kolektif selalu merupakan unsur ekonomi yang penting, harus diperkokoh dan dikembangkan bersama ekonomi milik negara untuk menjadi fondasi kokoh perekonomian nasional.

(VOVWORLD) - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), pada tanggal 3 April, di Jenewa, Swiss telah sepakat mengesahkan resolusi memperingati 75 tahun Deklasasi Internasional tentang HAM ( UDHR) dan 30 tahun Pernyataan dan Program aksi Wina (VDPA). Resolusi ini direkomendasikan dan disusun oleh Vietnam. Ini merupakan rekam jejak menonjol dari Vietnam pada persidangan pertamanya selaku anggota Dewan HAM masa bakti 2023-2025. Kontribusi Vietnam yang aktif di Dewan HAM PBB adalah balasan kuat terhadap pemutarbalikan-pemutarbalikan atas masalah HAM Vietnam.

(VOVWORLD) - “Di semua zaman dan di semua negara, jajaran intelektual selalu merupakan kekuatan yang penting untuk mendorong pembangunan sosial”. Demikian ditekankan oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai komunis Vietnam (Sekjen KS PKV), Nguyen Phu Trong pada acara peringatan ke-60 tahun atas pertemuan yang dilakukan Presiden Ho Chi Minh dengan kaum intelektual dan peringatan ke-40 tahun pembentukan Gabungan Asosiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam (24 Maret 2023), di Kota Hanoi. Di forum ini, Sekjen Nguyen Phu Trong juga menegaskan bahwa Partai Komunis dan Negara Vietnam selalu memperhatikan dan menciptakan segala kondisi yang terbaik sesuai dengan kemampuannya untuk mendorong dan membebaskan daya penelitian, kreativitas, dan penemuan barisan ilmuwan dan intelektual tanah air.

(VOVWORLD) - Transformasi digital sedang dilaksanakan dengan luas di pemerintahan dan instansi berbagai tingkat, di antaranya ada barisan anggota liga pemuda dan kaum pemuda. Ini merupakan kebijakan yang diungkapkan dalam konferensi dialog antara Perdana Menteri (PM) Pemerintah dengan kaum pemuda tahun 2023 dengan tema: “Membangun sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk memenuhi era 4.0” yang diadakan pada Rabu (22 Maret), di Kota Hanoi dan sekaligus juga adalah tema “Bulan Pemuda 2023” yang telah dan sedang dilaksanakan di seluruh Vietnam.

(VOVWORLD) - Prestasi dalam memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Vietnam yang diumumkan dalam Buku Putih "Agama dan Kebijakan Keagamaan di Vietnam" baru-baru ini untuk pertama kalinya diperkenalkan ke publik pada 9 Maret di Kota Hanoi. Buku putih ini memberikan informasi pokok tentang agama, kebijakan keagamaan, prestasi dalam menjamin hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama di Vietnam, tantangan yang perlu diatasi dan berbagai prioritas untuk mendorong penikmatan hak rakyat atas kebebasan berkeyakinan dan beragama.

(VOVWORLD) - Melaksanakan Keputusan No. 671/NQ-UBTVQH15 tanggal 23 Desember 2022 dari Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam dan Resolusi No. Pemerintah 170/NQ-CP tanggal 23 Desember 2022, pengumpulan pendapat masyarakat atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan (amandemen) sedang berlangsung di seluruh negeri. Ini merupakan kegiatan politik yang luas, tidak hanya untuk menggerakkan kearifan masyarakat untuk menyelesaikan RUU Pertanahan (amandemen), tetapi juga melaksanakan kebijakan pelaksanaan hak berdaulat rakyat dalam legislasi di Vietnam.

(VOVWORLD) - Satu tahun setelah Konferensi Kebudayaan Nasional ke-2 pada 24 November 2021, ada banyak perubahan positif dari kesadaran hingga tindakan di pemerintahan dan instansi berbagai tingkat tentang posisi, peran; dan pentingnya budaya. Banyak daerah memiliki pandangan jauh ke depan dalam pelaksanaan kebijakan budaya. Banyak mekanisme, kebijakan, dan sumber daya untuk pembangunan kebudayaan segera diidentifikasi, diperbaiki sehingga menciptakan koridor hukum yang terbuka agar budaya benar-benar menjadi fondasi spiritual, tujuan sekaligus tenaga pendorong, dan berkontribusi pada pembangunan tanah air yang berkelanjutan.

(VOVWORLD) - Vietnam tengah berupaya membangun dan mengembangkan kebudayaan yang maju, kental dengan identitas bangsa dan menerima intisari budaya umat manusia, serta berinvestasi pada kebudayaan dan kesenian sekaligus berinvestasi pada manusia dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Semua kegiatan ini dimulai dan diarahkan oleh Garis Besar Kebudayaan Vietnam tahun 1943.

(VOVWORLD) - “Ideologi pembimbing dan isi Resolusi 30 Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) dan rencana aksi pemerintah memiliki banyak orientasi dan visi baru dalam pembangunan Daerah Dataran Rendah Sungai Merah, menjadikan kawasan ini sebagai kawasan ekonomi pendorong pertumbuhan yang terbesar di seluruh negeri”. Itulah pesan dari konferensi untuk melaksanakan Program Aksi Pemerintah Vietnam dalam melaksanakan Resolusi No. 30-NQ/TW tanggal 23 November 2022 dari Politbiro KS PKV tentang arah pembangunan sosial-ekonomi, menjamin pertahanan dan keamanan di Daerah Dataran Rendah Sungai Merah hingga 2030, dengan visi 2045 yang diadakan di Provinsi Quang Ninh, pada 12 Februari 2023.

(VOVWORLD) - Balai Penerbitan Politik Nasional - Kebenaran baru saja meluncurkan buku: "Tegas dan Gigih Melawan Korupsi dan Penyelewengan, Berkontribusi pada Pembangunan Partai Komunis dan Negara Vietnam yang Semakin Murni dan Kuat" oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (Sekjen KSPKV), Nguyen Phu Trong, pada kesempatan memperingati 93 tahun berdirinya Partai Komunis Vietnam (3 Februari 1930 - 3 Februari 2023). Para pakar menilai buku ini sebagai dokumen yang bermanfaat, berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan konsensus di kalangan kader, anggota partai, rakyat, dan seluruh sistem politik dalam memerangi korupsi dan penyelewengan.