Ketika menyimpulkan sidang tersebut, PM Le Minh Hung memberitahukan akan menugaskan para Wakil PM sesuai bidangnya, Kementerian Hukum, Kemenetrian Keamanan Publik, Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Pemerintah untuk membuat jadwal secara konkret, melakukan rapat kerja langsung dengan berbagai kementerian dan instansi tentang opsi tersebut. PM Le Minh Hung meminta supaya sampai tgl 20 April, berbagai kementerian harus mengajukan kepada Badan Harian Pemerintah tentang rencana pemangkasan serta reformasi prosedur administrasi, persyaratan bisnis, dan sektor usaha berizin. Kantor Pemerintah dan Kementerian Hukum supaya mengumpulkan dan meninjau rencana tersebut untuk disampaikan kepada Pemerintah agar disahkan pada April tahun ini.
