Satu Dunia yang Lain

Dalam pesan sambutan “Imbauan global” untuk KTT Masa Depan yang dikirim pada pekan lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres menekankan bahwa KTT global merupakan rencana ambisius dari komunitas internasional yang diharapkan selama beberapa tahun, merupakan pendorongan tindakan yang menghadapi tantangan-tantangan baru yang kian beranekaragaman dan rumit di dunia dewasa ini.

Kepala organisasi multi-lateral yang paling penting di planet ini menyatakan bahwa institusi-institusi sekarang dirancang untuk satu zaman yang lain, maka tidak diperlengkapi untuk menghadapi tantangan-tantangan dari abad ke-21 seperti perubahan iklim dan dampak dari teknologi. Oleh karena itu, KTT Masa Depan akan mendorong diskusi-diskusi untuk menetapkan satu dunia yang baru dengan struktur yang baru dan prioritas-prioritas yang baru.

Sekjen PBB, Antonio Guterres (Foto: AFP/VNA)

Pandangan PBB ini mendapat sambutan kuat dari banyak negara anggota, khususnya negara-negara berkembang di Asia, Afrika, atau Amerika Latin, negara-negara yang bertahun-tahun ini selalu menuntut adanya suara yang lebih besar dalam mekanisme-mekanisme multilateral. Presiden Namibia, Bapak Nangolo Mbumba menilai:

“Tantangan-tantangan yang kita hadapi dari perubahan iklim sampai ketidaksetaraan global, dari ketegangan geo-politik sampai kebutuhan mendesak supaya  harus menggelar Agenda pembangunan yang berkesinambungan 2030 menuntut komitmen-komitmen kolektif yang kuat. Masa depan PBB bergantung pada kemampuan tindakan kita sebagai satu mekanisme yang inklusif, efektif, dan lebih kreatif”.

Menetapkan Prioritas yang Baru

Menjelang KTT Masa Depan, PBB menyelengarakan “Hari Aksi” dari tgl 20 hingga tgl 21 September agar wakil negara-negara, berbagai lembaga masyarakat sipil, kalangan pemuda, kalangan akademis atau pemerintahan daerah dan lain lain mendiskusikan semua topik yang masih ada dalam naskah-naskah rancangan.

Semua diskusi ini memberikan isi-isi terakhir bagi 3 naskah yang direncanakan akan disahkan oleh kepala negara dan pejabat senior asal 193 negara anggota PBB di KTT Masa Depan, meliputi: Traktat Masa Depan; Pernyataan tentang generasi-generasi masa depan; Traktak Digital Global. Sebagai naskah yang teramat penting di KTT ini, Traktat Masa Depan direncanakan meliputi 5 bab, mengungkapkan prioritas-prioritas yang terbesar pada masa depan seperti : Pembangunan yang berkesinambungan; Perdamaian dan keamanan internasional; Sains – teknologi dan inovasi; Pemuda dan generasi-generasi masa depan; Transformasi manajemen global.

Sementara itu, Traktak digital global dan Pernyataan tentang generasi-generasi masa depan mengeluarkan berbagai komitmen dan rencana aksi untuk mempersempit kesenjangan teknologi antarnegara, mendorong penerapan teknologi yang inklusif, memberikan kepentingan yang lebih setara bagi semua negara dan komunitas, membentuk satu sistem pengawasan teknologi kecerdasan buatan (AI) internasional yang bersifat mengikat hukum, bersamaan itu mendorong cara pendekatan prioritas untuk generasi-generasi masa depan.

Di konteks Majelis Umum (MU) PBB Angkatan ke-79 (UNGA-79) diselenggarakan segera setelah KTT Masa Depan (24-28 September), masalah perombakan PBB juga menyerap perhatian besar. Menurut Sekjen PBB, Antonio Guterres, permintaan perombakan PBB, khususnya jumlah anggotanya dan mekanisme kegiatan dari Dewan Keamanan (DK) PBB telah diajukan pada beberapa tahun yang lalu dan tidak bisa ditunda lagi.

“Salah satu aspek yang maha penting di KTT Masa Depan ialah pengakuan bahwa institusi-institusi kita perlu dirombak, dan salah satu di antaranya ialah perombakan DK PBB. Masalah penting yang terkait dengan masa depan adalah peranan dari 5 negara anggota tetap DK PBB dan perlu dialokasi kekuasaan kembali”.

Di samping DK PBB, satu badan PBB yang lain juga berdiri di di depan permintaan perombakan secara intensif dan ekstensif untuk meningkatkan posisi dan pengaruhnya ialah Dewan Sosial-Ekonomi PBB (ECOSCO). Selain itu, diskusi-diskusi tentang perombakan PBB juga mengungkapkan peningkatan kekuasaan bagi MU PBB, forum untuk semua negara anggota PBB tapi mempunyai kekuasaan yang bersifat menentukan dalam banyak masalah besar tentang perdamaian dan keamanan internasional.