(VOVWORLD) - Berlangsung dari 22-23 November di Johannesburg, Afrika Selatan, Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Duapuluh (KTT G20) tahun ini berfokus pada mendorong semua upaya global untuk membantu negara-negara berkembang, terutama negara-negara Afrika, dalam isu-isu iklim, energi, dan keuangan publik.
Mengusung tema "Solidaritas, Kesetaraan, Keberlanjutan", KTT G20 tahun ini menghimpun para pemimpin senior dari sebagian besar negara anggota dan organisasi dalam blok tersebut serta beberapa negara tamu. Namun, AS, ekonomi terbesar dalam blok menyatakan tidak akan menghadiri KTT G20
Prioritas untuk Afrika
Berlangsung di Afrika untuk pertama kalinya, KTT G20 tahun ini memiliki arti penting bagi negara tuan rumah, Afrika Selatan, dan Benua Hitam. Dalam sebuah laporan yang dirilis tepat sebelum KTT G20 di Johannesburg, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mengatakan bahwa negara-negara berkembang saat ini dibebani dengan utang global hingga 31 triliun Dolar AS, dua kali lipat dari jumlah yang tercatat pada tahun 2010. Menurut angka-angka PBB, dari tahun 2021-2023, pemerintah negara-negara Afrika menghabiskan rata-rata 70 Dolar AS per orang untuk pembayaran bunga, melebihi pengeluaran untuk pendidikan sebesar 63 Dolar AS dan kesehatan sebesar 44 Dolar AS. Oleh karena itu, keringanan utang dan restrukturisasi utang negara-negara Afrika tentu akan menjadi topik besar di Johannesburg. Menurut Elizabeth Sidiropoulos, Direktur Eksekutif Institut Internasional Afrika Selatan (South African Institute of International Affairs -SAIIA), dengan Afrika Selatan sebagai tuan rumah dan Uni Afrika (AU) sebagai anggota penuh G20, Afrika berada pada posisi yang baik untuk mendorong diskusi tentang reformasi sistem keuangan global serta banyak prioritas Afrika lainnya, terutama ketika Afrika Selatan akan menyerahkan jabatan Presidens G20 kepada AS pada tahun depan. Sama pandangan dengan itu, Busisipho Syobi, peneliti kebijakan publik di Organisasi tata kelola baik Afrika (Good Governance Africa - GGA) yang berbasis di Johannesburg, mengatakan bahwa Afrika memiliki sumber daya mineral yang sangat penting bagi transisi energi global, tetapi belum banyak diuntungkan. Oleh karena itu, KTT G20 di Afrika Selatan merupakan kesempatan untuk mengubahnya.
“Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah bagaimana menjamin agar Afrika mendapatkan manfaat dari mineral-mineral ini dan bagaimana mineral ini dapat berperan dalam mengatasi krisis energi yang sedang terjadi di benua ini. Saat ini, sekitar 600 juta penduduk Afrika hidup tanpa listrik. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa transisi energi ini mampu menjawab tantangan yang muncul di benua ini.”
Sebagai bukti prioritas ini, pada tanggal 20 November, tepat sebelum pembukaan KTT G20, Afrika Selatan dan Uni Eropa (EU) menandatangani perjanjian tentang mineral-mineral esensial. Perjanjian ini menyatakan bahwa Afrika Selatan akan menyediakan banyak mineral penting bagi EU untuk transisi energi dengan membangun rantai penambangan, ekstraksi, dan pemurnian tepat di Afrika Selatan
Mewujudkan Kembali Peranan G20
Selain prioritas untuk Afrika, KTT G20 tahun ini harus berfokus pada pembahasan berbagai tantangan besar lainnya yang dihadapi kelompok tersebut, termasuk mempertahankan peran sentral multilateralisme dalam konteks ketidakstabilan geopolitik saat ini. Pengumuman Presiden AS Donald Trump untuk memboikot G20 tahun ini dan tidak mengirimkan delegasi tingkat tinggi AS ke Afrika Selatan, ditambah dengan ketidakhadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para kepala negara (Argentina, Meksiko), akan mempersempit peluang G20 untuk mengeluarkan Pernyataan Bersama yang berfokus pada isu-isu keuangan iklim, perdagangan global, atau keringanan utang bagi negara-negara berkembang. Namun, para pengamat berpendapat bahwa perpecahan di dalam G20, akibat persaingan geopolitik dan perselisihan perdagangan, telah terjadi sejak sebelum KTT G20 tahun ini di Johannesburg. Oleh karena itu, G20 perlu mencermati tantangan saat ini untuk menetapkan peta jalan strategis bagi fase selanjutnya, alih-alih mencoba menyelesaikan perselisihan sementara.
Elizabeth Sidiropoulos, Direktur Eksekutif SAIIA menilai:
“Masalah terbesar yang harus dihadapi G20 saat memasuki periode berikutnya adalah bagaimana memfokuskan kembali upayanya untuk membantu G20 agar berfungsi sebagai platform yang bermanfaat dalam mendorong reformasi dan proses kebijakan untuk merespons permasalahan utama yang dihadapi dunia.”
Dalam laporan yang dirilis pada 13 November, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga menyatakan bahwa perdagangan impor negara-negara G20 meningkat empat kali lipat antara pertengahan Oktober 2024 dan pertengahan Oktober tahun ini, karena kebijakan tarif (dari AS) mendorong negara-negara lain untuk menerapkan langkah-langkah pelonggaran perdagangan. Selain itu, lonjakan permintaan produk terkait teknologi kecerdasan buatan (AI) juga membantu negara-negara G20, yang merupakan negara-negara terdepan di bidang teknologi, memainkan peran yang lebih besar dalam arus perdagangan global.