(V0Vworld) -  Gelanggang politik Mesir sedang mengalami gelombang  di bawah laut ketika perlombaan merebut kekuasaan antara Presiden baru Mesir Mohamed Morsi dengan kalangan militer yang penuh kekuasaan di nagara ini sedang sampai pada tahap yang sengit.


Dalam satu gerak-gerik yang mendadak dan tegas, pada 12 Agustus ini, Mohamed Morsi  telah mengangkat Abdel Fatah Al Sissi menjadi Menteri Pertahanan, merangkap Ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, sebagai pengganti Jendra Hussein Tantawi yang pensiun lebih awal. Sebelumnya, Presiden ini juga memberlakukan keputusan  memensiun  Panglima Umum Tentara Sami Enan. Opini umum beranggapan bahwa keputusan  Presiden Mohamed Morsi ini merupakan “suara senapan” yang menandakan timbulnya  ketegangan politik  baru  yang akan berlangsung  di gelanggang politik negara ini ketika pemerintah sipil sedang bertekat melaksanakan target memusatkan kekuasaan pada fihaknya. 

Walaupun Presiden Morsi mengatakan bahwa "keputusan dia tidak menyasar pada perseorangan-perseorangan tertentu” atau “mempersempit semua hak kebebasan”, melainkan “demi kepentingan negara dan rakyat”, tetapi “ganti darah” itu  akan menjadi faktor potensial  yang menimbulkan gejolak-gejolak yang sulit diprakirakan. Karena keputusan ini dilihat oleh opini umum  bisa meletakkan titik habis terhadap peranan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (ACAP) dalam kehidupan politik  Mesir.

Pada kenyataan, ini bukan untuk pertama kalinya sejak Morsi  dilantik pada bulan Juni  lalu, ketegangan antara pemerintah sipil  dan kalangan tentara  baru meledak, perihal Morsi menjadi Presiden baru dari Mesir menandai satu titik balik  terhadap negeri  Piramida ini sejak Presiden Hosni Mubarak tergulingkan. Kemenangan ini telah memberi syarat kepada  Organisasi Ikhwanul Muslimin  untuk  menguasai  kekuasaan setelah 84 tahun sejak organisasi ini dibentuk. Justru hal ini telah memulai perebutan kekuasaan antara Organisasi Ikhwanul Muslimin  pimpinan Morsi dengan fihak yang lain yalah kalangan militer yang sudah sejak lama  menguasai kekuasana di negara Afrika Utara ini. Orang masih ingat bahwa pada pertengahan bulan Juli  lalu, Morsi telah terpaksa  memberikan konsesi ketika menarik  dekritnya untuk memulihkan  Parlemen yang dibubarkan SCAF  menjelang Pemilu  Presiden pada 15 Juni menurut keputusan dari Mahkamah Konstitusi Tertinggi (SCC). Pada hakekatnya, SCAF membubarkan  Parlemen untuk menurunkan  pengaruh Organisasi Ikhwanul Muslimin  di gelanggang politik negara ini. Karena dalam pemilu Parlemen yang lalu, Partai Keadilan  dan Perkembangan (FJP) dari Organisasi Ikhwanul Muslimin  merebut 235 kursi diantara total 508 kursi, sama dengan 47 persen  jumlah kursi di Parlemen. Untunglah, ketegangan pada saat itu telah mereda  ketika Presiden baru mengeluarkan keputusan menarik dekritnya.
 Namun, ujian itu sudah lewat. Ketegasan menyingkirkan Tantawi yang pernah memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan selama dua dekade ini pada zaman pimpinan mantan Presiden Hosni Mubarak dan telahmenguasai hak menyelenggarakan Mesir sejak gelombang pemberontakan pada tahun 2011 dengan martabat sebagai Kepala SCAF, yang dilakukan Morsi dianggap sebagai konfrontasi dalam upaya  pembentukan satu negara  sipil,  sehingga menghentikan  pemerintah “dua kepala”  di Mesir.



Presiden  Morsi  juga mengeluarkan keputusan  menghapuskan satu Deklarasi  Undang-Undang Dasar yang diberlakukan  pada zaman pimpinan  Jenderal  Tantawi yang  membolehkan  memberikan hak yang luas  kepada para komandan  militer senior.  Sebelumnya,  pada 8 Agustus, Morsi  melakukan reformasi  terhadap  Badan Intelijen   negara ini, yang menurut itu  memecat  Direktor Murad Muwafi dan mengangkat  Mohammed Rafaat Abdel Wahad Shehata  menjadi penjabat Direktor  Badan ini.  Selain itu  Morsi juga mengangkat  Hakim  Mahmud Mekki  sebagai wakil Presiden. Namun,  pada kenyataan-nya,  tentara Mesir  yang selama ini  sedang menguasai  sumber pendapatan besar dalam perekonomian maupun kekuatan militer dengan bantuan Washington, tetap merupakan satu organisasi  penting  di negara Timur Tengah pada saat  proses pembentukan demokrasi di Mesir baru saja dimulai. Oleh karena itu, semua gerak gerik Morsi ini dianggap bisa menimbulkan satu konfrontasi baru antara Presiden baru dan Dewan Militer.        

Sekarang,  opini umum  belum bisa menduga bagaimana arena politik negeri piramida ini akan mengalami kemajuan  setelah keputusan-keputusan mendadak yang diajukan Morsi. Apakah keputusan ini mendapat konsesi dari tentara atau tidak? Jawaban  ini masih terbuka. Banyak sumber berita  mengatakan: lengser-nye  para jenderal  dalam tentara  Mesir  ini  telah ada pengaturan  dan peredaan.  Kongkritnya  seperti  bersama dengan pembebas-tugasan dan pemberian pensiun awal, pemerintah Kairo  telah meredakannya dengan cara membiarkan Jenderal Tantawi dan Kepala Staff Umum, Jenderal  S.Annan memainkan posisi-posisi  sebagai penasehat Presiden dan menyampaikan hadiah kehormatan tertinggi  di Mesir kepada mereka. Bersama dengan itu, beberapa jam setelah memutuskan memecat para jenderal, Morsi di depan  Televisi mengimbau dukungan dari massa rakyat.  Namun,  semuanya  hanyalah  merupakan prediksi.  Tidak ada   orang yang   berani memastikan  bahwa  arena politik  negara ini  akan tidak  muncul gelombang di bawah  permukaan laut yang sengit ketika kekuasaan  di meja  percaturan politik  di negara ini  selalu dilirik dan ingin dikuasai oleh semua pihak ./.