Pada Konferensi keamanan Munich (MSC) pada bulan Maret lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menilai bahwa dunia sedang mengalami periode perpecahan yang paling buruk selama 75 tahun ini, sehingga mengakibatkan risiko-risiko serius bagi perdamaian dunia. 

Bahaya Meningkatnya Konflik

Lebih dari 5 bulan setelah penilaian kepala lembaga multilateral yang terpenting di planet, panorama tentang perdamaian dan keamanan internasional tidak menjadi lebih bersemarak. Dua konflik terbesar di Ukraina dan Jalur Gaza terus berlangsung lama dengan perkembangan-perkembangan eskalasi yang berbahaya dan prospek yang termacet dalam hal diplomatik. Khususnya, konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza sedang melanda luas di kawasan.

Konferensi keamanan Munich (Foto: securityconference)

Serangan-serangan ulang-alik antara Israel dengan Iran dan pasukan-pasukan Hezbollah di Lebanon selama berbulan-bulan ini ada bahaya  meledak menjadi perang komprehensif di kawasan Timur Tengah. Di Afrika, perang saudara di Sudan berlangsung dari bulan April tahun lalu sedang mengubah negara ini menjadi tempat panas dalam hal kemanusiaan yang paling serius di dunia. Semua bahaya konflik lainnya juga sedang meningkat di Afrika Barat dan kawasan Sahel, dengan bangkitnya cabang-cabang anggota organisasi yang menamakan diri sebagai Negara Islam (ISIS), atau di Asia Timur Laut, ketika situasi di Semenanjung Korea mengalami perkembangan yang  rumit.

Menghadapi latar belakang yang semakin menjadi buruk dari lingkungan keamanan internasional, pada tanggal 21 Agustus, Dewan Keamanan PBB telah mengadakan satu sidang tingkat tinggi untuk membahas penyusunan Agenda yang baru tentang pencegahan konflik-konflik regional dan nasional. Elizabeth Spehar, Asisten Sekjen PBB, dari Departemen urusan  masalah-masalah politik dan penegakan perdamaian, menilai: 

“Perdamaian adalah target mendadar dari PBB. Menegakkan dan mempertahankan perdamaian adalah titik berat dalam urusan Dewan Keamanan dan PBB, namun, jumlah konflik di dunia sedang berada di tingkat tertinggi selama beberapa dekade ini, sehingga menimbulkan penderitan-penderitaan yang tak terbayangkan, menghancurkan perekonomian-perekonomian dan merampas masa depan komunitas-komunitas”.

Tanpa memedulikan kritik-kritik dan kecurigaan tentang kapabilitas PBB dan Dewan Keamanan PBB dalam menjamin perdamaian, keamanan internasional selama ini, organisasi ini tetap memainkan peranan kunci dalam penyusunan dan pelaksanaan mekanisme-mekanisme penjaminan perdamaian. Di Timur Tengah, menghadapi risiko konflik Israel dan pasukan Hezbollah di Lebanon  yang bereskalasi menjadi perang umum, pada tanggal 28 Agustus, Dewan Keamanan PBB telah memutuskan untuk memperpanjang lagi setahun tugas Pasukan sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

Sekjen PBB, Antonio Guterres (Foto: Xinhua/VNA)

Ini merupakan keputusan yang jarang menerima konsensus dari semua anggota Dewan Keamanan PBB, di antaranya ada negara-negara yang sedang mengalami perselisihan dalam Dewan Keamanan PBB, khususnya para anggota harian yang berhak memberikan veto (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok).

Tantangan Tentang Sumber Daya Manusia

Upaya-upaya PBB untuk mempertahankan lingkungan damai di dunia mengalami banyak tantangan. Sekarang PBB sedang mempertahankan 11 misi penjagaan perdamaian di seluruh dunia, dengan total 70.000 serdadu, polisi dan personel beserta sumber biaya senilai 5,59 miliar USD untuk tahun fiskal 2023-2024. Jumlah uang ini lebih sedikit 700 juta USD dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya, dan dianggap tidak cukup untuk permintaan penjagaan perdamaian. Kekurangan sumber daya keuangan memaksa PBB memangkas beberapa misi politik istimewa. Namun, pada tanggal 8 Agustus, Direktur Eksekutif Badan PBB urusan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women), Ibu Sima Bahous, memperingatkan bahwa keputusan ini sedang menyabot banyak prestasi perdamaian yang telah dicapai selama beberapa dekade ini, khususnya di Afrika: 

“Kami mengusulkan Dewan Keamanan PBB supaya memperhatikan secara lebih lengkap masalah keuangan. Peranan Dana Penegakan perdamaian serta kerja sama yang lebih baik dengan lembaga-lembaga keuangan sangat penting. Selain itu, semua pemangkasan harus disertai dengan rencana agar bagaimana bisa  mengalokasikan sumber daya secara rasional untuk penjagaan perdamaian dan keamanan, menjamin semua prestasi yang telah dicapai”.

Menurut kalangan pengamat, tantangan besar dalam hal keuangan terhadap PBB tidak akan segera diatasi karena krisis ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan pada tahun lalu, anggaran keuangan aktivitas PBB mengalami defisit sebanyak 800 juta USD. Michael Moller, mantan Wakil Sekjen PBB, menilai bahwa dunia sekarang mengalami proses perpecahan, banyak negara berusaha menangani masalah-masalah dengan cara mereka diri sendiri, bersamaan itu peranan PBB, khususnya di segi politik, semakin diremehkan. Oleh karena itu, banyak negara anggota PBB, di antaranya ada negara-negara adi kuasa, memangkas atau menunda penyumbangan keuangan tahunan bagi PBB, sehingga misi-misi penjagaan perdamaian PBB menjadi semakin sulit.