KTT NATO di Den Haag tahun ini dihadiri oleh para kepala negara 32 negara anggotanya, di antaranya ada Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang untuk pertama kalinya menghadiri KTT tersebut dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden.

Target 5%

Pada tanggal 23 Juni, hanya satu hari sebelum dimulainya KTT NATO di Den Haag, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Mark Rutte, memberitahukan bahwa negara-negara anggota aliansi militer ini telah mencapai kesepakatan mengenai tingkat belanja pertahanan baru, sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di antaranya 3,5% PDB untuk belanja pertahanan serta 1,5% untuk infrastruktur dan layanan terkait lainnya.

Bendera mengibar sebelum KTT NATO di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Juni 2025 (Foto: Yves Herman)

Dengan tercapainya konsensus yang dinilai bersifat sejarah ini, negara-negara anggota NATO telah memenuhi salah satu tuntutan terbesar dari pemerintah Presiden AS, Donald Trump selama bertahun-tahun ini, yang sejak masa jabatan pertamanya (2016–2020), yaitu meningkatkan banyak kali anggaran pertahanan.

Menurut kalangan pengamat, secara teori, konsensus ini dapat menyenangkan Presiden Donald Trump, melalui itu menjamin agar KTT NATO mencapai keberhasilan awal, menghindari situasi sulit seperti yang terjadi pada KTT G7 pada pekan lalu di Kanada, ketika Presiden Trump meninggalkan konferensi lebih awal dari yang dijadwalkan dan para pihak tidak bisa mengeluarkan Pernyataan bersama.

Namun, menurut pakar Max Bergmann, Direktur Program Eropa, Rusia, dan Eurasia di Pusat Penelitian Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington (AS), masalah yang lebih kompleks bagi Eropa ialah justru negara-negara NATO di Eropa berupaya untuk mencapai target 5% ini dapat mempercepat penarikan komitmen keamanan AS dari benua tersebut.

 “Negara-negara Eropa berpikir bahwa dengan menyetujui peningkatan belanja pertahanan, mereka dapat menyenangkan Trump dan membuat AS tetap bertahan di Eropa. Namun pada kenyataannya, menurut saya, peningkatan belanja pertahanan ini akan memungkinkan Presiden Trump dan pemerintah AS menilai bahwa Eropa akhirnya telah bersama-sama bertindak dalam hal pertahanan, sehingga AS tidak lagi perlu berada di Eropa. Oleh karena itu, isu besar yang membayangi KTT NATO kali ini ialah upaya AS untuk mengurangi kehadiran militernya di Eropa dan di dunia, dan pengurangan ini akan berskala besar.”

Masalah Ukraina dan Timur Tengah

Selain isu-isu internal NATO, titik beratnya ialah peningkatan belanja pertahanan dan masa depan komitmen keamanan AS terhadap Eropa, sejumlah topik lain juga menarik perhatian, seperti: konflik Rusia-Ukraina, konflik Israel-Iran serta keterlibatan AS di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal  NATO, Mark Rutte berbicara pada juma pers sebelum KTT NATO, di Den Haag  Belanda, pada 23 Juni (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Mengenai konflik Rusia-Ukraina, masalah yang dihadapi NATO saat ini ialah meningkatnya perbedaan pendapat antara AS dan para anggota lain mengenai pemberian tekanan kepada Rusia atau peningkatan dukungan bagi Ukraina. Yang patut diperhatikan, menjelang KTT NATO, Uni Eropa dan Kanada, pada tanggal 23 Juni, telah mengadakan KTT tersendiri dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, yang menunjukkan bahwa para anggota utama NATO lainnya tengah mencari arah sendiri untuk menghadapi ketidakpastian dalam kebijakan keamanan dan komitmen AS terhadap NATO.

Mengenai konflik yang semakin mengalami perkembangan rumit di Timur Tengah antara Israel dan Iran serta keterlibatan AS, para anggota NATO dari Eropa menghadapi banyak kesulitan dalam mempengaruhi pemilihan kebijakan AS maupun menentukan peranan Eropa. Menurut Ibu Beatrice de Graaf, pakar keamanan dan terorisme dari Universitas Utrecht (Belanda), para pemimpin Eropa saat ini berusaha untuk tidak mengkritik langkah-langkah AS di Timur Tengah, sebagian untuk menjaga solidaritas dalam NATO, dan sebagian lagi untuk mempertahankan peluang diplomatik terkait masalah nuklir Iran.

“Saya terkesan bahwa para pemimpin Eropa masih ingin memasukkan AS ke dalam proses ini, yaitu tetap memberikan tekanan (kepada Iran), namun sekaligus membuka jalan diplomatik. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan bahwa perlu melakukan dialog dengan Iran dan mereka sedang berada di jalur yang tepat arah. Oleh karena itu, negara-negara Eropa mungkin sekali lagi bisa menyalakan kembali harapan akan solusi diplomatik.”

Menurut kalangan pengamat, upaya-upaya diplomatik Eropa terhadap Iran yang dimulai kembali sejak akhir pekan lalu melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jerman, Inggris, dan Prancis dengan Menteri Luar Negeri Iran di Jenewa (Swiss), mungkin bisa mendapat motivasi tambahan karena pernyataan terbaru dari Presiden AS, Donald Trump menjelang KTT NATO menyatakan bahwa Israel dan Iran telah menyetujui satu gencatan senjata total dan AS ingin menuju ke solusi diplomatik jangka panjang dengan Iran.