Tujuan amandemen UUD kali ini ialah bagaimana supaya berhasil membangun satu struktur administrasi dari atas ke bawah, menciptakan satu mekanisme aktivitas yang benar-benar satu dan berhasil guna. Untuk menangani secara lebih giat dan cepat semua masalah menurut tuntutan dari usaha industrialisasi, modernisasi dan integrasi internasional yang luas dan mendalam, maka tuntutan yang ditetapkan ialah aparatnya harus ramping. UUD-1992 ketika diamandir pada tahun 2001 telah mencatat prinsip pembangunan Negara hukum sosialis, akan tetapi prinsip ini belum memanifestasikan secara lengkap dan konsisten dalam semua bab dan pasal dalam UUD. UUD tersebut belum menentukan badan mana yang melaksanakan hak eksekutif, dan badan mana yang menjalankan hak legislatif, oleh karena itu, semua ketentuan tentang posisi, fungsi dan hubungan semua badan dalam aparat Negara juga belum jelas dan transparan. Keterbatasan dan ketidak-sesuaiaan ini menimbulkan problembatik, menghalangi pelaksanaan sesuai dengan posisi, peranan, fungsi dan tugas dari semua badan dalam aparat Negara. 

Nguyen Dinh Quyen, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi
(Foto: vnexpress.net)

Nguyen Dinh Quyen, Anggota Majelis Nasional dari kota Hanoi mengatakan: "UUD-1992 terutama memperbarui secara menyeluruh sistim ekonomi, sosial budaya, hak dan kewajiban dasar dari warga negara. Sedangkan tentang aparat negara, secara pada pokoknya masih dipertahankan menurut pola-pola semua UUD sebelumnya. Oleh karena itu harus memberikan pengarahan yang paling mendasar untuk menyempurnakan aparat Negara. Kita harus mendekodenisasi secara jelas prinsip kekuasaan negara adalah milik rakyat, dengan pembagian kerja koordinasi antara semua badan negara dalam melaksanakan tiga hak yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif".

Bagi masalah hak dan kewajiban warga negara, UUD-1992 mencatat secara cukup lengkap semua hak dan kebebasan yang mendasar dari manusia dan warga negara, sesuai dengan ketentuan internasional dan semua konvensi internasional dimana Vietnam telah menanda-tangani atau berpartisipasi. Akan tetapi, melalui evaluasi ini, cara memanifestasikan dalam berbagai ketentuan UUD-1992 belum ilmiah, belum bisa memanifestasikan secara tepat hubungan antara Negara dan warga negara. Untuk mengamandirnya, kita harus menjelaskan dan membedakan hak manusia dengan hak warga negara. 

Salah satu Konferensi untuk mengumpulkan pendapat terhadap amandemen UUD-1992
(Foto: quochoi.vn)

Hak warga negara sebaiknya hanya dibatasi oleh Undang-Undang yang diberlakukan oleh Majelis Nasional saja, sedangkan UUD sebaiknya hanya menentukan hak-hak yang mendasar dari warga negara, dan manusia guna membangun dan memperkokoh secara mantap persatuan besar seluruh rakyat, mengembangkan kekuatan setiap perseorangan dan kolektif demi kepentingan Tanah Air dan bangsa. UUD yang diamandir juga harus menjelaskan tiga sifat dasar yang membentuk hakekat rezim yaitu sifat sosialisme, sifat kerakyatan dan sifat hukum, perlu menentukan dan tidak-henti-hentinya memperkokoh hak kedaulatan rakyat, hubungan antara Negara dan rakyat. Kekuasan Negara milik rakyat hanya bisa ditentukan jika kita mengambil persatuan besar sebagai fundasinya. 

Vu Duc Khien, Mantan Ketua Komisi urusan Perundang-undangan MN Vietnam
(Foto: vietbao.vn)

Vu Duc Khien, Mantan Ketua Komisi urusan Perundang-undangan Majelis Nasional Vietnam mengatakan: "Pasal 2 UUD-1992 mengatakan bahwa semua kekuasaan Negara adalah milik rakyat dimana fundasinya ialah persekutuan buruh, tani dan intelektual. Saya meminta supaya merevisi gugus kata tersebut, seharusnya mengatakan bahwa fundasinya ialah persatuan besar seluruh bangsa, karena Partai Komunis telah menentukan bahwa persatuan besar seluruh bangsa memainkan peranan strategis. Partai juga telah menetapkan semuanya demi bangsa. Persatuan besar seluruh bangsa bersifat berkesinambungan, lebih sedikit berubah terbanding dengan tani dan buruh".

Mengenai sistim ekonomi, menurut para ekonom, rancangan amandemen UUD akan disempurnakan dengan beberapa ketentuan untuk menjamin target serta pengarahan kebijakan besar untuk mengembangkan perekonomian pasar menurut arah sosialis dengan banyak bentuk kepemilikan, banyak unsur ekonomi, bentuk pengorganisasian bisnis dan bentuk distribusi.

Seminar mengumpulkan pendapat terhadap amandemen UUD-1992
(Foto: baobinhduong.org.vn)

UUD-1992 adalah UDD yang ke-4 sejak Vietnam berhasil merebut kemerdekaan pada tahun 1945. Amandemen UUD kali ini akan terus menginstitusikan secara tepat waktu semua haluan, kebijakan besar yang sudah diesahkan dalam Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam, menciptakan daya lenting bagi perkembangan Tanah Air./.