Resolusi tersebut menentukan penataan berbagai kota dan provinsi di bawah pusat (unit administrasi tingkat provinsi) dan penataan kecamatan, dan kotamadya (unit administrasi tingkat kecamatan) pada tahun 2025 menurut berbagai resolusi dan kesimpulan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), Polit Biro, Badan Sekretariat KS PKV mengenai penataan terus menerus aparat dari sistem politik, menatar unit administrasi dan lembaga pemerintahan daerah dua tingkat.

Panorama Persidangan ke-44, Komite Tetap MN Vietnam (Foto: quochoi.vn)

Resolusi ini menuntut supaya penataan harus memenuhi tuntutan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akrab dengan rakyat, melayani masyarakat sebaik mungkin, menjamin kepemimpinan dari Partai Komunis serta memperkuat peranan memimpin dan membimbing dari Kepala badan dan organisasi dalam melaksanakan penataan unit administrasi.

Penataan unit administrasi harus menaati Undang-Undang Dasar, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Resolusi ini