(VOVWORLD) - Dalam konteks dunia yang kian menaruh perhatian pada pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan sumber daya laut, pengendalian kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) telah menjadi standar wajib bagi seluruh negara pengekspor hasil perikanan. Pada tahun 2015, Thailand – salah satu pemasok hasil perikanan terbesar di dunia mendapatkan "kartu kuning" peringatan dari Komisi Eropa (EC) karena dinilai belum sepenuhnya memenuhi tuntutan pengelolaan perikanan. Menghadapi tantangan tersebut, Thailand melaksanakan program reformasi yang intensif, ekstensif, sistematis, dan berjangka panjang.
 Pelabuhan perikanan Bang Pao, Pulau Koh Chang, Thailand: Foto: Ngoc Diep |
Reformasi yang komprehensif: Dari hukum hingga teknologi
Direktorat Perikanan dibawah Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand menyatakan bahwa untuk memenuhi tuntutan EC, Thailand telah melakukan reformasi yang komprehensif di berbagai bidang. Dari sisi hukum, negara ini memberlakukan Undang-Undang mengenai Perikanan Kerajaan tahun 2015 dan direvisi pada tahun 2017. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang ketat tentang pemberian izin, pemeriksaan, sanksi, dan perlindungan sumber daya laut. Thailand telah secara berturut-turut meratifikasi berbagai konvensi internasional penting untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan perikanan dan melindungi hak pelaut seperti UNCLOS, UNFSA, PSMA dan Konvensi ILO C188.
Dari sisi teknis, Thailand menerapkan sistem pemantauan kapal penangkap ikan melalui satelit (VMS), mendirikan 30 pusat pemeriksaan terhadap kapal yang keluar/masuk pelabuhan (PIPO), dan menerapkan buku catatan elektronik serta kamera CCTV. Sistem pelacakan asal-usul elektronik di seluruh rantai pasokan (TFCC, PSM, PSE) membantu mengontrol mulai dari eksploitasi hingga pengolahan dan ekspor.
Di bidang pengelolaan sumber daya perikanan, Thailand melakukan penilaian hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan (MSY), mengalokasikan kuota eksploitasi berdasarkan wilayah perairan dan jenis kapal. Pemerintah menghentikan pemberian izin untuk kapal penangkap ikan komersial baru, dan memeriksa serta menandai lebih dari 56.000 kapal penangkap ikan.
 Thailand bertekad untuk mencegah produk perikanan IUU memasuki rantai pasokan hasil lautnya. Foto: Ngoc Diep |
EC mencabut “kartu kuning”: upaya dan komitmen dicatat
Pada 8 Januari 2019, EC secara resmi mencabut “kartu kuning” IUU bagi Thailand, sebagai pengakuan bahwa negara tersebut telah memenuhi standar internasional dalam pengelolaan perikanan, pelacakan asal-usul, dan perlindungan tenaga kerja.
Setelah pencabutan tersebut, Thailand tidak hanya mempertahankan langkah-langkah yang telah diterapkan, tetapi terus memperkokoh dan menginstitusikan seluruh sistem pencegahan dan pemberantasan IUU. Salah satu langkah penting adalah penyerahan peran Pusat Komando Pemberantasan IUU (CCCIF) – yang dibentuk sebagai mekanisme sementara selama krisis – kepada lembaga-lembaga permanen, terutama Direktorat Perikanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kontinuitas, stabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan.
Pemerintah Thailand juga meresmikan kebijakan “IUU-Free Thailand” (“Thailand Bebas IUU”) sebagai komitmen nasional, yang menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan standar tinggi dalam pengawasan, pelacakan asal-usul, dan pelaksanaan hukum di sektor perikanan.
Di kancah internasional, Thailand telah secara proaktif memperluas perannya dengan cara menjadi pusat koordinasi Jaringan ASEAN Anti-IUU (AN-IUU). Ini merupakan sebuah inisiatif regional untuk memperkuat pertukaran informasi, berkoordinasi memeriksa kapal penangkap ikan, dan mendorong penerapan standar bersama dalam pengelolaan perikanan antarnegara Asia Tenggara.
Dalam hal investasi, Pemerintah Thailand telah mengalokasikan anggaran besar untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan langkah-langkah anti-IUU. Sebagian dari anggaran ini digunakan untuk mengembangkan peralatan berteknologi tinggi, terutama sistem pemeriksaan pelabuhan (PSM Tool) yang dikembangkan melalui kerja sama dengan OceanMind - sebuah organisasi nirlaba berbasis di Inggris yang secara khusus mendukung pemerintah dan pelaku bisnis dalam memantau dan melaksanakan peraturan untuk melindungi perikanan dan samudra.
Dari peringatan hingga model regional
Thailand telah berhasil bertransformasi dari negara yang diperingatkan menjadi model regional tentang tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Kisah reformasi Thailand merupakan bukti bagi komitmen politik yang kuat, reformasi institusi dan kerja sama internasional yang dapat membantu sebuah negara mengatasi krisis, memulihkan kepercayaan, dan berkembang dalam jangka panjang. Mempertahankan standar tinggi dalam hukum, pemantauan, pelacakan asal-usul, dan perlindungan tenaga kerja tidak hanya melindungi sumber daya laut saja, tetapi juga memperkokoh posisi internasional dan mengembangkan ekonomi secara berkelanjutan./.