Hal ini ditegaskan oleh Perdana Menteri (PM) Vietnam, Le Minh Hung dalam pertemuan dan sesi kerja bersama dengan delegasi yang terdiri dari 52 perusahaan besar dan terkemuka AS di Kantor Pemerintah, Hanoi, Kamis sore (16 April). Delegasi tersebut dipimpin oleh Penjabat Ketua Dewan Bisnis AS–ASEAN (USABC), Brian McFeeters.
Dalam pertemuan tersebut, PM Le Minh Hung menyatakan bahwa Vietnam sedang mempercepat proses reformasi, menyempurnakan kerangka hukum dan kelembagaan, serta terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis agar semakin terbuka, transparan, dan efektif. Pemerintah juga tengah merevisi undang-undang, perencanaan, serta berbagai peraturan guna memobilisasi sumber daya bagi pembangunan secara maksimal, termasuk modal dari para investor asing.
Dalam proses ini, Vietnam menegaskan komitmennya untuk secara aktif mendengarkan masukan dari komunitas bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan AS. PM Le Minh Hung juga meminta Dewan Bisnis AS - ASEAN dan perusahaan-perusahaan AS untuk terus berperan dalam menyampaikan pesan tentang niat baik dan upaya kerja sama Vietnam, memberikan testimoni objektif dan akurat mengenai realitas ekonomi Vietnam, serta mendorong kedua negara untuk segera mencapai perjanjian perdagangan timbal balik yang adil dan seimbang. Ia meminta pihak AS untuk segera mempertimbangkan pengakuan Vietnam sebagai ekonomi pasar penuh dan menghapus Vietnam dari daftar negara dengan pembatasan ekspor (D1–D3).
PM Le Minh Hung juga menegaskan bahwa Pemerintah mendukung dan menyambut perusahaan-perusahaan energi terkemuka dari AS untuk berinvestasi di Vietnam. Vietnam juga siap menciptakan kondisi yang kondusif bagi perusahaan telekomunikasi AS yang kompeten untuk memasuki pasar guna melakukan studi investasi, transfer teknologi, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi, 5G, serta kabel serat optik bawah laut di Vietnam, dengan tetap menjamin keamanan nasional dan mematuhi kerangka hukum Vietnam.
