1. Kebijakan tarif AS memberikan dampak yang mendalam terhadap ekonomi global
Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan kebijakan yang disebut "Tarif Hari Pembebasan", yang mengenakan tarif timbal balik terhadap hampir semua negara di dunia, termasuk negara-negara sekutu terdekat AS, mulai dari 10% hingga lebih dari 50%.
Menghadapi tekanan kebijakan tarif AS, banyak negara telah setuju untuk merundingkan kesepakatan perdagangan baru dengan AS, berupaya mengalihkan produksi dan mengatur kembali rantai pasokan untuk mengoptimalkan peluang untuk mendekati pasar AS dan dunia. Kebijakan tarif AS yang baru telah dan sedang memberikan dampak yang mendalam terhadap tatanan ekonomi dan perdagangan global, memaksa negara-negara untuk menyesuaikan strategi guna mengurangi risiko dan beradaptasi dengan konteks baru.
2. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah dua tahun konflik berdarah
Dengan mediasi AS, Mesir, dan beberapa negara Arab, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Hamas di Jalur Gaza secara resmi ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Kesepakatan ini menandai titik balik penting dalam upaya mengakhiri sepenuhnya konflik yang merebak sejak bulan Oktober 2023 dan menewaskan lebih dari 70.000 orang (hingga November 2025).
Kesepakatan tersebut merupakan tahap pertama dari rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS, Donald Trump, yang mencakup penyerahan Jalur Gaza kepada pemerintahan Palestina dan pembentukan Negara Palestina dengan syarat dilakukannya reformasi. Meskipun masih menghadapi banyak risiko, tetapi kesepakatan gencatan senjata di Gaza dianggap sebagai kemajuan politik dan diplomatik terpenting yang dicapai oleh para pihak dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan dan bencana kemanusiaan yang serius di Jalur Gaza.
3. AS mengumumkan strategi keamanan nasional baru, yang menandakan restrukturisasi situasi strategis global
Pada 4 Desember 2025, AS mengumumkan Strategi Keamanan Nasional baru, yang mencerminkan perubahan strategis terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin. Strategi Keamanan Nasional baru tersebut menegaskan bahwa AS akan mengalihkan sebagian besar kekuatan militernya ke Belahan Bumi Barat.
Strategi keamanan ini juga tidak lagi memandang Rusia sebagai "musuh", tetapi secara bertahap bergeser menuju kemitraan. Strategi ini juga menggunakan kata-kata yang lebih hati-hati dan kurang provokatif terhadap Tiongkok, menganggap negara ini sebagai saingan, tetapi membutuhkan dialog untuk menyeimbangkan kembali hubungan ekonomi dengan prioritas timbal balik. Sementara itu, strategi baru ini mengecam Eropa dengan relatif keras, menandakan penarikan bertahap komitmen keamanan AS terhadap benua tersebut.
4. Israel dan AS menyerang Iran
Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara mendadak terhadap sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran. Serangan tersebut diklaim untuk mencegah Iran memperluas program nuklirnya. Iran membalas dengan meluncurkan ratusan roket dan lebih dari 1.000 UAV ke wilayah Israel. Pada 22 Juni, AS melakukan intervensi langsung dengan mengerahkan pesawat pengebom siluman B-2 dan rudal jelajah Tomahawk untuk menyerang fasilitas nuklir Natanz, Fordow, dan Isfahan milik Iran.
Konflik ini merupakan eskalasi yang paling serius dalam hubungan permusuhan yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara Iran dan Israel, yang didukung oleh AS, dan memperburuk situasi keamanan di Timur Tengah.
5. Konflik perbatasan Thailand-Kamboja
Berawal dari berbagai bentrokan kecil di perbatasan pada akhir Mei, konflik ini meningkat signifikan pada 24 Juli 2025, ketika kedua belah pihak menggunakan berbagai jenis senjata berat untuk menyerang berbagai lokasi di wilayah masing-masing. Setelah upaya rekonsiliasi oleh komunitas internasional, pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Malaysia pada Oktober 2025, Thailand dan Kamboja telah menandatangani Pernyataan bersama tentang kesepakatan perdamaian, memulai kembali perundingan.
Namun, konflik kembali merebak pada awal Desember 2025. Kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan dan harus mengambil tindakan bela diri, yang mengakibatkan ratusan ribu warga sipil mengungsi, banyak warga sipil termasuk prajurit juga menjadi korban, serta kerusakan infrastruktur.
6. Upaya untuk mencapai perdamaian bagi konflik Ukraina menunjukkan tanda-tanda kemajuan
Konflik Rusia-Ukraina, yang kini memasuki tahun ketiga, terus berlanjut dalam kebuntuan ketika Ukraina melancarkan banyak serangan ke wilayah Rusia sementara Rusia memperluas kendalinya atas banyak wilayah di Ukraina timur. Pada November 2025, AS secara mendadak mengumumkan rencana perdamaian 28 poin untuk menemukan jalan keluar dari perang.
Hanya satu bulan setelah AS mengumumkan rencana tersebut, pada 14 Desember, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menyatakan akan melepaskan kesediaannya untuk bergabung dengan NATO. Langkah ini dianggap perubahan terbesar dalam kebijakan Ukraina dan merupakan sinyal positif dalam upaya untuk mengakhiri konflik.
7. Demonstrasi dan kerusuhan merebak di banyak negara
Pada tahun 2025, demonstrasi dan kerusuhan terjadi di banyak negara di seluruh dunia, yang mencerminkan ketidakstabilan sosial yang meluas. Meski dengan konteks politik dan institusi yang berbeda, demonstrasi-demonstrasi ini memiliki kesamaan yaitu berakar dari krisis sosial-ekonomi, korupsi, pengelolaan pemerintahan yang lemah, dll.
Di Nepal, gelombang demonstrasi meletus pada 8 September menyusul keputusan pemerintah untuk menutup 26 platform media sosial. Efek domino dari Nepal telah menyebar ke Madagaskar, di mana warga turun ke jalan untuk memprotes kekurangan listrik dan air, meningkatnya biaya hidup, dan korupsi. Demonstrasi-demonstrasi ini diadakan secara terdesentralisasi, sepenuhnya bergantung pada media sosial untuk menyebarkan informasi, dan tidak dapat dikesampingkan kemungkinan adanya intervensi dari luar.
8. Gejolak politik di Asia Timur Laut, ketegangan hubungan Tiongkok-Jepang
Pada 4 April 2025, Presiden Republik Korea, Yoon Suk Yeol telah secara resmi dimakzulkan dan ditangkap menyusul vonis Mahkamah Konstitusional negara ini yang menyatakan bahwa keputusannya untuk memberlakukan darurat militer dalam waktu singkat adalah tidak konstitusional.
Sementara itu, pada 21 Oktober 2025, di Jepang, Takaichi Sanae, pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP), menjadi Perdana Menteri perempuan pertama dalam sejarah "Negeri Matahari Terbit" itu. Tidak lama setelah Takaichi Sanae menjabat, ketegangan antara Tiongkok dan Jepang tiba-tiba meningkat ketika Perdana Menteri Jepang menyindir akan adanya respons militer jika Tiongkok menyerang Taiwan. Tiongkok kemudian memberikan reaksi keras, dengan menuduh Jepang melakukan intervensi dan membuka kembali sengketa historis, sambil menerapkan beberapa langkah ekonomi untuk menimbulkan tekanan.
9. Kecerdasan buatan (AI) menciptakan arena persaingan strategis global
DeepSeek, sebuah aplikasi kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Tiongkok, diluncurkan pada akhir Januari 2025 dan mengguncang kalangan industri teknologi global. Dengan fitur yang sebanding dengan ChatGPT, aplikasi AI generatif dari Perusahaan OpenAI (AS), tetapi DeepSeek memiliki biaya pengembangan yang jauh lebih rendah.
Evolusi berbagai model AI lainnya seperti GPT, Grok, Gemini, dan perlombaan robot yang terintegrasi AI sedang menciptakan persaingan strategis global dengan dua negara terkemuka yaitu AS dan Tiongkok. Ledakan teknologi AI terus menimbulkan tantangan bagi tata kelola global yang aman, menganggap manusia sebagai sentral, dan mencegah semakin melebarnya kesenjangan digital antarnegara.
10. Bencana alam berdampak parah di berbagai wilayah dunia
Serangkaian fenomena cuaca ekstrem seperti badai super, banjir, kekeringan, dan gelombang panas bersejarah telah menyebabkan dampak serius di semua wilayah di dunia pada tahun 2025. Bencana alam diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar 220 miliar dolar AS.
Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan bahwa suhu global tahun ini terkadang melebihi tingkat pra-industri lebih dari 1,5 derajat Celcius. Hal ini bisa menjadikan tahun 2025 sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah. Sementara itu, konferensi COP30 yang berlangsung di Brasil pada November 2025 mengecewakan karena gagal menyepakati peta jalan untuk menghapus bahan bakar fosil, yang dianggap sebagai penyebab utama pemanasan global.
Desain: Kieu Anh/VOV
Sumber foto: Reuters, AP