(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe akhir-akhir ini merekomendasikan kepada Pemerintah-nya supaya meninjau kembali semua keterbatasan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang merintangi Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) yang ikut serta bertempur di medan perang di luar negeri. PM Jepang, Shinzo Abe juga sedang berupaya menggelarkan langkah-langkah untuk melaksanakan hak bela diri kolektif ini. Meskipun menegaskan komitmen Tokyo akan setia pada jalan damai, namun rekomendasi ini sedang mendapatkan banyak opini umum internasional dan regional yang berbeda-beda.
Keputusan PM Jepang, Zhinzo Abe dikeluarkan segera setelah satu badan penasehat keamanan memberikan laporan kepada dia, dengan rekomendasi memberikan interpretasi kembali UUD menurut arah membolehkan Tokyo melaksanakan hak bela diri kolektif. Penghapusan larangan ini berarti Jepang bisa melaksanakan hak penggunaan pasukan militer untuk membela para sekutu keamanan atau negara- negara yang mempunyai hubungan akrab dengan Jepang kalau mendapat serangan bersenjata.
Untuk bisa menggelarkan upaya ini, dalam satu gerak-gerik baru, pada 21 Mei, PM Shinzo Abe berencana akan membentuk satu posisi Menteri Kabinet urusan amandemen kerangka hukum pada akhir Agustus tahun ini, bertujuan menghapuskan embargo larangan pelaksanaan hak bela diri kolektif yang dikenakan terhadap negaraitu sendiri. Jabatan Menteri khusus ini menjalankan tugas pokok yalah akan menyampaikan penjelasan kepada Parlemen tentang pendirian Pemerintah terhadap masalah yang kontroversial tersebut.
Punya hak tapi akan tidak bisa melaksanakan.
Pada waktu lalu, Tokyo tetap mempertahankan pandangan bahwa Jepang mempunyai hak bela diri kolektif, akan tetapi tidak bisa melaksanakan-nya karena keterbatasan-keterbatasan yang dipaksakan oleh Pasal 9 UUD negara ini, menurut-nya melarang penggunaan angkatan bersenjata untuk menangani sengketa internasional.
Oleh karena itu, pengubahan kebijakan pertahanan dasar ini menuntut kepada Tokyo supaya mengubah interpretasi terhadap UUD damai - satu gerak-gerik yang sekarang tetap belum disetujui oleh mitra dalam persekutuan pimpinan Shinzo Abe, yaitu Partai Keadilan Baru (NPK).
Menurut penegasan PM Shinzo Abe, dengan interpretasi UUD sekarang ini, Jepang tidak bisa membela warga negara-nya. Misalnya kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sedang mengangkut warga negara Jepang di kawasan yang terjadi bentrokan di luar wilayah nasional mendapat serangan, PM Shinzo Abe beranggapan bahwa menurut interpretasi sekarang, terhadap pasal 9 UUD Jepang, pasukan bela diri negara ini tidak bisa menggunakan senjata, kecuali kalau diserang. Oleh karena itu, Jepang tidak bisa mengerahkan pasukan bela diri untuk membela kapal Amerika Serikat, meskipun kapal ini sedang mengangkut warga negara Jepang.
Arus opini umum yang saling bertentangan
Negara-negara di dalam dan luar kawasan semuanya segera memberikan reaksi tentang keputusan PM Jepang, Shinzo Abe. Washington dengan terus terang menyatakan bahwa dengan martabat sebagai satu sekutu, Amerika Serikat “menyambut baik dan mendukung” perdebatan dalam internal Jepang tentang apakah Tokyo harus menghapuskan perintah melarang pnggunaan hak bela diri kolektif yang dikenakan terhadap negeri itu sendiri atau tidak? Sebelumnya, Amerika Serikat pernah menyerukan kepada Jepang supaya memberikan sumbangan kepada hubungan persektuan keamanan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat juga menyambut gerak-gerik ini dan menekankan: Pentagon percaya bahwa Jepang akan mempertahankan tradisi menghormati perdamaian. Sedangkan, Tiongkok telah menunjukkan kecemasan dan menuntut kepada Tokyo supaya meninjau lagi sejarah untuk memainkan peranan konstruktif pada perdamaian dan kestabilan kawasan. Republik Korea menyatakan: Perbahasan tentang keamanan dan pertahanan Jepang sebaiknya berdasar pada semangat UUD damai dari negara ini dan terus memberikan sumbangan pada perdamaian dan kestabilan di kawasan. Republik Korea akan tidak menerima semua masalah yang berpengaruh terhadap keamanan di semenanjung Korea dan kepentingan nasional Republik Korea. Rekomendasi dari PM Shinzo Abe juga menghadapi tentangan keras dari rakyat di dalam negeri dengan kira-kira 2000 orang yang berhimpun melakukan demonstransi untuk memprotes keras izin penggunaan hak bela diri kolektif.
Menuju ke jalan damai yang positif
Menurut kalangan analis, rekomendasi tentang izin penggunaan hak bela diri kolektif merupakan sebagian dalam konsep: “Damaisme positif” yang diajukan oleh PM Jepang Shinzo Abe. Konsep ini bertujuan menjelaskan keinginan Jepang yang ingin melonggarkan ketentuan- ketentuan yang ketat tentang militer menurut UUD yang sedang berlaku untuk bisa memainkan peranan yang lebih besar dalam masalah keamanan kawasan dan dunia.
Semua bentrokan sengit di Asia Timur Laut, kebangkitan kuat Tiongkok, negara yang sedang mengalami sengketa kedaulatan dengan Jepang dianggap sebagai faktor-faktor yang mendorong Pemerintah pimpinan PM Shinzo Abe mempercepat proses perbahasan tentang hak bela diri kolektif. Memperkuat kemampuan bela diri, setia pada jalan damai dan tidak akan menjadi negara penghasut perang adalah pendirian PM Shinzo Abe.
Akan tetapi, bisa melaksanakan atau tidak, keinginan PM Jepang Shinzo Abe ini masih bergantung pada banyak faktor. Disamping dengan pendapat- pendapat yang saling bertentangan, beberapa pengamat beranggapan bahwa penjaminan kemampuan bela diri kolektif akan membolehkan Jepang mendatangkan keseimbangan yang diperlukan untuk kawasan Asia-Pasifik./.