Satu lokakarya tentang "Undang-Undang Internasional tentang Ruang Siber"  (Foto: baoquocte.vn)

Diprakirakan di Viet Nam saat ini terdapat sekitar 60 juta pengguna internet, atau sekitara 60 persen jumlah penduduk, menduduki posisi ke-7 di antara negara-negara di dunia dalam hal pengguna internet. Pada 1982, Viet Nam berpartisipasi dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (IVVPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sosial-Ekonomi dan Budaya (ICESCR), mengakui nilai-nilai hukum tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional, di antaranya hak kebebasan informasi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara dan hak menyampaikan pandangan politik. Dengan tanggung-jawab sebagai Anggota Dewan Keamanan dan Anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) Viet Nam senantiasa aktif melaksanakan semua resolusi Dewan tersebut.

Menghormati, melindungi, menjamin pelaksanaan, dan  memperluas hak dan kebebasan internet merupakan komitmen Viet Nam untuk menyukseskan Agenda Demi Pembangunan yang Berkelanjutan PBB hingga 2030 yang disahkan oleh para pemimpin dunia, di antaranya Viet Nam dan sekitar 200 negara lain pada 2015. Agenda tersebut telah mengajukan target-target yang ambisius dan menegakkan standar-standar baru  secara global untuk menjamin tidak ada warga manapun yang menderita kerugian atau tidak disuplai atau diperlengkapi dengan internet.

Hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan penerbitan, kebebasan bersidang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar  1946 oleh Republik Demokratik  Viet Nam dan ditentukan kembali dalam semua Undang-Undang Dasar di kemudian hari. Hak kebebasan berbicara, hak mendekati informasi telah dicatat dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 2013, Undang-Undang Akses Informassi 2016 an Undang-Undang Keamanan Siber 2018 dan banyak undang-undang Viet Nam yang lain. Pasal 25 Undang-Undang Dasar 2013 dari Viet Nam menentukan: “Warga punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, akses informasi, hak bersidang, hak berasosiasi dan hak berdemonstrasi”. Undang-Undang Akses Informasi 2016 menentukan secara konkret subyek hak mendekati informasi, subyek dan tanggung-jawab memberikan informasi, proses dan prosedur meminta pendekatan informasi, skala informasi yang bisa diakses. Undang-Undang Akses Informasi memiliki makna dan nilai hukum penting dalam melaksanakan hak dan kebebasan internasional, dilaksanakan secara terbuka, transparan dan bertanggung-jawab oleh badan-badan negara, organisasi dan individu ketika berpartisipasi ruang siber. Undang-Undang Keamanan Siber 2018 merupakan instrumen khusus untuk melindungi hak dan kebebasan internet melalui sistem langkah-langkah pencegahan, penemuan dan penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang telekomunikasi dan internet. Undang-Undang Keamanan Siber mengkombinasikan secara erat antara tugas melindungi keamanan siber, sistem informasi penting tentang keamanan nasional dengan tugas pembangunan sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, hak warga negara, mengondisikan aktivitas  di ruang siber bagi semua organisasi dan individu. Prinsip ini menjadi dasar hukum penting dalam membentuk satu mekanisme penanganan yang selaras untuk menjamin hak dan kebebasan internet.

Viet Nam telah dan tengah menuju pembangunan sistem perundang-undangan tentang hak dan kebebasan secara lebih komprehensif dan lengkap. Kerangka hukum tentang hak dan kebebasan internet akan lebih berfokus dalam melindungi kehormatan dan harkat serta kepentingan individu, rahasia hidup pribadi, hak menggunakan dan menikmati internet. Beberapa hak terkait kebebasan internet juga ditetapkan secara jelas, sesuai dan penuh dengan kelayakan lebih tinggi, meliputi hak mengakses dan menggunakan informasi dari warga dan tanggung-jawab memberikan informasi dari negara, hak ikut serta dalam pengelolaannegara, hak demokrasi langsung, hak mengadukan, menggugat, hak menyampaikan pandangan, hak rahasia hidup pribadi warga negara.

Ruang siber dan tantangan dari teknologi 4.0 kian menuntut haruslah ada koridor hukum yang lengkap dan tepat untuk menjamin hak kebebasan internet. Oleh karenanya Viet Nam berfokus menuju penjaminan lingkungan hukum bagi internet berdasarkan penjaminan hak dan kebebasan manusia. Hak dan kebebasan internet di Viet Nam sudah sampai saatnya menjadi target dan motivasi pembangunan yang berkelanjutan demi rakyat makmur, tanah air kuat, demokratis, adil dan berbudaya.