Sejak Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-31 pada tahun 2017 di Manila, ekonomi perawatan, pendorongan kesetaraan gender bersama dengan pemberdayaan ekonomi untuk kaum perempuan, subjek utama yang melakukan pekerjaan perawatan, telah dibahas oleh para pemimpin secara intensif dan ekstensif pada berbagai sidang.

Pada lokakarya dengan tema “Ekonomi perawatan dan pekerja perawatan di ASEAN” yang berlangsung secara virtual pada tgl 29 Juli lalu, Doktor San San Aye, wakil Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar, memberitahukan bahwa banyak kemajuan telah tercatat ketika dokumen-dokumen yang terkait dengan ekonomi perawatan diberlakukan seperti Program aksi tentang penyelipan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan (WEE) di ASEAN (tahun 2017); Kerangka komprehensif ASEAN tentang Ekonomi perawatan (tahun 2021), dan sebagainya, yang terkini ialah Pernyataan ASEAN tentang Penguatan ekonomi perawatan dan pendorongan daya tahan Komunitas ASEAN pasca tahun 2025 (tahun 2024). Melalui semua dokumen ini, ASEAN telah mengakui pentingnya ekonomi perawatan sebagai satu bidang yang luas dan beragam, di samping itu mengeluarkan petunjuk strategis tentang penyusunan dan penggelaran kebijakan serta gagasan perawatan di kawasan.

“Pernyataan ASEAN tentang Penguatan ekonomi perawatan dan pendorongan daya tahan Komunitas ASEAN pasca tahun 2025 mencerminkan komitmen bersama dari semua negara anggota ASEAN dalam meningkatkan visi dan nilai pekerjaan perawatan sebagai satu pilar penting dari pembangunan yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut menekankan beberapa prioritas strategis, yang meliputi penerapan teknologi dan pengokohan ekonomi perawatan dengan dukungan digital, bersamaan itu menekankan hubungan antara ekonomi perawatan dengan isu-isu yang baru muncul seperti perubahan iklim, pandemi dan kemampuan pemulihan pasca musibah”.

Latar belakang penuaan penduduk sedang menimbulkan tantangan-tantangan besar terhadap negara-negara anggota ASEAN dalam menjamin tenaga kerja yang berkualitas di bidang perawatan. Menurut data pada lokakarya tersebut, hingga tahun 2050, hampir semua negara ASEAN akan memiliki sekitar 30% populasi lansia. Jumlah orang yang melakukan pekerjaan perawatan kian menurun, sementara itu jumlah orang yang membutuhkan perawatan meningkat sehingga semua negara harus membuat rencana untuk menambahkan, memanfaatkan dan mengembangkan pasukan pekerja perawatan, di antaranya pekerja migran memainkan peranan penting. Deputi Menteri Dalam Negeri Vietnam, Vu Chien Thang, memberitahukan:

“Sekarang ada sekitar 10 juta pekerja migran yang sedang tinggal dan bekerja di negara-negara di kawasan ASEAN. Pekerja migran tidak hanya memberikan sumbangan penting pada ekonomi perawatan negara-negara ASEAN saja, tetapi mereka sering menanggung pekerjaan perawatan yang tidak bisa dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pekerja dalam negeri. Kehadiran pekerja migran turut meringankan tekanan terhadap sistem perawatan dalam negeri, sekaligus mewujudkan transfer pengalaman dan keterampilan baru.”

Namun, menurut Ibu Aline Sana, Direktur Eksekutif Pusat Penggerakan Migran yang berbasis di Filipina, kualifikasi dan keterampilan dari sebagian besar pekerja perawatan migran tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan konsekuensi yang disesalkan terkait dengan rendahnya pendapatan dan kurangnya sistem tunjangan sosial untuk mereka.

“Di kawasan ASEAN, sudah ada berbagai MoU, seperti antara Filipina dan Singapura terhadap petugas medis, Indonesia dan Jepang di bidang pendidikan pekerja perawatan, Kamboja dan Malaysia, serta Malaysia dan Indonesia di bidang pekerja rumah tangga migran. Namun, pasti ada orang-orang yang tertinggal dan tanpa status hukum. Mereka akan harus mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan mungkin menjadi korban pencurian upah dan eksploitasi tenaga kerja”.

Untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi perawatan dan pekerja perawatan, pasti dibutuhkan keterlibatan Pemerintah setiap negara dalam memperbaiki infrastruktur perawatan, hak dan kepentingan pekerja perawatan, mendorong keseteraan gender. Di samping itu, dari perspektif kerja sama di kawasan ASEAN, Doktor Navarat Temsumrit dari Universitas Kasetsart, mengusulkan:

“Dalam hal kerja sama regional, ASEAN bisa bersama-sama bekerja untuk menyelaraskan standar perawatan dan saling mengakui kualifikasi pekerja perawatan. Hal ini memfasilitasi mobilisasi pekerja perawatan di seluruh ASEAN. Di samping itu, kita juga perlu berbagi data dan kebijakan, bekerja sama dalam meneliti tren populasi. Yang terakhir ialah menyusun Traktat Perawatan ASEAN, kerangka regional tentang kebijakan-kebijakan perawatan yang komprehensif, peka tentang gender, dan berkelanjutan”.

Dari tgl 28 sampai 30 Oktober mendatang, Konferensi Perbatasan Baru dalam Ekonomi Perawatan direncanakan akan berlangsung di Kuala Lumpur. Ini akan menjadi salah satu prioritas Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Dengan perhatian yang mendalam di kawasan, ekonomi perawatan pasti akan kian berkembang, turut membangun Komunitas ASEAN yang semakin kohesif, kuat, dan sejahtera./.