Konferensi Pelaksanaan Resolusi Majelis Nasional tentang Penyelesaian Hambatan Proyek dan Lahan dalam Inspeksi, Audit, dan Kesimpulan Putusan (Foto: VOV)

Hal ini ditekankan oleh Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Minh Chinh pada Konferensi Pelaksanaan Resolusi Majelis Nasional tentang Penyelesaian Hambatan Proyek dan Lahan dalam Inspeksi, Audit, dan Kesimpulan Putusan, serta Program Target Nasional untuk Pembangunan Daerah Pedesaan Baru, Pengurangan Kemiskinan Berkelanjutan, dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Daerah Etnis Minoritas dan Daerah Pegunungan, yang diadakan pada 30 Desember Kota Hanoi.

Dalam pidatonya, PM Pham Minh Chinh meminta daerah-daerah untuk meninjau kembali proyek-proyek yang tertunda, mengusulkan solusi untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan Partai dan hukum Negara; menghindari kehilangan dan pemborosan sumber daya lahan milik Negara, rakyat, dan bisnis.

Mengenai pelaksanaan program target nasional, PM meminta Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup untuk segera menyusun laporan studi kelayakan dan mengeluarkan Keputusan tentang investasi dalam Program Target Nasional untuk periode 2026-2030 pada Januari 2026, berdasarkan prinsip desentralisasi dan pendelegasian wewenang maksimal kepada daerah. PM Pham Minh Chinh menegaskan

“Dalam 3 program tersebut, tinjau dan pastikan tidak ada tumpang tindih penerima manfaat, dan sesuaikan dengan Resolusi. Berdasarkan pemantauan selama beberapa tahun terakhir, banyak penerima manfaat telah memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan dan tidak ingin dikeluarkan dari program tersebut. Kedua, melakukan desentralisasi dan pendelegasian wewenang dalam program ini berarti bahwa daerah dan pemerintah pusat bekerja sama, menghindari "ketergantungan."

Berdasarkan keseimbangan tersebut, dana segera dialokasikan mulai awal tahun 2026 kepada daerah untuk secara proaktif melaksanakan program-program tersebut.