(VOVworld) – Dalam satu gerak-gerik yang bisa merugikan proses perdamaian Israel – Palestina, pada Minggu (20 Oktober), Komisi Menteri urusan masalah-masalah hukum Israel mengesahkan satu Undang-Undang baru yang bersangkutan dengan status kota Jerussalam. Menurut Undang-Undang baru ini, semua keputusan tentang status Jerussalam dalam proses perundingan dengan Palestina harus mendapat persetujuan dari 80 diantara total 120 anggota Parlemen. Rekomendasi tersebut dicetuskan legislator Ya’akov Litzman untuk mencegah semua perundingan yang bersangkutan dengan kota Jerussalam. Komisi ini mengesahkan Undang-Undang tersebut pada latar belakang Israel dan Palestina sedang berusaha mencapai permufakatan terakhir tentang perdamaian Timur Tengah dalam semua perundingan damai dimana Amerika Serikat menjadi mediator. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menolak Undang-Undang tersebut./.